Liputan6.com, Jakarta - Salah satu cara untuk melakukan pemadaman api di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur adalah dengan water bombing menggunakan helikopter. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari sebelumnya sudah mengatakan, nilai denda untuk pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kawasan Bukit Teletubbies Gunung Bromo, masih kurang jika dibandingkan dengan biaya operasional heli water bombing.
Abdul dalam Disaster Briefing diikuti daring di Jakarta, Senin, 11 September 2023, menjelaskan pelaku atau penanggung jawab wedding organizer yang menyalakan suar pada sesi foto prewedding penyebab kebakaran Bromo, telah dikenakan pidana oleh kepolisian dengan ancaman penjara dan denda maksimum Rp1,5 miliar.
Advertisement
"Saya cuma akan berbicara Rp1,5 miliar. Biaya operasional water bombing itu satu sorti, satu jam sudah lebih dari Rp200 juta dan belum tuntas saat ini mungkin (masih) kurang, karena seperti yang kita lihat di Gunung Arjuna saja itu operasi water bombing kita sudah lebih dari empat hari," terang Abdul mengutip dari Antara, Selasa, 12 September 2023.
Dengan pernyataan tersebut, bisa dibilang biaya water bombing bakal lebih dari Rp1,5 miliar yang berarti lebih besar dari denda maksimal yang dibebankan pada pelaku pemicu kebakaran. Lalu, apa yang membuat biaya pemadaman dengan helikopter tersebut begitu mahal?
Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, pemadaman udara termasuk menggunakan operasi water bombing menjadi langkah terakhir yang dapat dilakukan dalam pemadaman karhutla di suatu wilayah. Operasi water bombing sejauh ini dapat dilakukan dengan menggunakan pesawat fixed wings atau bersayap tetap maupun menggunakan tipe bersayap putar seperti helikopter.
Operasi Darat dan Water Bombing
Secara teknis, Suharyanto menjelaskan bahwa untuk operasi water bombing butuh penampungan sumber air yang besar untuk diangkut menggunakan pesawat menuju titik api, yang mana lokasi sumber air akan lebih sulit ditemukan pada musim kemarau seperti sekarang ini. Oleh sebab itu, pemadaman darat dinilai lebih efektif jika dibanding operasi water bombing.
"Operasi udara itu jalan terakhir. Jadi operasi darat dulu dilakukan baru dibantu dengan water bombing dan teknik lainnya. Jangan sampai menunggu api membesar. Kalau api membesar maka sia-sia kita," terang Suharyanto, dikutip dari laman resmi BNPB, Senin, 11 September 2023.
Di sisi lain, biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan operasi water bombing ini sangat mahal. Suharyanto mengaku bahwa operasi water bombing membuat negara harus mengeluarkan anggaran sampai ratusan juta rupiah untuk satu jam penerbangan mengangkut dan menyiramkan air di titik-titik hotspot.
"Kasihan negara bayar mahal," kata Suharyanto. Ia menambahkan, saat ini Pemerintah Indonesia harus menyewa helikopter untuk melakukan operasi water bombing.
Advertisement
Sewa Helikopter pada Pihak Ketiga
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan lebih terkuras apabila negara memiliki helikopter sendiri, mengingat perawatan atay maintenance sebuah helikopter membutuhkan biaya rutin meski tidak digunakan terbang. Dengan kata lain, karhutla menjadi bencana yang paling mahal dalam operasi penanganannya.
"BNPB itu bekerja sama dengan pihak ketiga. Instansi lain punya tiga helikopter saja berat merawatnya. Megap-megap juga perawatannya (kalau punya helikopter sendiri). Itu bayarnya banyak sekali," ungkapnya.
Mantan Pangdam V Brawijaya itu berseloroh bahwa doa seorang pucuk pimpinan BNPB sangat bertolak belakang dengan penyedia jasa helikopter water bombing. Penyedia jasa tentunya akan sangat senang apabila helikopter terbang.
Hal itu justru bertolak belakang dengan Suharyanto. Sekali helikopter startengine, berarti argometer juga berjalan. Artinya bakal ada biaya besar yang harus dibayarkan.
"Doanya Kepala BNPB dengan doanya pengusaha helikopter itu bertolak belakang. Kita harapannya supaya datang hujan tidak ada kebakaran. Mereka berharap sebaliknya supaya jam terbangnya tambah," kelakar Suharyanto.
Mengganggu Usaha Pariwisata
Kawasan Gunung Bromo termasuk salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur. Pada 2022, kawasan itu dikunjungi sebanyai 318.919 wisatawan yang terbagi atas 310.418 pengunjung merupakan wisatawan nusantara dan 8.501 orang wisatawan asing.
Melansir Antara, Rabu (13/9/2023), pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pariwisata ke Bromo sepanjang 2022 mencapai Rp11,65 miliar, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp4,85 miliar.
Namun, kebakaran Bromo yang terjadi sejak Rabu, 6 September 2023, mengganggu usaha pariwisata yang kembali bangkit pasca-pandemi. Terlebih, pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) telah menutup total seluruh aktivitas wisata sejak 10 September 2023 sampai batas waktu yang belum ditentukan agar proses pemadaman bisa berjalan lancer
Di sisi lain, biaya yang diperlukan untuk mengatasi kebakaran hingga restorasi kawasan dianggap tak sebanding dengan denda maksimal untuk pelaku kebakaran yang hanya Rp1,5 miliar. Hal itu membuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berencana menggugat para pihak yang dianggap bertanggung jawab secara perdata. Gugatan itu dikarenakan tindakan pelaku sudah menimbulkan dampak yang sangat serius.
Advertisement
