Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Pengrus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan tiak ada arahan politik terkait Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
Hal itu disampaikannya, usai membacakan hasil rekomendasi Musyawarah Nasional dan Konfrensi Besar (MuNas-KonBes) NU.
Advertisement
"Apakah kiai-kiai ada arahan? kyai-kok diarahkan? kyai itu kan bagian mengarahkan. Jadi ya nggak ada," ujar pria yang karib disapa Gus Yahya di Kompleks Asrama Haji Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Gus Yahya menjelaskan, sebagai warga Nahdliyin sudah seharusnya bersikap realistis untuk mengerti hak dan kewajiban para kiai.
Sebab seorang kiai memiliki peran dan tanggungjawabnya masing-masing dalam menjalankan roda organisasi, khususnya PBNU.
"Jelas bahwa kyai-kyai ini sudah mengerti betul apa hak-haknya, kewajiban-kewajibannya, wewenang-wenang dan resiko-resikonya sudah sangat paham baik dalam parameter agama maupun dalam parameter organisasi," kata dia.
Gus Yahya kembali menegaskan, PBNU sebagai organisasi umam keagamaan terbesar tidak pernah melakukan klaim atas keberpihakan terhadap sosok tertentu.
Sebab, kata dia, PBNU menolak terlibat dalam politik pilih memilih dan lebih ingin mendekatkan diri terhadap politik yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.
"Jadi saya yakin sekali seperti selama ini kita saksikan, tidak pernah ada klaim (keberpihakan) atas organisasi," jelas Gus Yahya.
Diberitakan sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah mengeluarkan rekomendasi kepada warga Nahdliyin terkait pesta demokrasi tahun 2024.
KH Ulil Abshar Abdallah menjelaskan, rekomendasi yang diberikan adalah hasil dari Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar (Munas-KonBes) NU tahun 2023 yang berlangsung di Jakarta pada 18-19 September 2023.
"Berpolitik NU bukanlah politik untuk mendukung satu nama atau satu partai. Sebab NU berpolitik berdasarkan nilai," kata Ulil di Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Dia menegaskan, bagi NU bukan siapa dan partai apa yang didukung. Tetapi, nilai apa yang diperjuangkan yang dapat didukung oleh warga NU.
"Politik harus berdasarkan nilai kemaslahatan, kesejahteraan dan keadilan. Jadi itu adalah rekomendasi kita (PBNU) terkait politik elektoral," jelas Kiai Ulil.
Gus Yahya: Zaman Sekarang Orang Mengaku NU, Bisa Jadi Calon Wakil Presiden
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf berceloteh, soal status NU yang ramai digembar-gemborkan oleh tiap-tiap individu yang terlibat langsung pada pesta demokrasi.
Celoteh itu disampaikan dia saat menjadi pembicara acara bedah buku hasil karyanya yang berjudul Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama.
“Saya bilang, sekarang ini orang yang mengaku NU saja bisa jadi anggota DPR, bisa jadi bupati, bisa jadi calon. Paling enggak wakil presiden, hanya dengan mengaku NU gitu. Ini leverage (manfaat dari NU) yang luar biasa ini," kata pria akrab disapa Gus Yahya di Kompleks Asrama Haji Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Sebagai pemegang mandat ketua umum di PBNU saat ini, Gus Yahya mengaku tidak ambil pusing dengan klaim mereka yang kerap membawa nama besar NU untuk kepentingan politiknya.
Sebab menurut dia, sebagai individu yang benar-benar bagian dari NU maka sudah seharusnya dapat ikhlas dan yakin jika posisi NU bisa berkembang lebih baik lagi.
"NU sudah berkembang begitu besar sehingga jadi sumber leverage (manfaat) yang luar biasa," ucap Gus Yahya.
Advertisement
Tak Sebut Nama
Sebagai Nahdliyin, lanjut Gus Yahya, keinginan yang berharap bisa dicapai adalah bisa menjadi seorang yang mardhatillah atau semata-mata khusus mencari ridha Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa.
Caranya, kata dia, adalah taat kepada para guru dan para masyayikh atau alim ulama untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
"Jadi ini soal bagaimana membangun, memelihara dan mengembangkan peradaban yang ikhlas dan sudah diwariskan kepada kita," dia menandasi.
Namun demikian, Gus Yahya tidak hendak menyingungg siapa pun. Tidak ada nama yang disebut terkait celoteh tersebut.
