Liputan6.com, Cirebon - Tingginya harga jual beras per kilogram di pasar membuat pemerintah lebih cepat menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat.
Kepala Bulog Cirebon Imam Firdaus Jamal mengatakan, gejolak harga beras selama beberapa bulan terakhir membuat pemerintah memajukan jadwal penyaluran beras tahap 2 dimajukan ke bulan September.
"Penyaluran bantuan beras untuk tahap 2 di bulan September, Oktober dan November," kata Iman Firdaus, Selasa (19/9/2023).
Advertisement
Imam mengatakan, secara keseluruhan pasokan untuk kebutuhan penyaluran beras cadangan pemerintah bantuan pangan yang ada di gudang bulog wilayah kerjanya mencapai 48 sampai 49 ribu ton.
Imam mengatakan, dalam satu bulan alokasi penyaluran bantuan beras mencapai 5.600 ton. Untuk tahap 2, satu alokasi memerlukan 360 ton.
Sehingga secara keseluruhan, penyaluran di 3 alokasi diperkirakan mencapai 1.100 ton sepanjang bulan September, Oktober dan November di wilayah Cirebon, Majalengka dan Kuningan.
"Dengan adanya cadangan beras di komplek pergudangan kami InsyaAllah dapat mencukupi penyaluran bantuan pangan beras di wilayah kerja kami," kata Imam.
Ia mengatakan, penyaluran beras tersebut dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat terutama penerima manfaat.
Verifikasi Faktual
Sementara itu, Kepala PT Pos Indonesia KCU Cirebon Eko Sumaryanto mengatakan, penyaluran bantuan pangan di Kota Cirebon sebanyak 36.525 keluarga penerima manfaat (KPM).
"Mekanisme penyaluran 3 metode, di komunitas atau kantor kelurahan, kantor pos dan diantar ke rumah," ujar dia.
Penyaluran diberikan langsung oleh penerima manfaat sesuai data yang diberikan melalui Kemensos. Penerima manfaat cukup datang membawa KTP dan KK kepada petugas untuk diverifikasi terlebih dahulu.
Jika penerima tidak bisa hadir karena alasan sakit, petugas akan datang ke rumah guna menyalurkan langsung beras kepada penerima manfaat.
"Kami menargetkan penyaluran beras bantuan pangan pemerintah di wilayah Kota Cirebon hingga akhir bulan ini," kata Eko.
Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati berharap penyaluran tersebut dapat meringankan beban masyarakat di tengah tingginya harga beras. Eti mengakui, masih banyak warga penerima manfaat yang belum mendapat bantuan pangan.
Oleh karena itu, Ia memastikan akan terus melakukan verifikasi faktual data penerima manfaat untuk diajukan ke Kemensos RI.
"Verfak data sangat urgent dan agar tidak terjadi ketimpangan maka kebutuhan warga tetap harus terpenuhi. Kami sudah mendata ulang warga yang harusnya dapat bantuan tapi tidak terdata termasuk warga yang masih dapat bantuan padahal statusnya sudah meninggal atau ekonominya sudah membaik," ujar dia.
Advertisement
