Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki data situasi dan arah politik seluruh partai di Indonesia adalah hal yang biasa. Sebab hal itu telah diatur dalam undang-undang.
"Namanya presiden bisa tahu apa saja, termasuk partai politik. Itu tugasnya Presiden, keamanan, masalah isu hukum. Apa-apa yang sensitif di masyarakat Presiden setiap hari mendapat laporan dari intelijen," kata Mahfud di Plaza Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2023).
Advertisement
Bahkan, lanjut Mahfud, setiap menteri juga memiliki data intelijen. Namun, laporan tersebut diterimanya setiap satu bulan sekali.
"Di mana pun Presiden harus begitu jadi itu benar. Nggak bisa (disalahkan) dong, emang laporan presiden. Menteri saja punya apalagi Presiden. Presiden lebih lengkap lagi," ujar Mahfud.
"Kalau menteri mungkin, kalau Menko bisa bulanan itu dapat. Kalau Presiden tiap hari, pagi ini ada apa, ini ada apa. Itu biasa, punya data partai politik itu biasa, sudah tahu semua," sambungnya.
Maka dari itu, ia pun menegaskan bahwa Jokowi telah memiliki data intelijen tersebut sudah sejak lama.
"Tidak ada Pemilu pun Presiden tahu data tentang partai politik. Itu memang hal Presiden. Perintah Undang Undang. Ada Undang Undang Intelijen Negara kan?" ucap Mahfud.
Pengakuan Jokowi
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku memiliki informasi dari tiap intelijen negara yang dimiliki untuk mengetahui seperti apa isi dari partai-partai di Indonesia.
Hal itu diucapkan dalam sambutannya saat menghadiri undangan relawan Sekretariat Nasional (Seknas) di Bogor, Jawa Barat.
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana saya tahu, informasi yang saya terima dari intelijen saya ada, BIN dari intelijen di Polri ada, dari intilijen TNI saya punya BAIS, angka data survei ada semua tetapi itu hanya milik presiden," kata Jokowi.
Reporter: Lydia Fransisca/Merdeka
Advertisement
