Liputan6.com, Jakarta - Belakangan ini viral beredar di media sosial terkait instruksi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kepada prajurit terkait penanganan demo massa di wilayah Rempang, Kepulauan Riau. Perihal, perintah 'memiting' masyarakat yang melakukan demonstrasi.
“Enggak usah pakai alat, dipiting saja satu-satu. Tahu dipiting? Nah itu dipiting satu-satu,” kata Yudo dalam video potongan tersebut.
Advertisement
Atas potongan video itu, Mabes TNI memberikan klarifikasi terkait instruksi Panglima TNI Laksamana Yudo. Bahwa pernyataan itu telah disalahpahami dari video yang beredar di media sosial, karena perbedaan konteks.
“Jika dilihat secara utuh dalam video tersebut, Panglima TNI sedang menjelaskan bahwa demo yang terjadi di Rempang sudah mengarah pada tindakan anarkisme," kata Kapuspen TNI, Laksamana Musa Julius Widjojono dalam keteranganya, Senin (18/9/2023).
"Yang dapat membahayakan baik aparat maupun masyarakat itu sendiri. Sehingga meminta agar masing-masing pihak untuk menahan diri,” tambah Julius.
Menurutnya, instruksi Panglima TNI tersebut ditujukan agar anggota yang mengamankan tidak menggunakan alat/senjata, dalam mengamankan aksi demo Rempang. Hal tersebut untuk menghindari korban, sehingga lebih baik menurunkan prajurit lebih banyak dari pada menggunakan peralatan yang bisa mematikan.
“Panglima mengatakan, jangan memakai senjata, tapi turunkan personel untuk mengamankan demo itu,” ujarnya.
Piting Bahasa Prajurit
Sedangkan, kata Julius, soal bahasa 'Piting' itu sebenarnya hanya bahasa prajurit, karena disampaikan di forum prajurit. Bahwa arti umumnya setiap prajurit diminta 'merangkul' masyarakat agar terhindar dari bentrokan.
“Kadang-kadang bahasa prajurit itu suka disalahartikan oleh masyarakat yang mungkin tidak terbiasa dengan gaya bicara prajurit,” jelasnya.
Namun, Julius memahami adanya kesalahan tafsir ini atas statemen tersebut. Sebab, sejatinya Panglima Laksamana Yudo sangat tidak berharap kebrutalan dilawan dengan kebrutalan, karena hanya akan memakan korban di kedua belah pihak baik aparat atau masyarakat.
“Perlu diingat dengan konflik ini, maka kerugian pasti diterima oleh aparat dan masyarakat Indonesia sendiri,” pungkasnya.
Reporter: Bachtiarudin Alam/Merdeka.com
Advertisement
