Liputan6.com, Jakarta Sekjen PDIP Hasto Kristianto merespons pernyataan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono yang menyebut tidak bisa melarang Ridwan Kamil menjadi bakal calon wakil presiden (bacawarpes) untuk bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo.
Menurut Hasto, urusan tersebut tetap harus melalui pembahasan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Advertisement
“Kalau kita liat secara konstitusi, mereka yang memenuhi syarat apalagi berdasarkan persepsi dari masyarakat, memiliki rekam jejak yang baik, kemudian keberhasilan sebagai pemimpin ketika bertugas, tentu saja rakyat memberikan apresiasi," kata Hasto.
"Tetapi bagi PDIP yang berjuang bersama PPP, Hanura, dan Perindo, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar itu nanti akan dilakukan, dibahas bersama-sama dengan Ibu Mega, mempertimbangkan sosok yang tepat, yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo,” sambung dia.
Hasto mengatakan pernyataan Agung Laksono tentu saja merupakan hal yang positif. Sementara, sejauh ini sudah mengerucut lima nama yang berpotensi mendampingi Ganjar Pranowo, seperti yang sempat diungkap Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
“Ya seluruh nama-nama dicermati secara dinamis dan akan dilihat seluruh rekam jejaknya, tetapi yang terutama adalah karakter kepemimpinannya dan kemampuan bekerja sama dengan Pak Ganjar di dalam mendorong gerak cepat bagi Indonesia Raya kita,” kata Hasto.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono merespons soal munculnya nama Ridwan Kamil (RK) yang tengah dipertimbangkan oleh PDIP untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo.
Agung Laksono menyatakan pihaknya tidak bisa melarang jika salah satu kadernya dipertimbangkan menjadi cawapres. Termasuk jika Ridwan Kamil menjadi cawapres Ganjar.
Jika Ridwan Kamil Jadi Cawapres Ganjar, Kehormatan Golkar
Bahkan, kata Agung, jika Ridwan Kamil terpilih menjadi cawapres Ganjar, menjadi sebuah kehormatan bagi Partai Golkar.
"Kalau sekarang disebut-sebut RK ini juga bagi kami hak politik kader Golkar untuk memilih dan dipilih. Tapi kalau diminta berpasangan dengan Pak Ganjar saya kira itu sebuah kehormatan dan bagi Golkar tentu tidak ada alasan untuk melarang karena saya yakin bahwa dia tetap sebagai salah satu Waketum DPP Partai Golkar," kata Agung Laksono, Kamis (7/9/2023).
Namun, Agung Laksono menegaskan dengan peluang Ridwan Kamil menjadi cawapres Ganjar bukan berarti mantan Gubernur Jawa Barat itu keluar dari Golkar. Ridwan Kamil tetap menjadi salah satu wakil ketua umum DPP Partai Golkar.
"Pengalaman-pengalaman kami ada mengusung bukan kader partai, tapi kesepakatan dalam koalisi kan kita hormati juga. Kalau ada kader kami yang diminta sebagai pendamping presiden sebagai wapres, ya itu juga saya kira hak dia untuk menjalankannya. Walaupun demikian dia tetap sebagai Waketum tidak keluar dari Golkar," kata Agung.
Advertisement
Masih Andai-Andai
Kendati demikian, Agung menegaskan posisi Partai Golkar saat ini tetap berada di Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mendorong Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai cawapres Prabowo Subianto.
"Sudah mendukung sebagai cawapres dalam Koalisi Indonesia Maju, sudah diputuskan pada hari Sabtu atau Minggu yang lalu. Jadi sudah diputuskan, ya tetap dijalankan, makanya di situlah uniknya Golkar," ungkap dia.
"Pokoknya Pak RK kalaupun terpilih ini kan masih berandai-andai belum final ya. Andaikan pada waktunya ditetapkan (jadi cawapres Ganjar), Partai Golkar tidak ada rencana keluar dari koalisi," tegas Agung.
Agung Laksono bercerita partainya sudah memiliki pengalaman berada di dua posisi dalam langkah politik saat penyelenggaraan pilpres.
"Kalau kita ya begitu, beberapa kali pengalaman Pak Jusuf Kalla, pengalaman Pak Wiranto," kata Agung Laksono.
Namun, dia menegaskan, jika Ridwan Kamil terpilih menjadi cawapres Ganjar, posisi Partai Golkar tetap berada di Koalisi Indonesia Maju dan mendukung pencapresan Prabowo Subianto.
"Kita ikut apa yang sudah disepakati oleh DPP Partai Golkar. Kan unik tuh kita ya, tapi ya begitulah keadaanya. Yang penting negara tetap stabil, pemilu tidak sampai ada hantaman-hantaman. Justru harus menambah kemajuan di ekonomi, hukum, budayanya, termasuk demokrasi," ujar Agung.
"Jadi ya monggo misalnya dengan Pak Ganjar, tapi dengan wakilnya Pak RK secara selaku individu yang kebetulan sebagai Waketum Partai Golkar bukan sebagai Golkar. Tapi sebagai individu yang kebetulan sebagai Waketum Golkar," sambung dia.
