Liputan6.com, Medan UNESCO menjatuhkan kartu kuning atau peringatan kepada Geopark Kaldera Toba. Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, mengaku kecewa dengan pihak-pihak pemangku kebijakan di kawasan Danau Toba terkait hal itu.
Kartu kuning atas minimnya aksi yang dilakukan badan pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark (TCUGGp) Sumut. Keputusan memberikan kartu kuning diumumkan UNESCO melalui laman resmi unesco.org.
"Kenapa kok bisa kartu kuning status Geopark itu? Dua tahun ke depan, tidak lama. Kalau tidak dibenahi, dicabut kita dari UNESCO. Mengambil kembali tidak gampang," kata Baskami di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Kamis (14/9/2023).
Baca Juga
Advertisement
Baskami mengaku akan membicarakan langsung kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin untuk mengumpulkan pemangku kebijakan di kawasan Danau Toba. Tujuannya memperbaiki apa yang kurang.
"Nanti saya laporkan sama Pj Gubernur. Supaya dicek kembali, apa sebabnya, kanapa tidak ada fungsi mereka, ini kan fakum semua pengurus-pengurusnya," ungkap politisi senior PDI Perjuangan tersebut.
Tidak Jalankan Tugas
Kartu kuning diberikan karena dinilai banyak pihak-pihak tidak menjalankan tugasnya, seperti Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) serta stakeholder lainnya.
"Sudah dunia yang mau mengangkat harkatnya Danau Toba. Itu sebenarnya masalahnya. Dua tahun inikan bukan waktu yang lama. Harus banyak yang mesti dibenahi, agar kita tetap masuk salah satu agenda dunia," ucapnya.
Baskami juga meminta dan mendorong pihak-pihak pemangku kebijakan untuk mengikuti 4 penilaian yang harus diperbaiki atas saran UNESCO. Supaya kartu kuning bisa dicabut dari Danau Toba.
"Dengan adanya kartu kuning ini, pengelolaan Danau Toba sudah gagal sebenarnya. Digantilah dengan yang punya kemampuan. Bukan tempat main-main, kita harus sesuai dengan program," sebutnya.
Advertisement
Pj Gubernur Harus Turun Tangan
Baskami Ginting meminta Pemprov Sumut back up. Sehingga Pj Gubernur Sumut, Hassanudin, turun tangan melakukan tindakan untuk Danau Toba. Apalagi Sumut akan dihadapi dengan Pemilu dan PON 2024.
"Kalau tidak dikerjakan sekarang, bisa kehilangan Geopark Kaldera Toba dari UNESCO," ujarnya.
Baskami juga menyarankan Pj Gubernur Sumut untuk mempertanyakan konsep dari pihak pemangku kebijakan dalam mengembangkan Danau Toba, termasuk kartu kuning bisa dicabut dari Danau Toba.
"Saya sudah sampaikan sama Pj Gubernur (Sumut). Pertama, mereka seluruh pengurus Geopark ini diundang. Kenapa ini sebenarnya? Kelemahan di mana? Di Pemprov Sumut, atau mereka tidak mampu. Kalau enggak mampu, mundur. Diganti orang yang punya kemampuan," Baskami menandaskan.
