Jepang Rombak Kabinet, Menlu Baru Pecahkan Rekor Wanita Terbanyak di Pemerintahan

Dengan adanya lima perempuan dalam kabinet Jepang, sebelumnya hanya dua, merupakan rekor jumlah wanita terbanyak dalam pemerintahan.

oleh Benedikta Miranti T.V diperbarui 14 Sep 2023, 13:30 WIB
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida (tengah) bersama istri Yuko Kishida (kanan) tiba di Terminal VVIP I Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Minggu (13/11/2022). Kedatangan PM Jepang tersebut untuk menghadiri KTT G20 yang akan berlangsung pada 15-16 November mendatang. ANTARA FOTO/Media Center G20 Indonesia/Galih Pradipta/wsj.

Liputan6.com, Tokyo - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida merombak kabinetnya dengan mengganti menteri pertahanan dan menteri luar negerinya pada Rabu 13 September 2023. Selain itu, ia juga menambah jumlah perempuan di kabinetnya. 

Pergantian dua menteri utama tersebut, terjadi ketika Korea Utara menembakkan dua rudal balistik dan meningkatnya ketegangan dengan China, dilatarbelakangi oleh politik internal partai.

Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi digantikan oleh mantan menteri kehakiman Yoko Kamikawa (70). Ia menjadi satu dari lima perempuan di kabinet baru. Hal ini disampaikan langsung oleh juru bicara pemerintah Hirokazu Matsuno kepada wartawan, seperti dikutip CNA, Kamis (14/9/2023). 

Kamikawa adalah menteri kehakiman ketika Jepang lima tahun lalu mengeksekusi Aum Shinrikyo, yang dijatuhi hukuman mati karena perannya dalam serangan fatal pada tahun 1995 di kereta bawah tanah Tokyo.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Yasukazu Hamada digantikan oleh Minoru Kihara (54) yang sebelumnya menjabat sebagai menteri pertahanan parlemen.

Menteri Pertanian Tetsuro Nomura, yang baru-baru ini dituduh menyebut air olahan dari pabrik Fukushima sebagai "air terkontaminasi", digantikan oleh Ichiro Miyashita (65).

Anggota kabinet yang lain, Shunichi Suzuki, mempertahankan posisinya sebagai menteri keuangan di negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia.

Kini dengan adanya lima perempuan dalam kabinet Jepang, sebelumnya hanya dua, merupakan rekor jumlah wanita terbanyak dalam pemerintahan.


Dukungan Publik untuk PM Kishida Menurun

Sedangkan terkait investasi, Jokowi mengatakan bahwa diperlukan percepatan terkait penyelesaian proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Indonesia. Dia mengusulkan agar dilakukan penunjukan langsung kontraktor Jepang. (JAPAN POOL/JIJI PRESS)

Menurut jajak pendapat terbaru yang dirilis pada Senin (11/9) oleh lembaga penyiaran nasional NHK, dukungan publik terhadap pemerintahan Kishida mencapai 36 persen dibandingkan 43 persen yang tidak setuju. 

Jumlah pendukungnya menurun dalam beberapa bulan terakhir karena sejumlah isu, termasuk sistem identifikasi "My Number Card" yang bermasalah. Selain itu, mayoritas masyarakat juga tidak puas dengan kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi.

Kabinet Kishida juga dilanda skandal termasuk "perilaku tidak pantas" yang dilakukan putranya, yang dicopot dari jabatan sekretarisnya awal tahun ini.

Infografis Kunjungan Kenegaraan Kaisar Jepang Naruhito ke Indonesia. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya