Liputan6.com, London - Surat-surat pribadi dan diari mendiang Ratu Elizabeth II harus sepenuhnya disimpan di Arsip Nasional. Hal tersebut diungkapkan seorang akademisi terkemuka.
The Mail on Sunday melaporkan, seorang pensiunan pelayan dan termasuk salah satu pembantu dekat Ratu Elizabeth II, Paul Whybrew, telah ditunjuk untuk memilah surat-surat pribadinya sebelum dipindahkan ke arsip Kerajaan Inggris di Windsor. Dan keputusan penugasan Whybrew menuai kritik.
Advertisement
Scot Peterson, seorang peneliti di Universitas Oxford yang berspesialisasi dalam urusan konstitusional, mengungkapkan dia memiliki kekhawatiran bahwa seseorang yang tidak memiliki pelatihan yang memadai mungkin akan menyampingkan hal-hal yang seharusnya dipertahankan.
"Menurut saya penting untuk melestarikan seluruhnya dan mungkin sebaiknya diberikan saja ke Arsip Nasional," ujar Peterson, seperti dilansir The Guardian, Senin (25/9/2023).
"Dengan peraturan bahwa semua surat-surat kerajaan adalah subjek embargo 100 tahun maka setelah 100 tahun berlalu, menurut saya tidak ada banyak alasan untuk menyembunyikan hal-hal yang bahkan memalukan sekalipun."
Ketakutan bahwa dokumen-dokumen penting akan dimusnahkan atau disembunyikan bukannya tidak berdasar. Contoh klasiknya, kata Peterson, adalah kasus Putri Beatrice, yang merupakan salah satu putri dari Ratu Victoria dan Pangeran Albert.
"Kami telah menerbitkan buku harian Ratu Victoria, tetapi itu ditulis ulang seluruhnya oleh putrinya, yang kemudian membakar aslinya untuk memastikan tidak ada hasil yang memalukan," ujar Peterson.
Semua Harus Dilestarikan Tanpa Terkecuali
Peterson mengatakan bahwa semua dokumen – terlepas dari apakah sejarawan atau akademisi menganggapnya penting atau tidak – harus dilestarikan karena keluarga kerajaan adalah lembaga publik di Inggris.
"Bahkan para sejarawan mungkin mempunyai sudut pandang tertentu yang mereka coba promosikan, baik secara sadar atau tidak. Kami telah belajar banyak tentang jenis bias yang tidak disadari yang dimiliki orang-orang selama 20 tahun terakhir; jadi mungkin penting untuk melestarikan semuanya dengan pemahaman bahwa semuanya akan diembargo selama 100 tahun dan disimpan oleh Kantor Catatan Umum di tempat yang sekarang disebut Arsip Nasional," terang Peterson
Perdebatan mengenai apakah dan kapan dokumen sejarah kerajaan akan dirilis ke publik bukanlah hal baru.
Peterson menunjuk pada beberapa makalah yang berkaitan dengan turun takhtanya Raja Edward VIII, yang dirilis pada tahun 2003.
"Dibutuhkan sejumlah upaya yang sangat keras untuk menyebarkan hal tersebut ke publik, sehingga masyarakat dapat memahami apa yang terjadi pada tahun 1930-an," imbuh Peterson.
Advertisement
