Rayu Warga Pulau Rempang Mau Pindah, Pemerintah Beri Ganti Rugi Sebesar Ini

Uang ganti rugi Pulau Rempang yang disesuaikan itu dihitung dari hak-hak yang sebelumnya sudah ditetapkan dan akan diberikan kepada warga

oleh Nurmayanti diperbarui 18 Sep 2023, 10:55 WIB
Para menteri kabinet Presiden Jokowi datang ke Batam untuk menyelesaikan persoalan Pulau Rempang. (Foto: Liputan6.com/Ajang Nurdin)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan jika pemerintah memberikan ganti rugi bagi warga Pulau Rempang. Adapun ganti rugi warga Pulau Rempang yang terdampak investasi akan disesuaikan dengan aset yang dimiliki oleh warga tersebut.

Dia menjelaskan, uang ganti rugi Rempang yang disesuaikan itu dihitung dari hak-hak yang sebelumnya sudah ditetapkan dan akan diberikan kepada warga, yakni tanah seluas 500 meter persegi sudah dengan alas hak, rumah tipe 45 seharga Rp120 juta, uang tunggu transisi hingga rumah jadi sebesar Rp1,2 juta per jiwa dan uang sewa rumah Rp1,2 juta.
 
"Yang kali ini harus saya sampaikan adalah, bagi warga yang memang alas hak nya sudah ada dan bangunannya itu bagus, yang bukan tipe 45. Contoh, bangunannya bagus tapi ternyata rumahnya itu dihargai 350 juta, itu akan dilihat oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik), dan selisihnya itu akan diselesaikan oleh BP Batam. Termasuk dengan keramba, tanaman, sampan, semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya," ujar Menteri Bahlil Lahadalia melansir Antara, Senin (18/9/2023).
 
Selain penyesuaian ganti rugi itu, dalam rapat koordinasi itu pihaknya juga sepakat terkait proses penanganan Rempang yang harus dilakukan dengan cara-cara yang lembut.
 
"Kami tetap memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun temurun disana. Dan kita harus melakukan komunikasi dengan baik seperti sebagaimana layaknya lah. Kita ini kan sama-sama orang kampung, ya kita harus bicarakan," katanya.
 
Kemudian pihaknya juga membahas terkait pencabutan izin beberapa oknum yang membangun usaha atau memiliki lahan di Rempang. "Ini juga harus membutuhkan penanganan khusus," kata dia.
 
Dia juga menyebutkan akan melakukan rapat setiap minggunya bersama Gubernur dan BP Batam untuk membahas percepatan pengembangan kawasan tersebut.
 
"Yakinlah bahwa ini investasinya untuk kesejahteraan rakyat. Ini menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat yang akan kita geser, pergeseran dari pulau itu, itu mereka juga akan diberikan hak-haknya," ujar Bahlil Lahadalia.

Konflik Pulau Rempang Tak Ganggu Industri Batam

Bentrokan antara warga dan aparat keamanan terjadi di Pulau Rempang. (Liputan6.com/ Dok Ist)

Badan Pengusahaan (BP) Batam memastikan industri di Kota Batam tidak terganggu usai konflik yang terjadi di Pulau Rempang. Bahkan, beberapa investor asing masih aktif mengunjungi Batam dalam beberapa hari ini. 

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan, industri di Kota Batam berjalan aman seperti biasa dan kondisi sudah kondusif dengan sinergi dari semua pihak. Aparat Kepolisian hingga TNI siap sedia memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan investor.

”Situasi sudah kondusif. Negara hadir untuk mengamankan wilayah ini. Aparat Penegak Hukum Kepolisian TNI terus mengawal pengamanan wilayah. Kami mengedepankan kenyamanan bagi investasi di Kota Batam," kata Tuty dikutip dari Antara, Kamis (14/9/2023).

