Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengusahaan (BP) Batam menyebutkan, sebanyak 291 kepala keluarga (KK) warga Pulau Rempang yang mendaftar untuk bersedia pindah atau direlokasi.
"Data dari tim, yang sudah mendaftar hingga saat ini berjumlah 291 kepala keluarga. Semoga ini berjalan lancar dan maksimal," ujar Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dilansir dari Antara, Rabu (27/9/2023).
Baca Juga
Advertisement
Rudi mengklaim, mereka yang bersedia direlokasi itu adalah warga dari seluruh Kampung Tua. Tak hanya itu, kata Rudi, hingga kini pihaknya juga mencatat sebanyak 427 kepala keluarga melakukan konsultasi ke BP Batam terkait relokasi.
Meningkatnya jumlah tersebut dari hari ke hari kata dia, berkat adanya pendekatan persuasif kepada warga. Selain itu, dari 291 warga yang mendaftar, pada Senin, 25 September suda ada sebanyak tiga kepala keluarga sudah pindah ke hunian sementara yang disediakan BP Batam.
Kepada tiga kepala keluarga tersebut, BP Batam juga menyerahkan uang sewa senilai Rp1,2 juta serta uang biaya hidup sebesar Rp1,2 juta per jiwa yang langsung dibayarkan untuk kebutuhan selama tiga bulan. Bantuan BP Batam tersebut juga akan terus diberikan hingga hunian baru selesai.
Menurut Rudi, relokasi warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City dilakukan tanpa ada paksaan ataupun intervensi dari pihak manapun.
"Begitu warga pindah, uang sewa dan biaya hidup untuk tiga bulan langsung diserahkan. Ini bentuk komitmen BP Batam. Alhamdulillah, sudah ada tiga KK yang pindah. Saya berharap, jumlah tersebut terus bertambah untuk ke depannya," kata dia.
Dia menyebutkan, dalam menentukan hunian sementara, warga juga diberikan hak penuh untuk memilih lokasi yang bakal ditempati.
"Kita beri pilihan kepada masyarakat. Apakah mereka memilih hunian yang sudah kita siapkan atau memilih secara mandiri. Ambil uang boleh atau menerima hunian yang sudah disiapkan," jelasnya.
Menko Luhut: Warga Pulau Rempang Dapat Ganti Untung, Bukan Ganti Rugi
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap proyek Xinyi Group di Pulau Rempang, Batam akan mulai groundbreaking tahun depan. Namun, akan didahului oleh penyelesaian atas pendudukan masyarakat Pulau Rempang.
Diketahui, pemerintah akan menggeser masyarakat di sejumlah kampung di Pulau Rempang. Alasannya, beberapa titik itu dijadikan lokasi pembangunan Rempang Eco City.
Menko Luhut memandang, sejauh ini komitmen Xinyi Group masih dalam posisi yang positif. Meski, diketahui ada konflik yang mencuat di masyarakat Rempang.
"Saya kira komitmennya bagus, ya kan kita punya tugas masing-masing mereka siapkan investasinya teknologinya, kita siapin lahan dan infrastrukturnya," kata dia di Hotel Indonesia Kempinski, ditulis Rabu (27/9/2023).
Dia menegaskan saat ini, proses penyediaan lahannya terus berjalan, termasuk untuk menggeser lokasi rumah-rumah masyarakat yang tinggal di titik rencana pembangunan Rempang Eco City. Menko Luhut menyebut, kompensasi yang diberikan pada masyarakat pun bukan ganti rugi, melainkan ganti untung.
"Sekarang kita sedang tata dengan baik. Tentu, presiden pernah kasih arahan rakyatnya tidka boleh dirugikan. makanya kita berikan opsi kpada rakyat itu dengan baik. Kan mereka itu juga tidak semua yang miliki sertifikat tanah disana seperti dulu di mandalika. Pokoknya tidak ada ganti rugi tapi ganti untung," bebernya.
Advertisement
