Liputan6.com, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan berbuat macam-macam terkait data soal partai politik yang dia miliki dari intelijen.
"Jokowi ini orang baik, sudahlah enggak bakal macam-macam, intelnya juga baik-baik, kalau enggak sudah hancur ini publik," kata Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi di NasDem Tower, Jakarta, Senin, (18/9/2023).
Advertisement
Meski begitu, kata Aboe, sebaiknya Jokowi tidak mengungkap soal informasi tersebut ke publik. Sebab akan menimbulkan kegaduhan.
“Sebenarnya enggak perlu diungkap, diungkap jadi ramai, kan itu sudah job description seorang presiden mendapatkan masukan, termasuk Menkopolhukam juga dapat, bukan presiden aja,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia berharap, agar data-data yang dimiliki Presiden Jokowi tidak disalahgunakan.
“Kalau digunakan bukan untuk kepentingan bernegara jadi lain ceritanya, iya dong? Kalau kepentingan partai si A si B? itu kan berarti abuse of power,” imbuh dia.
Sebelumnya, Jokowi mengaku memiliki informasi lengkap dari intelijen soal situasi dan arah politik seluruh partai politik.
Hal ini dikatakannya di depan rapat kerja nasional relawan Seknas (Sekretariat Nasional) di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (16/9/2023).
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin menuju ke mana saya juga ngerti," kata Jokowi.
"Jadi informasi yang saya terima komplet. Dari intelijen saya ada BIN, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen di TNI saya punya, dan informasi-informasi di luar itu," tambah Jokowi.
Jokowi juga membeberkan informasi yang dikantongi dari intelijen lengkap mulai dari angka, hingga survei.
"Saya pegang semua itu dan hanya milik presiden karena langsung, langsung ke saya," katanya.
PKB: Jika Dipakai Untuk Kepentingan Petugas Partai Itu Tindakan Tak Adil
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai data yang dimiliki Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal partai politik dari intelijen adalah untuk penguatan partai politik. Sebab, presiden merupakan pembina partai politik.
"Saya yakin penggunaan data yang diperoleh presiden itu untuk penguatan partai-partai yang ada. Untuk membina partai-partai dalam fungsi pembinaan, karena kan presiden pembina partai-partai politik," kata Jazilul, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/9).
Namun, dia menyebut jika data tersebut digunakan untuk kepentingan tertentu maka hal itu merupakan tindakan tidak adil.
"Asal untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi kalau digunakan untuk kepentingan misalkan selaku petugas partai tertentu atau kader partai tertentu saya pikir itu tindakan yang tidak adil," tegas dia.
Akan tetapi, Jazilul meyakini jika Presiden Joko Widodo akan berlaku adil dan menghormati domain partai politik.
"Saya yakin Pak Prwesiden akan bersikap adil terhadap informasi yang diterima," ucap dia.
"Untuk partai-partai seperti disampaikan Pak Presiden berulang kali itu domain dari ketua umum partai-partai politik, saya pikir Pak Presiden akan menghormati kedaulatan partai-partai politik," imbuh Jazilul.
Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka
Advertisement