Berdasarkan komunikasi yang pihaknya lakukan dengan mitra investor, industri di Batam tetap berjalan normal. Kunjungan perusahaan asing ke Batam juga tidak mengalami kendala, bahkan sejumlah perusahaan terus mendapatkan orderan ekspor.

”Syukur semua berjalan normal. Kami terus komunikasi dengan mitra kami para investor yang sudah menanamkan modalnya di Batam. Industri lancar-lancar saja bahkan ada yang siap untuk perluasan usaha. Saat ini kunjungan asing terus ada saja ke kantor kami," ujarnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa tidak ada travel warning yang dikeluarkan di Batam.

“kami tegaskan tidak ada travel warning. Semua aktivitas perjalanan ke dalam wilayah Batam normal. Kami juga himbau masyarakat nasional dan internasional berhati-hati, terhadap pemberitaan hoaks yang sedang ramai bermunculan," kata dia.


Kunjungan Investor

Suasana malam ini seperti mau perang karena alat negara bersenjata menjaga lokasi tempat warga menyuarakan aspirasinya. Foto: liputan6.com/ajang nurdin 

Lebih lanjut, ia mengatakan sejumlah perusahaan asing bahkan datang mengunjungi BP Batam beberapa hari terakhir, di antaranya Maersk Line, ASEAN Regional Integration Support-Indonesia Trade Support Facility (ARISE+ Indonesia), JGL Worldwide dan lainnya.

Maersk adalah sebuah perusahaan pengapalan peti kemas internasional asal Denmark dan merupakan anak usaha terbesar dari Maersk Group.

Maersk Line merupakan perusahaan raksasa pengapalan peti kemas terbesar di dunia, baik dari sisi total jumlah kapal maupun total kapasitas muatannya.

Tuty juga menyampaikan satu perusahaan Australia PT Shapeshell yang merupakan satu-satunya manufaktur termutakhir asal Australia yang berada di Batam Indonesia, justru bersiap melakukan perluasan usaha dengan membuka satu lagi bangunan di Batam.


Bentrokan Tak Ada Korban

Tim advokasi warga Kampung Tua Melayu di Pulau Rempang-Galang memberi penjelasan. Foto: liputan6.com/ajang nurdin 

Sebelumnya, Polri memastikan tidak ada korban dalam peristiwa bentrokan antara aparat keamanan dengan warga saat pengamanan pengukuran lahan untuk pengembangan proyek Rempang Eco City pada Kamis, 7 September 2023.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyampaikan, situasi di lokasi saat ini sudah kondusif. Adapun terkait kabar adanya korban, seperti beberapa siswa pingsan dan bahkan bayi meninggal dunia adalah berita bohong alias hoaks.

“Itu tidak benar, jadi tidak ada korban dalam peristiwa kemarin. Peristiwa kemarin adalah kegiatan pengamanan yang dilakukan aparat keamanan, tentu kita akan mengedepankan dialog, kita akan menjembatani warga dengan pihak BP Batam. Aparat kepolisian dalam hal ini membantu kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Sekali lagi tidak ada korban, baik di pihak masyarakat maupun aparat keamanan,” tutur Ahmad di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/9/2023).

Ahmad kembali menegaskan bahwa kabar tentang adanya korban luka dan meninggal dunia adalah informasi yang tidak benar. Sedangkan soal penggunaan gas air mata, asapnya tertiup angin sehingga meluas dan menyebabkan gangguan penglihatan sementara.

“Dan pihak Polda Kepri sudah membantu untuk membawa ke pihak kesehatan,” jelas dia. 

Lebih lanjut, masyarakat Pulau Rempang disebutnya telah memahami tindakan aparat kepolisian adalah semata-mata untuk melakukan pengamanan kegiatan.

“Kemudian terkait beberapa orang yang diamankan, ada delapan orang. Mengapa diamankan, karena delapan orang tersebut membawa beberapa senjata tajam, ketapel, batu, dan membawa barang-barang, benda-benda yang berbahaya,” ucap Ahmad menandaskan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya