Liputan6.com, Jakarta Ketua DPP Partai Proksi Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan, hal yang wajar jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi memiliki data intelijen soal arah partai politik (parpol).
Menurut dia, Presiden Indonesia termasuk Jokowi mengemban tugas penting menjaga kestabilan negara, dengan salah satu faktor yakni, melihat dinamika politik.
Advertisement
"Jadi, Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintah Presiden punya tugas menjaga kestabilan nasional dan harus mengakui masalah di seluruh negeri salah satu penting dinamika politik di Indonesia," kata Saleh saat dihubungi Liputan6.com, Senin, (18/9/2023).
Sebab, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dalam undang-undang terdapat namanya intelijen seperti, BAIS, BIN, dan lainnya. Yang bertugas dan berfungsi menginformasikan apa saja yang terjadi di negara ini.
Bahkan, kata Saleh, hal tersebut bukan hanya di Indonesia saja tetapi, juga di negara lain. Sehingga, dinamika dari setiap partai patut untuk di perhatikan agar tidak terjadi gejolak, untuk menjaga kondusifitas negara.
"Jadi, seluruh dunia juga begitu karena, dampak paling penting dinamika politik,Termaksud dinamika disetiap partai politik agar tidak ada gejolak," jelasnya
Kemudian,dengan praktik demokrasi yang lebih mengedepankan kesejahteraan dan ketertiban umum akan memperkokoh kondusifitas negara-bangsa.
Maka, semua elemen masyarakat pun hendaknya menolak dan mencegah manuver politik yang destruktif agar kinerja perekonomian dan stabilitas nasional tetap terjaga sepanjang tahun ini.
"Target utama masyarakat untuk kestabilan jadi masyarakat damai tenang dan kerja dengan baik-baik," ucapnya.
Menurut Saleh, selain wajar dan hal ini cukup penting karena, dinamika politik sendiri memang berdampak untuk masyarakat. Jika, dinamika politik baik dan santun maka, kedepannya masyarakat juga tentram terhindar dari kericuhan.
"Jadi, semua arahnya untuk masyarakat," pungkasnya.
Jokowi Akui Punya Data Intelijen Soal Parpol
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri undangan relawan Sekretariat Nasional (Seknas) yang dilangsungkan di Bogor, Jawa Barat. Pada pidatonya, Jokowi menyinggung soal pentingnya tahun 2024 untuk pijakan bangsa menuju Indonesia menjadi negara maju.
"Mengenai 2024, saya ini ulang-ulang terus ini, karena ini penting. Sebab 2024-2029-2034 itu sangat menentukan negara kita bisa melompat menjadi negara maju atau kita terjebak dalam midle income trap," wanti Jokowi.
Jokowi menegaskan, Indonesia tidak boleh mengikuti jejak negara lain yang pernah memiliki kesempatan yang sama dengan Indonesia saat ini. Sayangnya, tidak semua dari mereka berhasil dan sampai sekarang masih terjebak dengan status negara berpenghasilan menengah.
"Saya berikan contoh di Amerika Latin banyak negara di tahun 50 (1950) ditahun 60 (1960an), ditahun 70 (1970) sudah menjadi negara berkembang tapi sampai saat ini mereka juga masih tetap menjadi negara berkembang tidak bisa keluar dari jebakan ini," kata Jokowi.
Jokowi yakin, Indonesia bisa berhasil melewati tantangan tersebut. Kuncinya, dimulai dari tahun 2024. Karena dari sanalah bonus demografi bisa lebih diberdayakan dan program hilirisasi bisa lebih digenjot oleh sang penerus tongkat estafet kepemimpinan.
“Kesempatan itu hanya ada di tiga periode kepemimpinan nasional kita. itu lah yang sulit bapak/ibu saudara sekalian. kita punya kesempatan, kita apunya bonus demografi dan hilirisasi,” yakin presiden.
Advertisement
