Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan sejumlah perusahaan pelat merah bisa dapat suntikan modal yang bersumber dari dana cadangan investasi. Dana cadangan investasi yang disusulkan untuk penyertaan modal negara (PMN) diketahui sebesar Rp 12,8 triliun.
Erick menerangkan, dana itu nantinya untuk keperluan menyuntik modal ke PT PLN (Persero) hingga PT KAI (Persero).
Advertisement
"Memang dari diskusi kemarin ada dialokasikan dimasukkan di cadangan investasi yang menjadi keputusan mereka yaitu Rp 12,8 triliun. Ya kembali kita diskusikan walaupun detailnya tergantung pada keputusan cadangan investasi,” ungkap Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (14/9/2023).
Secara rinci, dana cadangan investasi dengan nilai Rp 12,8 triliun akan dibagi ke 6 BUMN. Diantaranya, PT KAI (Persero) sebesar Rp 2 triliun, IndonesiaRe sebesar Rp 1 triliun. PT Pelni (Persero) sebesar Ro 3 triliun.
Lalu, PT Industri Kereta Api (Persero) alias INKA sebesar Rp 1 triliun, PT PLN (Persero) Rp 5,86 triliun, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) alias ID Food sebesar Rp 832 miliar.
“Ini yang sementara hasil diskusi terakhir mudah-mudahan sepertinya akan disetujui tapi mekanismenya seperti ini yang ditawarkan,” ungkapnya.
PMN Definitif Rp 28,16 Triliun
Di samping sumber dana cadangan investasi, Erick juga menyebut ada 3 BUMN yang mendapat PMN definitif sebesar Rp 28,16 triliun di 2024.
PMN itu dibagi untuk PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 18,6 triliun, IFG sebesar Rp 3,56 triliun, dan PT Wijaya Karya (Persero) sebesar Rp 6 triliun.
"Untuk IFG penyelesaian daripada sitaan yang ada di Kejagung berupa barang, tapi tentukan ditukar dengan cash atau uang tunai, nanti ini masuk bantuan daripada penyelesaian IFG itu Rp 3,56 triliun," bebernya.
3 BUMN Bakal Disuntik PMN di 2024, Hutama Karya Terbesar
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan, perlu dilakukan pendalaman terlebih dahulu oleh Komisi XI DPR terkait pemberian penyertaan modal negara (PMN) untuk tiga BUMN yang PMN-nya akan dicairkan pada awal tahun 2024.
"Kami mohon untuk bisa dilakukan pembahasan dengan komisi XI, karena timing dari PMNini menentukan dari kesehatan BUMN-BUMN tersebut," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR agenda pengantar penambahan PMN APBN TA 2023, secara virtual, Selasa (12/9/2023).
Menkeu menjelaskan, bahwa Pemerintah akan mencairkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2024 untuk 3 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada triwulan I dengan total Rp28,15 triliun.
Menurutnya, pencairan dana PMN tersebut sebagaimana yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat panitia kerja (panja) bersama DPR beberapa waktu lalu.
Tiga BUMN yang dimaksud Sri Mulyani diantaranya, pertama, PT Hutama Karya yang akan mendapatkan PMN sebesar Rp 18,6 triliun. Pemberian PMN tersebut lantaran Hutama Karya menjadi BUMN Utama penyelesaian jalan Tol Sumatera tahap I dan proyek tol Bogor-Ciawi Sukabumi dan tol Kayu Agung-Palembang-Betung.
"Ada 3 BUMN, satu PT Hutama Karya yang tadi sudah dapat 2023, tahun depan masih dapat lagi Rp 18,6 triliun. Kita harapkan dengan PMN yang dikaitkan dengan kemajuan proyek akan semakin akuntabel," katanya.
BUMN kedua yang mendapatkan PMN adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. PMN yang akan diberikan sebesar Rp 3,55 triliun, dalam rangka penguatan IFG life guna menyelesaikan pengalihan polis hasil restrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya. "Dari BPUI ini IFG life masih ada kekurangan di dalam penyelesaian pengalihan polis sebesar Rp 3,556 triliun yang kita harapkan bisa direalisasikan pada awal tahun 2024," jelasnya.
Advertisement
Wijaya Karya
BUMN ketiga yakni, Wijaya Karya akan mendapatkan PMN 2024 sebesar Rp 6 triliun dalam rangka penguatan struktur permodalan WIKA dalam mendanai proyek PSN yang sedang dikerjakan.
"Ketiga, kita mengusulkan di dalam PMN 2024 adalah Rp 6 triliun untuk PT Wijaya Karya," ujarnya.
Adapun alasan diperlukan pendalam adalah agar tidak terjadi asal memasukkan injeksi dana PMN ke BUMN begitu saja. Oleh karena itu, pihaknya saat ini sedang meminta kontrak kinerja kepada BUMN-BUMN terkait.
"Nanti kita juga bisa sampaikan untuk kita memang sekarang minta kontrak kinerja, sehingga dia tidak memasukkan injeksi uang begitu saja kemudian kita tidak melakukan monitoring," ujarnya.
"Kami mohon pamit dan kita akan terus memonitor teman-teman untuk melakukan pelaksanaan pembahasan, baik untuk 2023 maupun 2024," tutup Sri Mulyani.
