Liputan6.com, Jakarta - Belum lama ini, bakal calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo muncul di tayangan video azan magrib yang ditayangkan dua stasiun televisi milik Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo.
Dalam tayangan azan tersebut, Ganjar Pranowo tampak mengenakan baju koko warna putih, peci hitam dan sarung batik. Ia terlihat menyalami jemaah yang masuk ke masjid. Kemudian disorot juga mantan Gubernur Jawa Tengah itu menjadi makmum ketika salat berjemaah.
Advertisement
Munculnya Ganjar Pranowo dalam tayangan azan itu pun menuai respons beragam dari berbagai pihak. Sebab, masyarakat menilai Ganjar sedang mempraktikkan politik identitas dengan memanfaatkan stasiun TV.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto lantas membantah hal tersebut sebagai politik identitas. Hasto menegaskan religiusitas Ganjar tidak dibuat-buat.
"Tetapi kan Pak Ganjar Pranowo ini kan sosok yang religius, religiusitasnya tidak dibuat-buat. Istrinya, Bu Siti Atiqoh juga dari kalangan pesantren, menampilkan kehidupan spritualitas yang mencerminkan sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan, bukan sesuatu yang dibuat-buat," ujar Hasto di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu 9 September 2023.
Selain PDIP, Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng juga angkat bicara. Sebagai salah satu partai yang mendukung mantan gubernur Jawa Tengah itu sebagai presiden, Perindo justru mempertanyakan pernyataan beberapa pihak yang menyebutkan kalau ada politisasi agama setelah Ganjar muncul dalam video azan.
"Itu tuduhan sumir lawan politik saja. Di tayangan itu Ganjar terlihat netral, tidak ada unsur politik sama sekali apalagi kampanye," tegas Yusuf.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melakukan kajian terkait munculnya Ganjar Pranowo dalam iklan azan itu. Kajian tersebut mulai dilakukan Bawaslu terhitung sejak Sabtu 9 September 2023.
"Dilakukan kajian," ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kepada wartawan di Jakarta.
Berikut sederet respons berbagai pihak usai munculnya bakal capres dari PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo muncul di tayangan video azan magrib yang ditayangkan dua stasiun televisi milik Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo dihimpun Liputan6.com:
1. Sekjen PDIP Bantah Politik Identitas
Bakal calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo muncul di tayangan video azan magrib yang ditayangkan dua stasiun televisi milik Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo.
Dalam tayangan tersebut, Ganjar Pranowo tampak mengenakan baju koko warna putih, peci hitam dan sarung batik.
Ia terlihat menyalami jemaah yang masuk ke masjid. Kemudian disorot juga mantan Gubernur Jawa Tengah itu menjadi makmum ketika salat berjemaah. Tayangan ini pun menuai kritik dari masyarakat, terutama warganet.
Mereka menilai Ganjar sedang mempraktikkan politik identitas dengan memanfaatkan stasiun TV.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah hal tersebut sebagai politik identitas. Hasto menegaskan religiusitas Ganjar tidak dibuat-buat.
"Tetapi kan Pak Ganjar Pranowo ini kan sosok yang religius, religiusitasnya tidak dibuat-buat. Istrinya, Bu Siti Atiqoh juga dari kalangan pesantren, menampilkan kehidupan spritualitas yang mencerminkan sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan, bukan sesuatu yang dibuat-buat," ujar Hasto di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu 9 September 2023.
Menurut Hasto, Ganjar merupakan sosok yang rajin ibadah sejak lama. Sosok yang juga santun dan merakyat. Tayangan di video azan itu pun tidak dibuat-buat sama sekali.
"Sejak dulu, sejak zaman mahasiswa, Pak Ganjar Pranowo ini sosoknya seperti itu. Sosok yang rajin beribadah, sosok yang baik, sosok yang santun, sosok yang merakyat. Itu tidak dibuat-buat, itu sesuatu original, keluar dari Pak Ganjar Pranowo," ujar Hasto.
Hasto menyebut politik identitas itu contohnya ketika Pilkada DKI 2017. Ketika itu politik identitas digunakan untuk menghadapi petahana yang punya prestasi.
"Kalau politik identitas itu kan politik yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, politik yang miskin prestasi. Kita tahu di DKI pada saat pilgub itu digunakan politik identitas yang sangat tidak sehat dan hasilnya kan kita tahu, apa yang jadi program Pak Jokowi, program Pak Ahok, program Pak Djarot Saiful contohnya untuk membersihkan kampung-kampung dengan pasukan oranye, dengan pasukan hijau, itu kan tidak dilakukan," tutur Hasto.
