Liputan6.com, Bangkok - Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra (74) yang saat ini mendekam di penjara masih bisa bertindak sebagai penasihat pemerintahan baru. Demikian menurut partai yang berkuasa di negara itu, Jumat (22//9/2023).
Pernyataan ini sontak menimbulkan keresahan di kalangan oposisi. Thaksin yang digulingkan oleh kudeta militer pada tahun 2006 dan lama mengasingkan diri, kembali ke Thailand pada bulan lalu dan langsung dipenjara atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Advertisement
Perdana Menteri Thailand yang baru, Srettha Thavisin, berasal dari partai yang sama dengan partai pengusung Thaksin, Pheu Thai. Awal pekan ini, Srettha mengatakan bahwa Thaksin masih bisa mengabdi kepada negara.
Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai mengatakan pada Jumat bahwa dia mendukung gagasan menjadikan Thaksin sebagai penasihat pemerintah.
"Ini akan menjadi hal yang baik karena dia punya pengalaman enam tahun di pemerintahan. Ini akan bermanfaat bagi negara," ujar Phumtham Wechayachai seperti dikutip dari DW Indonesia, Minggu (24/9).
Sumber lain dari partai tersebut memberikan konfirmasi kepada kantor berita AFP bahwa pemerintahan koalisi baru yang dipimpin oleh Pheu Thai berencana untuk berkonsultasi dengan Thaksin setelah dia dibebaskan dari penjara.
Srettha mengatakan Thaksin dapat membantu pemerintah berupaya meningkatkan perekonomian sebesar lima persen per tahun. Thaksin sebelumya dikenal dengan kebijakan Thaksinomics pada awal tahun 2000-an yang membawa Thailand mengalami pertumbuhan pesat.
"Saya yakin dia punya nilai tambah bagi pemerintah dan rakyat Thailand," kata Srettha kepada Bloomberg TV dalam wawancara di sela-sela Majelis Umum PBB di New York.
Meski Thaksin masih dicintai oleh jutaan warga Thailand karena meningkatkan pendapatan warga pedesaan, dia disebut adalah tokoh yang sangat kontroversial.
Pulang Setelah Eksil 15 tahun
Sebelumnya, dikatakan bahwa Thaksin bisa dibebaskan bersyarat secepatnya pada akhir Februari mendatang. Hukuman penjaranya selama delapan tahun pun telah didiskon menjadi satu tahun.
Thaksin yang dijuluki politikus paling terkenal di Thailand pulang ke negaranya dengan dramatis setelah 15 tahun mengasingkan diri karena digulingkan melalui kudeta militer tahun 2006. Saat berada di luar negeri, Thaksin dinyatakan bersalah secara in absentia dalam tiga kasus yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, dan kejahatan jabatan.
Kembalinya Thaksin ke Thailand bertepatan dengan menjabatnya Srettha sebagai perdana menteri baru.
Thailand telah dilanda ketidakpastian politik selama berbulan-bulan, setelah pemilu pada Mei 2023 mengakibatkan kekalahan partai pendukung militer yang saat itu berkuasa.
Sejak 2001, partai-partai yang bersekutu dengan Thaksin secara bergantian memenangkan setiap pemilu. Pada pemilu tahun ini, Partai Pheu Thai, yang didukung keluarga Thaksin, berada di urutan kedua.
Miliarder perusahaan telekomunikasi ini berpembawaan nyeleneh, tapi kebijakan populisnya menarik perhatian masyarakat miskin Thailand. Dia rajin bentrok dengan elite konvensional dan militer royalis, yang juga menggulingkan pemerintahan saudara perempuannya pada tahun 2014.
Ada spekulasi bahwa Thaksin mencapai kesepakatan dengan musuh lamanya, setelah partai yang beraliansi dengan militer memberikan dukungan kepada Srettha untuk membentuk pemerintahan baru.
Advertisement
