Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan akan menciduk kepala desa (Kades) yang tidak menggunakan dana desa untuk melakukan pembangunan. Sebab, kata Jokowi, pemerintah mengirim anggaran hingga Rp2 miliar untuk masing-masing desa setiap tahunnya.
"Hampir tiap tahun itu kurang lebih 1-2 miliar dikirimkan ke desa-desa. Jadi kalau enggak jadi barang, kepala desanya diciduk," kata Jokowi saat Pembukaan Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi di Cianjur, Jawa Barat, Selasa (26/9/2023).
Advertisement
Dia menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan dana desa sebesar Rp539 triliun untuk 74.800 desa di seluruh Indonesia sejak 2015 sampai 2023. Dari total anggaran itu, Jokowi menyebut telah terbangun 326.000 kilometer jalan desa.
"Pak kok panjang sekali, ya panjang sekali tapi itu tiap desa hanya 5 kilometer, karena kita punya desa 74.800. Kalau selesai 326 (ribu) di bagi hanya kira-kira 4-5 kilometer per desa. Masih sangat pendek sekali," jelasnya.
Selain itu, dana desa juga digunakan untuk membangun embung di 6.400 desa. Jokowi pun meminta agar masyarakat mengecek pembangunan-pembangunan di desa.
Jika ada desa yang tidak melakukan pembangunan dengan baik, Jokowi menduga ada banyak tindak pidana korupsi. Dia pun siap menurunkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengecek pembangunan di desa tersebut.
"Coba nanti Bapak/Ibu sekalian yang ada di desa, para dai, bener ndak angka-angka ini. Ada jalan desa baru enggak, ada embung enggak, ada irigasi baru enggak. Kalau ndak, berarti banyak yang korup disitu. Akan saya turunkan BPK, BPKP," tutur Jokowi.
Dana Pembangunan Pasar
Disamping itu, dia juga menjelaskan bahwa dana desa yang digelontorkan pemerintah diperuntukkan membangun pasar. Total sudah ada 14.000 pasar desa yang dibangun dari dana desa.
"Bapak/Ibu coba liat cek ada enggak barangnya pasar desa. Kalau enggak ada hati-hati kepala desanya," tutur Jokowi.
Advertisement
