Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia memastikan, pihaknya tidak akan membongkar makam leluhur masyarakat Melayu di Pulau Rempang, meski proyek investasi di pulau tersebut terus berjalan.
Hal ini disampaikan Halil saat bertemu dengan perwakilan warga Pulau Rempang di Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (18/9/2023).
Baca Juga
Advertisement
"Untuk kuburan pendahulu kita, saya tidak izinkan dibongkar. Nanti ini akan dipagar, dibuat gapura, agar dapat nyaman berziarah," ujar Bahlil Lahadalia dilansir dari Antara, Senin (18/9/2023).
Bahlil menambahkan, pihaknya juga sudah membuat pengajuan untuk pembuatan museum di pulau tersebut guna menunjukkan identitas kehidupan masyarakat Melayu di Pulau Rempang.
"Ini masih proses, belum disetujui oleh pusat," kata Bahlil Lahadalia.
Selain itu terkait permintaan warga untuk lokasi relokasi yang tetap berada di Pulau Rempang, Bahlil mengatakan, akan membahas hal itu lebih lanjut dengan kementerian terkait.
"Nanti untuk lokasi lahan Rempang di mana, kita juga minta masukkan dari perwakilan bapak-ibu. Kita buka peta wilayah Rempang bersama-sama," ucap Bahlil Lahadalia.
Sebelumnya, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan, total nilai investasi yang akan diserap dari proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City ini mencapai lebih dari Rp300 triliun. Pada pengembangan tahap awal, investor akan menggelontorkan kurang lebih Rp175 triliun.
Ia mengklaim, proyek di Pulau Rempang yakni Rempang Eco-City akan berdampak positif terhadap capaian pendapatan negara. Selain itu, kata dia, pembangunan proyek tersebut juga dapat dirasakan oleh masyarakat berupa lapangan pekerjaan yang melimpah.
"Kalau ini lepas, itu berarti potensi capaian PAD (pendapatan asli daerah) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini akan hilang," kata Bahlil dilansir dari Antara, Senin (18/9/2023).
Rayu Warga Pulau Rempang Mau Pindah, Pemerintah Siap Beri Ganti Rugi
Bahlil Lahadalia juga mengungkapkan, jika pemerintah memberikan ganti rugi bagi warga Pulau Rempang. Adapun ganti rugi warga Pulau Rempang yang terdampak investasi akan disesuaikan dengan aset yang dimiliki oleh warga tersebut.
Dia menjelaskan, uang ganti rugi Rempang yang disesuaikan itu dihitung dari hak-hak yang sebelumnya sudah ditetapkan dan akan diberikan kepada warga, yakni tanah seluas 500 meter persegi, rumah tipe 45 seharga Rp120 juta, uang tunggu transisi hingga rumah jadi sebesar Rp1,2 juta per jiwa dan uang sewa rumah Rp1,2 juta.
"Yang kali ini harus saya sampaikan adalah, bagi warga yang memang alas hak nya sudah ada dan bangunannya itu bagus, yang bukan tipe 45. Contoh, bangunannya bagus tapi ternyata rumahnya itu dihargai 350 juta, itu akan dilihat oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik), dan selisihnya itu akan diselesaikan oleh BP Batam. Termasuk dengan keramba, tanaman, sampan, semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya," ujar Menteri Bahlil Lahadalia melansir Antara, Senin (18/9/2023).
Selain penyesuaian ganti rugi itu, dalam rapat koordinasi itu pihaknya juga sepakat terkait proses penanganan Rempang yang harus dilakukan dengan cara-cara yang lembut.
"Kami tetap memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun temurun disana. Dan kita harus melakukan komunikasi dengan baik seperti sebagaimana layaknya lah. Kita ini kan sama-sama orang kampung, ya kita harus bicarakan," katanya.
Kemudian pihaknya juga membahas terkait pencabutan izin beberapa oknum yang membangun usaha atau memiliki lahan di Rempang. "Ini juga harus membutuhkan penanganan khusus," kata dia.
Dia juga menyebutkan akan melakukan rapat setiap minggunya bersama Gubernur dan BP Batam untuk membahas percepatan pengembangan kawasan tersebut.
"Yakinlah bahwa ini investasinya untuk kesejahteraan rakyat. Ini menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat yang akan kita geser, pergeseran dari pulau itu, itu mereka juga akan diberikan hak-haknya," ujar Bahlil Lahadalia.
Advertisement
