Liputan6.com, Jakarta - Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, mengungkapkan niat negaranya untuk mendirikan patung Presiden pertama Republik Indonesia, Sukarno, di ibu kota Rusia, Moskow, dalam konferensi pers pada Rabu, 13 September 2023. Langkah ini diambil sebagai bentuk balasan atas peresmian patung kosmonaut legendaris, Yuri Gagarin, yang baru-baru ini diresmikan di Jakarta.
Patung Sukarno tidak akan sembarangan ditempatkan, melainkan akan berdiri dengan megah di Taman Seni Museon, salah satu taman paling terkenal di Moskow yang menjadi tempat berkumpulnya karya seni dari berbagai era.
Advertisement
Dia menambahkan bahwa inisiatif ini bukan sekadar bentuk pertukaran budaya, namun juga merupakan simbol dari kedekatan dan persahabatan antara Rusia dan Indonesia. Kedua negara akan merayakan 75 tahun hubungan diplomatik yang terjalin pada 2025.
Kedua negara berharap dengan berdirinya patung tersebut, generasi muda dari kedua bangsa dapat terinspirasi untuk terus memperkuat kerjasama dan persahabatan yang telah dibina selama ini.
"Kini kami berharap suatu saat nanti patung Presiden Soekarno akan didirikan di Moskow. Saya tahu KBRI Moskow yang bertanggung jawab. Mereka menghubungi Pemerintah Moskow dan sudah menyiapkan tempat untuk patung tersebut," ujar Lyudmila dalam arahan pers di Jakarta mengutip ANTARA.
Lyudmila juga menyampaikan keinginannya agar patung Presiden pertama Indonesia sudah berdiri kokoh di Moskow pada perayaan 75 tahun tersebut. Mengutip New York Times, Sukarno pernah mengunjungi Moskow pada 30 September 1964 dan menemui Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev dan Presiden Anastas I Mikoyan.
Tanda Persahabatan
Beberapa waktu yang lalu, Indonesia telah mendirikan patung kosmonaut legendaris Rusia, Yuri Gagarin, di Taman Mataram, Jakarta, sebagai tanda hormat dan persahabatan. Peresmian patung tersebut menandai puncak dari peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rusia yang jatuh pada 2020.
Dalam upacara peresmian patung tersebut, ada beberapa pejabat penting yang turut serta. Prasasti peresmian ditandatangani oleh Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Mahendra Siregar, bersama dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, serta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada Maret 2021.
Dari dalam negeri, pembangunan patung Sukarno (Bung Karno) di GOR Saparua Kota Bandung ditolak sejumlah kelompok. Mengutip laporan kanal Regional Liputan6.com pada 7 September 2023, penolakan itu disuarakan mereka yang menamakan diri sebagai Gerak atau Gerakan Rakyat Anti-Komunis Jawa Barat.
Mereka mempertanyakan urgensi pembangunan patung setinggi 22,3 meter yang disebut akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 15 miliar itu. Pembangunan patung juga dianggap dekat dengan kemusyrikan dan perbuatan "berhala-isme".
Ketua Gerak Jabar, Ust. Ronul Balad, dalam keterangan tertulis dikutip Liputan6.com, 6 September 2023 mengaku bahwa pembangunan patung rencananya akan diresmikan pada Desember 2023 oleh Megawati. Penolakan demi penolakan terus bermunculan dari berbagai elemen masyarakat Jawa Barat. Namun, Gubernur Ridwan Kamil tidak bergeming.
Advertisement
Penolakan Proyek Patung Sukarno di Bandung
Gerakan Rakyat Anti Komunis Jawa Barat menegaskan enam butir pernyataan sikap terkait proyek patung Bung Karno tersebut.
1. Menolak pembanguan patung Bung Karno yang akan dibangun di GOR Saparua Kota Bandung karena lokasi tersebut adalah aset dan milik masyarakat Jawa Barat. Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat tanpa minta izin ke DPRD Jawa Barat sebagai perwakilan masyarakat Jawa Barat.
2. Meminta DPRD Jawa Barat, inspektorat dan pihak terkait agar segera membentuk pansus dan sejenisnya untuk mengusut tuntas terhadap dugaan pelanggaran penggunaan aset Pemprov Jawa Barat yang telah dilakukan oleh Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat yakni di GOR Saparua Kota Bandung untuk Pembangunan patung Bung Karno dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta yakni Yayasan PNI.
3. Meminta kepada Ridwan Kamil untuk membatalkan kerjasama antar Pemprov Jabar dengan Yayasan PNI dalam membangun Patung Bung Karno karena berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang dan kebijakan terkait penggunaan asset Pemprov Jabar.
4. Meminta kepada Mendagri dan Presiden Jokowi untuk menegur Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat karena diduga kebijakannya keliru dengan mengizinkan pembangunan Patung Bung Karno di aset milik Pemprov Jabar dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat Jawa Barat.
5. Meminta kepada Ridwan Kamil untuk bertaubat karena pembangunan patung dapat mengundang minimal 2 dosa penguasa yang mengundang laknat Allah SWT yaitu melakukan kemaksiatan dan kemusyrikan dan berpotensi memutus hubungan silaturahmi dan perpecahan di masyarakat sesuai dengan rujukan dalam Qur'an Surat Muhammad ayat 22-23.
6. Mengajak kepada masyarakat Jawa Barat dan kaum muslimin untuk menjauhi perbuatan yang dapat mengundang laknat Allah di antaranya kemusyrikan dan perbuatan berhala-isme.
Biaya Tinggi
Selain Gerak Jabar, suara penolakan proyek patung Bung Karno juga disampaikan oleh kelompok massa dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat. Mereka diketahui sempat menggelar demonstrasi penolakan di depan Gedung Sate Bandung, Selasa, 5 September 2023.
Lewat aksinya, API Jawa Barat menilai bahwa Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat Periode 2018-2023 cocok mendapatkan rapor merah. Emil dianggap tidak memenuhi tuntutan para ulama, tokoh masyarakat, akademisi, juga aktivis, karena hingga kini tidak membatalkan pembangunan patung Sukarno. Pembangunan patung diklaim tidak sejalan dengan nilai ajaran Islam.
Sebelumnya, peletakan batu pertama pembangunan Monumen Plaza Soekarno itu dilakukan oleh Ridwan Kamil, bersama perwakilan keluarga Bung Karno, Hasto Kristiyanto, di area GOR Saparua, Kota Bandung, Rabu, 28 Juni 2023. Monumen Plaza Soekarno itu disebut akan menjadi patung tertinggi se-Indonesia, yaitu 22,3 meter. Pembangunannya akan berjalan selama 3--4 bulan.
Saat itu, Ridwan Kamil menyebut, biaya pembangunan Monumen Plaza Soekarno berasal dari swadaya masyarakat (non-APBD dan APBN). Monumen ini juga diklaim hasil aspirasi masyarakat dan telah dilakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama sejarawan, budayawan Sunda, seniman pematung, dan aktivis kebangsaan.
Advertisement