"Hal-hal yang positif saja tidak dilanjutkan karena ketika berkampanye miskin prestasi sehingga PDIP sangat tidak setuju," tegasnya.
Namun, apabila untuk mengajak masyarakat beribadah merupakan hal yang positif. Sehingga apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo tidak ada masalah.
"Tetapi kalau untuk mengajak masyarakat dengan senyum, untuk berdoa bersama untuk menjalankan lima waktu, itu kan merupakan hal yang positif. Bagi umat Kristen untuk mengajak ke gereja, bagi umat Hindu di pura. Itu kan merupakan sesuatu yang bagus," ujar Hasto.
"Sehingga jangan menampilkan identitas yang menunjukkan spritualitas sebagai bangsa itu kemudian dikatakan politik identitas," jelas Hasto.
Advertisement
2. Perindo Juga Klaim Bukan Politik Identitas
Selain PDIP, Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng juga angkat bicara. Sebagai salah satu partai yang mendukung mantan gubernur Jawa Tengah itu sebagai presiden, Perindo justru mempertanyakan pernyataan beberapa pihak yang menyebutkan kalau ada politisasi agama setelah Ganjar muncul dalam video azan.
"Itu tuduhan sumir lawan politik saja. Di tayangan itu Ganjar terlihat netral, tidak ada unsur politik sama sekali apalagi kampanye," ucap Yusuf saat dihubungi terpisah.
Yusuf menilai, azan yang ditayangkan di televisi adalah bentuk tanggung jawab yang bertujuan ikut mengingatkan masyarakat taat beribadah, khususnya umat muslim. Artinya, dengan sekedar tampil tidak bisa secara langsung diartikan telah melakukan politik identitas.
"Kalau Ganjar ada dalam tayangan saat azan, harus diliat yang bersangkutan sedang apa? Ganjar dalam video itu terlihat mengikuti seruan azan, berwuduh lalu solat," kata dia.
"Jadi menurut saya itu justru bagus, Ganjar sedang menjalankan sila pertama Pancasila (ketuhanan Yang Maha Esa)," Yusuf menandasi.
3. PPP Ajak Mari Kita Berhusnudzon
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Salahuddin Uno meminta masyarakat berprasangka baik mengenai munculnya bakal capres Ganjar Pranowo di tayangan azan salah satu stasiun televisi.
"Menurut saya, tentunya kembali kepada niat, innamal a'malu binniyat, semua kembali kepada niat. Kalau niat itu untuk yang baik, mari kita berhusnudzon (prasangka baik)," kata Sandiaga Uno di Aula Masjid At Taqwa, Jalan Jenggala 2 Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu 10 September 2023.
Sandiaga mengatakan, mengingatkan orang sholat merupakan kebaikan. Namun, dia menyebut langkah itu juga harusnya dilakukan dalam koridor hukum.
Meski begitu, Sandiaga menyerahkan sepenuhnya penilaian ihwal munculnya Ganjar dalam tayangan azan tersebut kepada masyarakat. PPP, ujar dia, turut mendukung tindakan yang mengajak orang-orang melakukan kebaikan.
"Jadi silakan memberikan tanggapan dan selama kita memiliki niat yang tulus, niat yang baik untuk kita ber-amar ma'ruf nahi munkar seperti yang diperjuangkan oleh PPP ini Insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan," jelas dia.
Sandi menyampaikan, jika hal itu dianggap sebagai kampanye terselubung, kewenangan penindakan diserahkan kepada pihak yang berwenang semisal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Silakan ada aparat yang menangani itu, Bawaslu misalnya memberikan masukan. Tapi kami dari PPP apalagi ini mengajak sholat ya ber-azan selama ini positif tentunya dan tidak melanggar aturan, tidak melanggar dari segi koridor hukum tentunya kita tanggapi dengan positif," jelas Sandiaga.
Advertisement
4. MUI Sebut Tidak Masalah, Sangat Bagus
Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas angkat suara, terkait Bacapres PDIP Ganjar Pranowo yang muncul di tayangan azan pada salah satu stasiun televisi swasta. Dia menilai hal tersebut wajar dan sangat bagus.
"Dengan memunculkan video Ganjar Pranowo tidaklah bermasalah, bahkan hal demikian menurut saya sangat bagus," kata Anwar, dalam keterangan resmi, Minggu 10 September 2023.
"Karena di dalamnya ada muatan dakwah yaitu mengajak orang untuk sholat atau berbuat baik apalagi yang tampil itu adalah seorang tokoh yang merupakan bakal calon presiden," sambungnya.
