Bulog Jangan Paksa Serap Beras Petani saat Produksi Turun, Ini Alasannya

Bulog harus lebih cermat dalam melakukan penyerapan hasil panen petani dalam negeri. Mengingat saat ini kondisi produksi sedang menurun, dia meminta Bulog tak memaksakan penyerapan.

oleh Arief Rahman H diperbarui 21 Sep 2023, 13:31 WIB
Produksi beras di Indonesia tengah mengalami penurunan akibat dari El Nino. Alhasil, harga jual beras di pasaran pun mengalami kenaikan.(merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Institute for Development of Economic and Finance (Indef) mencatat produksi beras di Indonesia tengah mengalami penurunan akibat dari El Nino. Alhasil, harga jual beras di pasaran pun mengalami kenaikan.

Mengutip Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA), harga beras premium dijual rata-rata Rp 14.290 per kilogram. Sementara beras medium dijual rata-rata Rp 12.670 per kilogram. Angka ini disebut mengalami kenaikan imbas dari berbagai faktor termasuk El Nino.

Ekonom Senior Indef, Bustanul Arifin menyoroti soal pemenuhan stok cadangan beras pemerintah untuk digunakan sebagai penstabil harga. Caranya dengan penyerapan produksi beras dalam negeri dan impor dari berbagai negara yang dijalankan oleh Bulog.

"Bulog harus tetap melanjutkan impor karena jatahnya 2 juta ton, masih kurang, saya dengar sudah kuran 500 (ribu ton), tapi mungkin ada tambahan lagi," ujar dia dalam Diskusi Publik INDEF: Waspada Bola Panas Harga Beras, Kamis (21/9/2023).

Selain impor, dia menyebut Bulog harus lebih cermat dalam melakukan penyerapan hasil panen petani dalam negeri. Mengingat saat ini kondisi produksi sedang menurun, dia meminta Bulog tak memaksakan penyerapan.

"Bulog perlu lebih taktis dalam manajemen stok jangan maksakan melakukan pembelian kepada petani pada hari ini. Karena begitu stok di petani juga dikuras, itu harga bisa naik lagi," kata dia.

Dia khawatir jika dipaksakan menyerap hasil panen petani, turut berpengaruh pada harga jual nantinya di pasaran. Sehingga target untuk menyetabilkan harga beras menjadi tak tercapai.

Apalagi, kata Bustanul, Bulog saat ini bisa dibilang tengah bersaing dengan pengusaha beras swasta yang cenderung lebih berani untuk membeli beras petani lokal dengan harga yang cukup tinggi.


Lambat Datangkan Beras

Aktivitas petani saat menjemur padi di kawasan Rorotan, Jakarta Utara, Kamis (15/12/2022). Jumlah cadangan beras pemerintah (CBP) masih jauh dari yang ditargetkan pemerintah sebesar 1,2 juta ton. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Diberitakan sebelumnya, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, menilai sisa penugasan impor beras sebanyak 400 ribu ton yang dilakukan Perum Bulog lebih lambat dari biasanya.

"Saya masih greget kenapa impor beras lambat sekali," kata Yeka dalam Konferensi Pers: Ombudsman RI Minta Pemerintah Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Senin (18/9/2023).

Sebelumnya, pada (11/9) Perum Bulog mengaku telah menuntaskan sisa penugasan impor beras 400 ribu ton. Lebih dari separuh atau sekitar 250 ribu ton impor beras dari Kamboja, yang dijadwalkan tiba di Tanah Air paling lambat November 2023.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan tugas 2 juta ton impor beras untuk tahun ini. Namun untuk impor sisa 400 ribu ton, ia belum mau membocorkan asal negaranya.

 


Pelajaran untuk Pemerintah

Aktivitas petani saat menjemur padi di kawasan Rorotan, Jakarta Utara, Kamis (15/12/2022). Total ketersediaan stok beras Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) meliputi stok cadangan beras pemerintah (CBP) 295.337 ton atau sebesar 59,76 persen dan stok komersil sebanyak 198.965 ton atau 40,24 persen. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Lebih lanjut, Yeka menyoroti terkait India yang memutuskan berhenti ekspor beras mulai 20 Juli 2023. Diketahui langkah India itu mendorong Perum Bulog menyasar tiga negara tujuan impor beras untuk memenuhi stok nasional, yakni dari Vietnam, Thailand, dan Pakistan.

Menurut Ombudsman, sebenarnya hal ini pelajaran untuk Pemerintah Indonesia agar tidak menahan impor terlalu lama. Karena urusan beras ini merupakan hal yang penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Sebetulnya kalau diamati atensi Ombudsman terhadap perberasan itu sudah sangat tinggi sejak dimulai saat itu pencabutan HET pada sekitar Februari-Maret, dan dorongan agar juga Bapanas segera menetapkan impor tambahan, waktu itu banyak yang berpikir tidak perlu impor padahal Ombudsman sudah mendorong ke arah sana, karena kami melihat produksi padi di 2023 ini akan mengalami masalah," pungkasnya.

INFOGRAFIS JOURNAL Negara dengan Konsumsi dan Produksi Beras Jadi Nasi Terbanyak di Dunia (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya