Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengingatkan Polri tetap solid jelang Pemilu 2024.
Jangan sampai terjadi lagi kerenggangan hanya karena berbeda satuan.
Advertisement
“Ini juga menjadi sorotan luas oleh Pak Presiden Joko Widodo, sehingga pada sambutannya pada saat Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-77 pada 1 Juli yang lalu, Presiden menyampaikan pesan-pesan kepada Polri sebagai berikut. Yang pertama, Polri harus solid, tidak ada lagi blok-blokan, patron-patronan, dan lain sebagainya,” tutur Mahfud di acara Rakor Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam Rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2024 di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).
Meski kepercayaan publik terhadap Polri mengalami kenaikan yaknk di atas 70 persen, Mahfud menekankan kepolisian harus tetap berbenah dan melakukan reformasi di seluruh aspek organisasi.
“Yang ketiga, pesan Bapak Presiden, Polri tidak boleh melakukan penyalahgunaan wewenang,” jelas dia.
Tidak ketinggalan, kata Mahfud, penegakan hukum Polri harus adil, tidak tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Termasuk juga mesti mampu beradaptasi melakukan inovasi-inovasi di berbagai bidang.
“Yang keenam, jagalah netralitas Polri dalam mengamankan Pemilu tahun 2024. Saya ulangi yang keenam jagalah netralitas Polri dalam mengamankan Pemilu 2024,” tegasnya.
Mahfud menekankan, jajaran Polri sejati adalah mereka yang mengabdi tanpa henti kepada masyarakat, bangsa, dan negara untuk kemajuan Indonesia.
“Itu pesan dari Presiden, dikutip apa adanya dari pidato yang sudah pernah bapak-bapak dengarkan pada tanggal 1 Juli yang lalu,” Mahfud menandaskan.
Purnawirawan Masuk Partai Jadi Kerentanan Isu Netralitas TNI-Polri
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengingatkan isu purnawirawan yang terjun dalam politik praktis menjadi salah satu titik kerawanan dalam menjaga netralitas TNI-Polri.
“Ini juga ada isu purnawirawan pejabat TNI maupun Polri saat ini banyak yang tergabung dalam partai politik mendukung si A, si B, dan seterusnya. Ini supaya diantisipasi karena rentan menimbulkan isu netralitas TNI-Polri,” tutur Mahfud saat Rakor Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2024 di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).
Mahfud menegaskan, netralitas TNI-Polri sangat penting dalam pelaksanaan pemilu. Aparat harus menanamkan sikap tersebut dari sejak pendidikan dan harus berkelanjutan hingga pelaksanaan tugas.
“Karena posisi TNI-Polri adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan Parpol, bukan untuk kepentingan pokok. Selain itu, keterlibatan TNI-Polri di dalam Pemilu akan membuat kualitas demokrasi menjadi terganggu, kalau ada keterlibatan dan tidak netral dapat menimbulkan masalah yang ujungnya dapat mempengruhi legitimasi masyarakat terhadap hasil Pemilu,” jelas dia.
Tentunya, lanjut Mahfud, seluruh bangsa Indonesia menginginkan Pemilu berjalan dengan bermartabat dan damai. Untuk itu, dia menekankan khususnya kepada seluruh anggota Polri baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk terus menjaga netralitas dan meningkatkan sinergisitas antara penyelenggara pemilu, ASN, dan TNI.
“Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian atau korsidal penanganan, terutama sekarang ini banyak disinformasi, misinformas, malinformasi atau hoaks terutama di media sosial,” ungkapnya.
Advertisement
