Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan melepas ekspor produk UMKM dari 25 pelaku usaha Jawa Timur ke 5 benua. Ini jadi bentuk kerja sama antara Kemenkeu dan Kementerian Luar Negeri.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan perluasan ke pasar ekspor menjadi satu strategi agar UMKM naik kelas. Kali ini, giliran UMKM dari Jawa Timur yang produknya dikirim ke pasar internasional.
Advertisement
Nirwala menjelaskan, langkah ini jadi tindak lanjut penandatanganan nota keeepahaman (MoU) antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada 14 Agustus 2023 lalu. Isinya tentang kerja sama dalam ekselerasi pasar ekspor UMKM.
"Meskipun mendominasi jumlah usaha di Indonesia, namun kontribusi ekspor UMKM terhadap ekspor nasional masih belum signifikan yaitu 15 persen. Perluasan akses pasar terutama pasar global dan akses informasi pasar ekspor menjadi tantangan UMKM yang perlu kita bantu," kata Nirwala saat melepas ekspor UMKM di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (13/9/2023).
"Dengan kerjasama antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan ini diharapkan lebih banyak UMKM yang merasakan manfaatnya baik untuk UMKM belum ekspor namun siap ekspor, UMKM yang perlu mendapatkan pasar non tradisional maupun UMKM yang dirawat keberlanjutan ekspornya," sambungnya.
Dia menjelaskan, pengiriman produk ke 5 benua ini bertujuan untuk melakukan tes pasar dari negara tujuan. Mengingat, ada beragam jenis produk yang dikirim, mulai dari alas kaki, alat rumahan, hingga arang.
"Upaya Bea Cukai Jawa Timur untuk membantu penetrasi pasar salah satunya dengan berkolaborasi bersama Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Export Center Surabaya, Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (ITPC) dan Komunitas Eksportir Muda Indonesia (KEMI) berupa pengiriman contoh produk UMKM untuk test market ke 5 benua dengan maksud untuk perluasan pasar baru dan menjaga kesinambungan ekspor," kata Nirwala menjelaskan.
Upaya Bea Cukai
Lebih lanjut, Nirwala menguraikan sejumlah upaya yang dijalankan DJBC Kemenkeu untuk mendukung UMKM. Diantaranya, ada program klinik ekspor, fasilitas KITE IKM, Interfirm Linkage, Solusi Logistik, dan Pemanfaatan Balai Laboratorium Bea Cukai.
Secara tinci, fasilitas KITE IKM adalah fasilitas pembebasan Bea Masik dan PPN tidak dipungut untuk bahan baku impor dan mesin impor yang digunakan untuk menghasilkan produk ekspor. Lalu, Program Klinik Ekspor dilakukan dengan pemberian edukasi, literasi, asistensi dan koordinasi oleh DJBC kepada UMKM baik yang sudah ekspor agar meningkat ekspornya menjadi ekspor mandiri, maupun UMKM yang baru akan memulai ekspor.
Kemudian, program Interfirm Linkage dilakukan melalui peningkatan kemitraan berbasis keterkaitan usaha antara UMKM dengan perusahaan berorientasi ekspor yaitu perusahaan kawasan berikat dan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (bagian rantai pasok) dengan target mencapai mutual relationship (kemitraan yang berkelanjutan).
Selanjutnya, program Solusi Logistik, Kemenkeu memiliki program National Logistic Ecosystem (NLE) sebagai salah satu alternatif UMKM dalam akses logistik. Serta, pemanfaatan balai laboratorium DJBC digunakan untuk melakukan pemeriksaan secara barang seperti kualitas bahan, cemaran logam, komposisi bahan dan lain-lain.
"Saat ini terdapat 122 penerima fasilitas KITE IKM, 3940 UMKM dibina melalui klinik ekspor DJBC dan termasuk didalamnya 810 UMKM ekspor baik ekspor mandiri, tidak langsung ataupun melalui pihak ketiga," pungkas Nirwala.
Advertisement
Bea Cukai Bisa Surplus
Diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, transaksi perdagangan UMKM binaan mereka selama Januari-Mei 2023 di pasar ekspor surplus hingga USD 23,4 juta, atau setara Rp 351 miliar (kurs Rp 15.000 per dolar AS).
Angka tersebut merupakan sumbangsih dari 118 pelaku usaha yang fasilitasi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil Menengah (KITE IKM) yang diinisiasi Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Padmoyo Tri Wikanto, menginformasikan jumlah dana yang telah dikucurkan kepada UMKM untuk mengimpor barang penolong ekspor selama empat bulan pertama tahun ini mencapai USD 8,046 juta.
Sebaliknya, nilai ekspor yang berhasil diraup lebih tinggi hampir empat kali lipat, mencapai USD 31,49 juta. Bahkan, hampir setara dengan total nilai ekspor UMKM binaan Bea Cukai pada 2022 sebesar USD 32,886 juta.
"Kalau dari nilai ekspor berlanjut ke kinerja ekspor/impor. Kalau impor kan keluar duit, ekspor dapat duit. Jadi surplus," ujar Tri di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (20/6/2023).
Masih Bertumpuk di Jawa
Namun, merujuk data Ditjen Bea Cukai, mayoritas UMKM yang sudah mengikuti program KITE IKM masih bertumpuk di Pulau Jawa. Dari total 118 UMKM, sebanyak 91 di antaranya berasal dari sana.
Dengan rincian, sebanyak 76 di antaranya berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, 15 dari Jawa Barat, dan 3 dari Jawa Timur.
Selain karena lebih tersosialisasi dengan adanya program tersebut, Tri menduga, pengusaha UMKM di Jawa memang lebih membutuhkan sokongan dana untuk bisa mengimpor barang penunjang untuk menciptakan produk ekspor.
"Dugaan saya kenapa tidak dimanfaatkan di luar Jawa, mereka dominan penggunaan bahan baku dan penolong. Produk perikan misalnya, kalau sudah dikemas pasti hubungi kami karena dia butuh mesin mesin dan bahan penolongnya. Biasanya makanan pengawet bisa jaga stabilitas produknya bertahan lama hingga ke konsumen," tuturnya.
"Kalau di Jawa pasti variasi, lebih banyak dia butuh mekanisme, ada yang diimpor dan diekspor," pungkas Tri.