Menurutnya, apa yang dilakukan Ganjar akan berdampak bagi kehidupan keagamaan umat Islam. Oleh karena itu, dia menyampaikan jika ada bacapres yang ingin melakukan hal serupa tentu akan lebih baik.
Kendati demikian, karena saat ini akan menghadapi pilpres tentu banyak orang mengaitkan masalah tersebut dengan masalah politik yang akan mengundang pro-kontra dan kegaduhan.
"Jika itu yang terjadi maka ada satu qaidah yang sangat dikenal dan terkenal di kalangan ulama fiqih dan ushul fiqih yang sangat perlu kita ketahui, pertimbangkan dan camkan baik-baik yaitu sebuah prinsip meninggalkan kemafsadatan harus didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan," ujarnya.
"Oleh karena itu jika menyiarkan hal tersebut akan lebih besar mudharat dari pada manfaatnya atau akan menimbulkan kegaduhan dan pro-kontra di tengah-tengah masyarakat maka tentu hal-hal semacam itu lebih baik ditinggalkan saja," imbuh Anwar Abbas.
5. Bawaslu Akan Lakukan Kajian
Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo muncul di tayangan video azan magrib yang ditayangkan dua stasiun televisi swasta.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melakukan kajian terkait munculnya Ganjar Pranowo dalam iklan azan itu. Kajian tersebut mulai dilakukan Bawaslu terhitung sejak Sabtu 9 September 2023.
"Dilakukan kajian," ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kepada wartawan di Jakarta.
Menurut Bagja, Bawaslu akan menyampaikan hasil kajiannya antara Senin, Selasa atau Rabu pekan depan. Bawaslu punya waktu tujuh hari untuk melakukan kajian sejak dugaan pelanggaran ditemukan.
"Tunggu ya Senin, Selasa atau Rabu. Kami punya waktu 7 hari sejak ditemukan adanya dugaan," kata Bagja.
Advertisement
6. KPI Bakal Panggil Stasiun TV
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bakal memanggil stasiun TV yang menayangkan Bakal Calon Presiden (Capres) RI Ganjar Pranowo sebagai pemeran dalam video azan.
"Kami tengah lakukan kajian terhadap hal tersebut dan kami minta segera klarifikasi Lembaga Penyiaran yang menayangkan," kata Komisioner bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Aliyah dalam keteranganya, Minggu 10 September 2023.
Aliyah meminta kepada semua pihak bersabar atas ramainya perbincangan Ganjar yang masuk dalam siaran Azan. Dengan menunggu hasil proses klarifikasi terkait hal tersebut.
"Kami juga sudah mengirimkan surat kepada lembaga penyiaran tersebut, tinggal nunggu respon kesediaan waktu dari pihak lembaga penyiaran. Jadi sabar dulu ya," jelas Aliyah.
7. KPU Singgung Soal Kondusifitas Jelang Pemilu 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) angkat suara terkait polemik bacapres PDIP Ganjar Pranowo di tayangan azan disalah satu stasiun televisi swasta. Komisioner KPU RI, Idham Holik menyinggung soal komitmen menjaga kondusifitas menjelang Pemilu 2024.
"Kami meyakini bahwa segenap pihak dapat jaga situasi sosial politik yang kondusif. Kami meyakini itu, kami meyakini segenap pihak stakeholder pemilu memiliki komitmen untuk tetap menjaga situasi sosial politik pemilu yang kondusif," kata Idham, kepada wartawan, Senin (11/9/2023).
Lebih lanjut, dia pun mengatakan saat ini belum memasuki tahapan pendaftaran capres dan cawapres. Idham juga mengingatkan bahwa belum memasuki masa kampanye.
Diketahui, masa kampanye akan berlangsung per 28 November 2023 selama 75 hari hingga 10 Februari 2024.
"Saat ini belum ada pendaftaran bacapres dan bacawapres di KPU. Dan saat ini juga belum emamsuki masa kampanye pemilu serentak 2024 yang di mana masa kampanye baru akan dimulai pada 28 November 2023 berlangsung selama 75 hari ke depan berakhir pada 10 Febuari 2024," tegas dia.
Idham menyampaikan, perihal tayangan azan yang menayangkan Ganjar apakah mengandung unsur politik identitas, dia menyerahkan sepenuhnya kewenangan untuk menilai hal itu kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
"Itu semua merupakan kewenangan dari Komisi Penyiaran Indonesia, yang dimana KPI sepengetahuan kami pernah menerbitkan tentang etika produksi siaran. Jadi itu semua merupakan kewenangan dari KPI," jelas dia.
Advertisement