Liputan6.com, Gorontalo - Kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo hingga kini masih menjadi perbincangan publik. Aksi unjuk rasa yang berujung pada perusakan dan pembakaran kantor bupati Pohuwato itu, menyisakan banyak pertanyaan.
Banyak masyarakat yang bertanya di mana pihak kepolisian saat Kantor Bupati Pohuwato dibakar demonstran. Padahal, pengamanan ketat aksi itu sudah dilakukan sebelum aksi unjuk rasa penambang lokal dimulai.
Baca Juga
Advertisement
Selain itu, yang menjadi pertanyaan publik saat ini, langkah persuasif yang diambil Polda Gorontalo dinilai terlambat. Sebab, setelah aksi unjuk rasa terjadi, barulah pihak kepolisian bertindak.
Jika hal itu dilakukan dari awal, bisa dipastikan kantor bupati tidak akan dibakar massa pengunjuk rasa. Sabab, menurut video yang beredar bahwa, saat para demonstran menyalakan api, tidak ada satupun petugas yang menghalangi.
"Menurut video yang beredar di media sosial, masa aksi menyalakan api, tidak ada satu pun yang menghalangi. Maka hanguslah kantor bupati Pohuwato," kata Endi, salah satu warga Gorontalo.
Sementara Kapolda Gorontalo Irjen Pol Angesta Romano Yoyol menjelaskan, ihwal terjadinya aksi pembakaran kantor bupati. Menurutnya, pengamanan sudah dibagi di beberapa titik termasuk di kantor Bupati.
"Kenapa sampai terjadi seperti itu, karena massa aksi terpecah. Setelah melakukan perusakan di kantor perusahaan, mereka langsung bergerak ke kantor bupati," kata Irjen Pol Angesta.
"Tidak sempat ada negosiasi, massa aksi langsung melakukan pembakaran," ujarnya.
Setelah itu, kata Irjen Pol Angesta, massa aksi kemudian bergerak menuju kantor DPRD dan rumah jabatan bupati. Mereka juga ingin melakukan pembakaran, tetapi bisa digagalkan petugas.
"Pembakaran bisa digagalkan oleh pengurai massa dan selanjutnya mereka bergerak ke Polres Pohuwato. Massa mendapat informasi bahwa sudah ada yang ditangkap, mereka kemudian saja ajak negosiasi tapi tiba-tiba ada pelemparan batu," ungkapnya.
Duduk Perkara
Sebelumnya, ribuan demonstran yang mayoritas penambang lokal menggelar aksi unjuk rasa di beberapa tempat di Kabupaten Pohuwato Gorontalo. Pengunjuk rasa yang diperkirakan mencapai dua ribu orang ini menggeruduk sejumlah fasilitas umum.
Mulai dari kantor perusahaan PT PGP, Kantor Bupati Pohuwato, kantor DPRD hingga rumah dinas bupati. Sebelumnya, aksi unjuk rasa oleh penambang lokal itu digelar juga oleh forum ahli waris penambang Pohuwato.
Persoalan ini bermula saat para penambang lokal menuntut agar pihak perusahaan mengembalikan lokasi warisan leluhur, yang memang sudah digarap mereka bertahun-tahun. Warga meminta, agar pihak perusahaan menghentikan aktivitas penambangan.
Tidak hanya diminta untuk menghentikan aktivitas penambangan. Mereka justru harus menyelesaikan sengketa dan ganti rugi lahan yang diduga sudah digarap oleh pihak perusahaan.
Lantaran tuntutan mereka tidak digubris pihak perusahaan, massa aksi akhirnya melakukan tindakan anarkis. Bahkan, kepolisian mencoba mengamankan aksi tersebut malah menjadi sasaran amukan massa.
Setelah melakukan perusakan di kantor perusahaan, massa aksi kemudian bergerak ke kantor bupati Pohuwato. Mereka kemudian menuntut janji sang bupati untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Akan tetapi, saat berada di kantor bupati, mereka tidak ditemui oleh siapa pun. Hingga akhirnya massa terpaksa kembali bertindak anarkis hingga membakar kantor bupati.
Advertisement
