Kasus dugaan korupsi proyek PON di Riau yang menjerat Gubernur Rusli Zainal terus berkembang. KPK terus mencari bukti-bukti untuk menjerat politisi Golkar itu.
Untuk mencari bukti tambahan, KPK menggeledah ruangan 2 politisi Golkar, Setya Novanto dan Kahar Muzakir. Setya Novanto adalah Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.
Dugaan keterlibatan dua politisi Golkar itu terungkap dalam persidangan perkara yang sama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, Riau, pada 2 Agustus 2012.
Mantan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Riau, Lukman Abbas, mengungkapkan pernah memberikan Rp 9 miliar kepada Setya dan Kahar. "Penyerahan uang kepada kedua anggota DPR RI itu terjadi pada awal Februari 2012," kata Lukman yang juga terjerat dalam kasus yang sama. "Penyerahan uang dilakukan di lantai satu Gedung DPR."
Penyerahan uang itu, kata Lukman, setelah ia bersama Gubernur Riau Rusli Zainal bertemu Setya Novanto dan Kahar Muzakir. Kedua politisi Partai Golkar itu menolak menerima uang itu, namun keduanya menyarankan agar uang itu diserahkan kepada ajudan Kahar Muzakir bernama Acin.
"Uang yang akan digunakan untuk memuluskan pencairan dana PON Riau dari APBN itu diserahkan kepada Acin oleh dua pegawai Konsorsium Proyek Main Stadium bernama Yudi dan Diki," jelas Lukman.
Setya Novanto sudah membantah menerima uang itu. Bahkan Setya mengaku tak terlibat dalam proyek PON. "Saya hanya tegaskan bahwa tidak ada sama sekali ada hubungannya dengan masalah yang berkaitan dengan PON yang ada di Riau," kata Setya usai diperiksa KPK pada 29 Juni 2012.
Sementara, Kahar Muzakir melalui kuasa hukumnya Rudi Alfonso membantah menerima aliran dana proyek PON. "Materi ini sudah ditangani penyidik KPK dan semua yang ditanyakan sudah disampaikan. Kami sebagai warga negara yang baik sudah memberi jawaban," kata Rudi saat dihubungi melalui telepon di Jakarta, Jumat (3/8/2012). (Ary)
Untuk mencari bukti tambahan, KPK menggeledah ruangan 2 politisi Golkar, Setya Novanto dan Kahar Muzakir. Setya Novanto adalah Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.
Dugaan keterlibatan dua politisi Golkar itu terungkap dalam persidangan perkara yang sama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, Riau, pada 2 Agustus 2012.
Mantan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Riau, Lukman Abbas, mengungkapkan pernah memberikan Rp 9 miliar kepada Setya dan Kahar. "Penyerahan uang kepada kedua anggota DPR RI itu terjadi pada awal Februari 2012," kata Lukman yang juga terjerat dalam kasus yang sama. "Penyerahan uang dilakukan di lantai satu Gedung DPR."
Penyerahan uang itu, kata Lukman, setelah ia bersama Gubernur Riau Rusli Zainal bertemu Setya Novanto dan Kahar Muzakir. Kedua politisi Partai Golkar itu menolak menerima uang itu, namun keduanya menyarankan agar uang itu diserahkan kepada ajudan Kahar Muzakir bernama Acin.
"Uang yang akan digunakan untuk memuluskan pencairan dana PON Riau dari APBN itu diserahkan kepada Acin oleh dua pegawai Konsorsium Proyek Main Stadium bernama Yudi dan Diki," jelas Lukman.
Setya Novanto sudah membantah menerima uang itu. Bahkan Setya mengaku tak terlibat dalam proyek PON. "Saya hanya tegaskan bahwa tidak ada sama sekali ada hubungannya dengan masalah yang berkaitan dengan PON yang ada di Riau," kata Setya usai diperiksa KPK pada 29 Juni 2012.
Sementara, Kahar Muzakir melalui kuasa hukumnya Rudi Alfonso membantah menerima aliran dana proyek PON. "Materi ini sudah ditangani penyidik KPK dan semua yang ditanyakan sudah disampaikan. Kami sebagai warga negara yang baik sudah memberi jawaban," kata Rudi saat dihubungi melalui telepon di Jakarta, Jumat (3/8/2012). (Ary)
