Liputan6.com, Jakarta - Google menyatakan dukungannya untuk proses demokrasi Indonesia yang akan melakukan Pemilu di tahun ini. Dukungan ini ditunjukkan lewat inisiatif yang diberi nama Yuk Pahami Pemilu.
Lewat inisiatif ini, Google ingin memberikan akses informasi yang kredibel bagi para pemilih di Indonesia menjelang gelaran Pemilu 2024. Inisiatif ini juga hadir karena berdasarkan data terkini, ada lebih dari 50 persen pemilih muda yang akan berpartisipasi dalam Pemilu depan.
Advertisement
"Misi utama kami adalah mengorganisasikan informasi dunia agar bermanfaat dan dapat diakses secara universal," tutur Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia Putri Alam dalam pelucuran inisiatif Yuk Pahami Pemilu di Jakarta, Rabu (20/9/2023).
Untuk mendukung inisiatif ini, Google juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak terakit, seperti KPU dan Bawaslu. Diharapkan dengan inisiatif ini, masyarakat bisa mengakses informasi yang kredibel dan benar melalui sejumlah produk Google.
Salah satu hal yang dilakukan Google lewat inisiatif ini adalah dengan melindungi pengguna dari konten yang berbahaya dan ilegal. Selain itu, inisiatif ini juga hadir untuk menyediakan informasi yang bisa diandalkan oleh masyarakat.
Bentuk inisiatif ini ditunjukkan dengan langkah Google yang akan menampilkan hasil penelusuran terkait Pemilu, baik di Google Search dan YouTube, dari sumber yang otoritatif.
Selain itu, Google menyatakan tidak segan untuk menghapus konten yang berisiko. "Kami berkomitmen menyediakan informasi yang terpercaya bagi pengguna," tutur Kepala Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik YouTube Indonesia dan Asia Selatan, Danny Ardianto.
Bawaslu Gandeng TikTok untuk Awasi Persebaran Konten Terkait Pemilu 2024
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu) umumkan kerja sama dengan platform digital terkemuka, TikTok, melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di kantor Pusat Bawaslu, Jakarta, Senin 18 September 2023.
Kerja sama ini dalam rangka pengawasan dan penanganan konten disinformasi dan percepatan penyebarluasan informasi terkait Pemilu 2024. Tujuan kolaborasi ini adalah untuk menyediakan dan memberikan informasi akurat kepada masyarakat.
"Kami senang dapat memulai kemitraan inovatif ini dengan TikTok, dan mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan kekuatan teknologi guna mencapai pemilu yang adil dan transparan," ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dalam acara di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (18/9/2023).
Rahmat berharap kerja sama Bawaslu dengan TikTok ini dapat membantu memberikan informasi akurat yang berasal dari sumber resmi dan terpercaya bagi pemilih. Selain itu kerja sama ini diharapkan bisa menginspirasi pemilih untuk terlibat secara secara online yang bertanggung jawab.
Terlebih lagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan bahwa sebanyak 204,8 juta individu akan menggunakan hak politik mereka pada pemilu 2024 mendatang.
Sebanyak 31,23 persen dari total pemilih, atau sekitar 64 juta orang, berusia antara 17-30 tahun. Pada saat yang sama, kelompok usia ini juga mendominasi pengguna internet.
Menurut sebuah studi yang diterbitkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2022, tingkat penetrasi di antara pengguna internet pada kelompok usia 13-18 tahun telah mencapai 99,81 persen dan kelompok usia 19-34 tahun telah mencapai 98,64 persen.
Advertisement
Upaya untuk Ciptakan Lingkungan Digital yang Aman
Head of Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia Firry Wahid, menerangkan, pihaknya mengutamakan keamanan pengguna.
TikTok juga berkomitmen untuk menyediakan lingkungan digital yang aman bagi pengguna dan menjaga integritas pemilu melalui kebijakan dan sumber daya yang holistik dalam aplikasi mereka
“Melalui kemitraan dengan Bawaslu, kami menegaskan komitmen kami untuk menjaga integritas pemilu, termasuk melawan penyebaran misinformasi guna menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman bagi semua pengguna kami di Indonesia," ujarnya.
Upaya TikTok dalam menjaga keamanan platform mencakup tindakan seperti menghapus konten yang melanggar Panduan Komunitas TikTok (Community Guidelines) dengan memanfaatkan kombinasi teknologi, kebijakan, dan moderasi.
TikTok secara proaktif menyaring dan menghapus informasi yang bersifat mis/disinformasi yang berpotensi menyesatkan, termasuk mengenai pemilu.
TikTok juga akan mengingatkan pengguna untuk mempertimbangkan kembali video yang akan diunggah jika terbukti mengandung konten yang belum terverifikasi.
Ketika fact-checker TikTok menemukan konten yang tidak memenuhi syarat, video tersebut tidak akan direkomendasikan di halaman For You (FYP). Bahkan, konten tersebut juga bisa dihapus dari platform. TikTok juga akan mencegah akun yang mencoba mengunggah konten serupa berulang kali.
(Dam/Ysl)
