Liputan6.com, Jakarta - Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk radar sebagai ketua tim pemenangan Prabowo di Pilpres 2024. Khofifah dianggap sebagai sosok perempuan pejuang seperti Prabowo.
Advertisement
"Ya salah satu yang dipertimbangkan memang Bu Khofifah. Beliau salah satu perempuan luar biasa. Pernah jadi menteri, sukses. Dan Bu Khofifah tipikal pejuang seperti Pak Prabowo," ungkap Waketum Gerindra Habiburokhman di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2023).
Khofifah menjadi favorit oleh partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) memimpin tim sukses Prabowo di Pemilu 2024. Kegigihan Khofifah yang berulang kali gagal menjadi gubernur hingga akhirnya terpilih pada Pilkada 2018 menjadi salah satu alasannya.
"Orang kalau berjuang enggak kenal menyerah, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Sehingga wajar jadi salah satu favorit kawan-kawan jadi ketua timses," kata Habiburokhman.
Hanya saja, sampai hari ini belum ada permintaan resmi Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju kepada Khofifah. Habiburokhman mengatakan, komunikasi Prabowo dan Khofifah sangat baik. Beberapa kali keduanya bertemu.
"Mungkin secara resmi belum. Tapi komunikasi dengan Bu Khofifah setau saya bagus. Pak Prabowo kan beberapa kali ketemu dia," ungkapnya.
Sosok Bersih untuk Cawapres
Persaingan Bursa bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto kiat ketat. Ada tiga nama yang kerap disandingkan, yaitu Airlangga Hartarto dari Golkar, Erick Thohir yang didukung PAN, dan Yusril Ihza Mahendra seorang tokoh nasional sejak zaman reformasi sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).
Melihat peluang ketiganya, Pengamat Politik Syahrial Mayus menilai nama Yusril makin menguat. Alasannya, Prabowo bisa lebih aman dari isu kasus hukum jika menggandeng Yusril.
“Kalau mau aman, Prabowo pilih cawapres yang kalau bisa bersih dari catatan kasus hukum," ujar Syahrial dalam keterangan diterima, Kamis (21/9/2023).
Syahrial menejelaskan, sepanjang perhelatan tahun politik, nama Airlangga dan Erick sempat menghebohkan pemberitaan nasional saat bersinggungan dengan hukum.
Syahrial mencatat, Airlangga sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).
Kemudian Erick, sebagai pemegang komando tertinggi di Kementerian BUMN berpotensi dikait-kaitkan usai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut ada 13 proyek di BUMN yang didanai penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp10,49 triliun yanf hingga saat ini belum jelas pertanggungjawabannya.
“Temuan BPK itu bisa saja menyeret nama Erick sebagai Menteri BUMN,” kata Syahrial.
Menganalisis catatan tersebut, Syahrial menyebut hanya nama Yusril yang saat ini belum menyeruak terkait kasus hukum. Artinya, jika Prabowo menggandeng Yusril maka potensi kampanye hitam dengan membawa kasus hukum bisa dihindari.
Advertisement
