Liputan6.com, Jakarta - Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara dibangun dengan konsep hijau. Sebagai salah satu langkah untuk mendukung konsep tersebut adalah direncanakannya area kebun raya hingga taman publik. Saat ini, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tengah menawarkan proyek pembangunan kebun raya, jalur hijau dan taman publik.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menjelaskan, proyek kebun raya, jalur hijau dan taman publik ini ditawarkan ke seluruh pihak, termasuk swasta, yang ingin berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara.
Advertisement
"Terkait dengan proyek pembuatan kebun raya di IKN atau botanical garden, kemudian jalur hijau, taman publik. Kita inginnya investasi untuk pembuatan kebun raya ini dari swasta," ujar Bambang dikutip dari Antara, Selasa (12/9/2023).
Bambang menambahkan Otoritas IKN membuka tawaran untuk pembangunan kebun raya serta ruang hijau tersebut bagi semua pihak yang ingin berkontribusi dalam pembangunan IKN.
"Tentu kita buka buat mereka yang ingin berkontribusi di mana mereka ingin memberikan pendanaan bagi kita untuk sektor-sektor atau hal-hal yang secara komersial kurang menarik bagi investor," katanya.
Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN, Pemerintah melakukan sinergi pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sumber Pendanaan
Adapun sumber pendanaan lainnya dari non-APBN untuk pembangunan IKN Nusantara, meliputi skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung IKN.
Kemudian skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni.
Skema pendanaan lainnya yakni skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional yang merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana, antara lain dari bilateral atau lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah dan/atau pemberian dana talangan.
Dan skema pendanaan lainnya yaitu pendanaan kreatif atau creative financing seperti crowd funding dan dana dari filantropi.
Menko Luhut hingga Mahfud MD Sudah Bisa Berkantor di IKN Agustus 2024
Sebelumnya, Para Menteri Koordinator dipastikan sudah bisa berkantor di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara pada Agustus 2024. Hal ini karena Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengebut pembangunan gedung perkantoran sejumlah kementerian koordinator di IKN.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menjelaskan, empat gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) di IKN Nusantara dapat digunakan secara bertahap pada Agustus 2024.
"Pada Agustus 2024, gedung-gedung Kemenko di IKN dapat digunakan secara bertahap," ujar Diana dikutip dari Antara Senin (11/9/2023).
Pembangunan empat gedung Kemenko tersebut sepenuhnya selesai pada 2024. Pembangunan empat gedung Kemenko tersebut menerapkan prinsip-prinsip Bangunan Gedung Hijau dan Bangunan Gedung Cerdas.
Prinsip Bangunan
Prinsip-prinsip Bangunan Gedung Hijau seperti efisiensi energi dan air, penggunaan material ramah lingkungan sampai dengan pengelolaan air limbah dan sampah secara efektif dan efisien.
Prinsip-prinsip Bangunan Gedung Cerdas seperti sistem bangunan pintar yang terkoneksi internet dan standardisasi sistem penguncian cerdas.
Pembangunan gedung Kemenko merupakan sarana utama yang merupakan infrastruktur dasar yang dibangun oleh Kementerian PUPR.
Sebagai sarana utama, empat gedung Kemenko tersebut harus selesai pada tahun depan dalam rangka mendukung pemindahan awal ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Pada 2022 - 2024 merupakan periode pemindahan tahap awal ibu kota negara, termasuk ASN ke IKN Nusantara.
Advertisement
HUT Kemerdekaan Indonesia
Perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, menjadi titik awal perpindahan ibu kota negara, secara bertahap dari DKI Jakarta ke Nusantara.
IKN Nusantara adalah Ibu Kota Negara Indonesia di masa depan, yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.
Terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan, luas wilayah Nusantara hampir empat kali Jakarta, yaitu kurang lebih 256.142 hektare dan wilayah laut seluas 68.189 hektare.
IKN Nusantara mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara.
