Kemenkeu: APBN Siap Hadapi Gejolak Harga Minyak Dunia

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengungkapkan, musim Pemilihan Umum (Pemilu) atau Tahun Politik 2024 diproyeksi mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Kemenkeu, Abdurohman mengatakan bahwa belanja calon legislatif akan menjadi salah satu aktivitas yang menjadi penyumbang yang cukup besar.

Sebagai informasi, belanja calon legislatif termasuk dalam kategori konsumsi lembaga non profit (LNPRT).

“(Salah satu) efek dari Pemilu adalah belanja yang dilakukan caleg," kata Abdurohman, dalam kegiatan Media Gathering Kementerian Keuangan di Bogor, Senin (25/9/2023).Menjelang musim Pemilu 2024, belanja caleg dapat mendongkrak konsumsi LNPRT hingga 4,72 persen di 2023, papar Abdurohman.

Estimasi tersebut berdasarkan hitungan pada jumlah potensi caleg dan pengeluarannya.

“Jadi dampak langsungnya akan nambah ke pertumbuhan konsumsi (hingga) 6,57 persen di 2024,” lanjutnya.

Adapun asumsi rata-rata pengeluaran caleg yang memperebutkan kursi legislatif tingkat provinsi, sebesar Rp 1 miliar.

Abdurohman mencatat, pada Pemilu tahun 2019 saja ada sebanyak 8.037 caleg yang bersaing untuk kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan 258.631 caleg untuk kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat 1 dan tingkat 2.

Berpotensi Mendongkrak Konsumsi Masyarakat Rumah Tangga

Tak hanya LNPRT, belanja caleg di Pemilu 2024 juga dapat mendongkrak konsumsi masyarakat, di mana dana yang mereka gelontorkan akan mengalir ke pengusaha domestik.

Abdurohman menyebutkan, belanja caleg diprediksi mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga hingga 0,2 persen di tahun 2023 ini dan 0,27 persen untuk tahun 2024 mendatang. "Itu dapat menjadi kompensasi dari downside risk pelemahan global," pungkasnya.

Ketua Ekonom PermataBank, Josua Pardede mengungkapkan bahwa tahun pemilu cenderung menurunkan laju investasi.

Josua mengutip data dari Badan Statistik Indonesia (BPS) dan PermataBank Economic Research pada musim pemilu 2004 hingga 2019, yang menunjukkanbahwa selama dan menjelang tahun pemilu pertumbuhan investasi cenderung melambat.

“Pada tahun berikutnya, pertumbuhan investasi biasanya melonjak dan mulai normal,” papar Josua dalam Media Gathering Kementerian Keuangan pada Senin (25/9/2023).

“Tahun pemilu 2019 merupakan sebuah anomali karena pandemi mulai terjadi pada tahun 2020,” Josua mencatat.

Sementara itu, pertumbuhan konsumsi pada pemilu tahun 2004 dan tahun 2009 menguat pada saat dan menjelang tahun pemilu, namun pada tahun 2014 dan 2019, penguatan tersebut sudah tidak terlihat lagi.

Menurutnya, dalam hal investasi asing, tahun politik merupakan tantangan daripada peluang. Hal itu dikarenakan investor cenderung menunggu dan melihat kestabilan situasi politik di tahun pemilu.

Yakinkan Pelaku Usaha

Maka dari itu, penting untuk pemerintah meyakinkan pelaku usaha dan investor, khususnya investor domestik untuk terus optimistis ke depannya.

Josua merujuk, upaya itu salah satunya dari yang sudah dilakukan pemerintah dengan kebijakan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“Ke depan adalah bagaimana kita meyakinkan pelaku usaha (dan investor) domestik bahwa APBN disusun dengan sangat strategis dan memiliki dampak nyata terhadap perekonomian, tidak hanya pelaku usaha tetapi juga masyarakat,” jelasnya.

Josua mengungkapkan, investor domestik bisa diandalkan dalam menbantu mendorong perekomonian ketika laju investasi asing surut.

Ekonom di PertamaBank itu membeberkan contoh ketika pandemi mendorong penurunan pada investasi asing, namun investasi domestik ikut membantu menjaga kinerja di tengah krisis.