Liputan6.com, Jakarta - Polling Institute memaparkan temuan terkait peta elektabilitas partai politik peserta Pemilu 2024. Hasilnya, PDI Perjuangan alias PDIP masih menjadi pemenang dengan disusul Partai Gerindra dan Partai Golkar.
"Jika pemilihan anggota DPR diadakan sekarang ini, partai atau calon dari partai mana yang akan Ibu/Bapak pilih dari daftar partai berikut ini? Jawabannya, PDIP masih paling unggul angkanya cukup stabil yaitu 25,7 persen," kata Direktur Executive Polling Institute Kennedy Muslim dikutip dari siaran daring, Minggu (10/9/2023).
Advertisement
Kennedy melanjutkan, berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya pada 21-25 Agustus 2023, Gerindra meraih suara 15,2 persen, disusul Golkar 9 persen, lalu Demokrat 6,8 persen, PKS 6,2 persen, dan PKB 5,2 persen.
Sedangkan untuk Nasdem dan PAN masing-masing mendapat perolehan suara responden sebesar 4,6 persen dan 3,9 persen.
"Untuk partai menengah masih di rentang margin of error dari Demokrat, PKS, PKB dan Nasdem. Meskipun tren secara peringkat memang tidak banyak ada perubahan dan secara urutan masih seperti ini," tutur Kennedy.
Perolehan Suara Partai di Bawah 4 Persen
Sisanya, lanjut Kennedy, adalah partai-partai yang suaranya ada di bawah 4 persen. Mereka adalah PPP dan Perindo yang masing-masing mengantongi 1,9 persen suara, kemudian PSI dengan 0,8 persen, lalu Hanura dengan 0,5 persen, selanjutnya Partai Ummat dan PBB 0,4 persen.
"Terhadap Partai Buruh 0,3 persen, Garuda 0,2 persen, PKN 0,1 persen, dan Gelora 0,1 persen. Sedangkan responden yang belum menjawab atau menjawab tidak tahu ada sebanyak 16,6 persen," Kennedy menutup.
Populasi responden survei adalah mereka warga negara Indonesia (WNI) yang sudah berusia 17 tahun atau lebih dari 17 tahun atau sudah menikah. Survei dilakukan dengan sambungan telepon dengan nomor telepon secara acak atau random digit dialing(RDD).
Total sampel dalam survei ini adalah 1.201 responden, dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen. Survei dilangsungkan seminggu sebelum pendeklarasian pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Artinya hasil survei tidak merekam efek dari deklarasi tersebut.
Advertisement
