Liputan6.com, Purwakarta - Pj Bupati Purwakarta, Benni Irwan mengumpulkan seluruh Kepala Dinas, Kepala Bagian dan seluruh camat yang ada, Rabu (27/9/2023). Mereka sengaja dikumpulkan, untuk menguatkan persepsi mengenai program-program yang harus dilakukan kedepan. Termasuk, kaitan penanganan stunting yang menjadi salah satu amanat dari pemerintah pusat.
"Ada beberapa arahan dari Presiden yang harus jadi perhatian seluruh kepala daerah, termasuk Kabupaten Purwakarta. Tentunya, itu menjadi salah satu fokus program kerja kami ke depan," ujar Benni kepada Liputan6.com.
Salah satu pekerjaan rumah yang harus segera dilaksanakan, kata Benni, itu terkait penanganan stunting. Mengingat, di wilayah ini jumlah warga yang mengalami masalah dengan tumbuh kembang tubuhnya itu disinyalir terbilang masih cukup tinggi.
"Saya sudah meminta juga kepada seluruh jajaran di pemerintahan Kabupaten Purwakarta untuk segera mendata. Karena, sampai saat ini saya belum menerima data riil berapa sih jumlah penduduk kita yang mengalami stunting," jelas dia.
Baca Juga
Advertisement
Benni menegaskan, sesuai arahan dari pemerintah pusat pihaknya menargetkan kasus stunting di wilayahnya bisa ditekan hingga 14 persen di 2024 mendatang. Sehingga, dia berharap seluruh jajaran, Dinas Kesehatan setempat bisa lebih serius lagi dalam melakukan upaya penanganannya.
Benni tak menampik, menurut pengamatannya sampai saat ini kasus stunting di Kabupaten Purwakarta masih cukup tinggi. Namun, karena keterbatasan data, pihaknya belum bisa menyampaikan data riilnya berapa dan bagaimana penanganan yang sudah dilakukan dinas terkait.
"Masih terbilang cukup tinggi. Tapi, saya belum tahu data riilnya, berapa penderitanya, di wilayah mana saja. Mungkin nanti dari dinas terkait bisa menyampaikan hal itu.
Meski begitu, pihaknya menyampaikan beberapa upaya telah dilakukan Pemkab Purwakarta. Misalnya, melalui upaya sosialisasi kepada publik yang berkaitan dengan stunting.
Saat ditanya apakah penanganan stunting hanya sebatas melalui sosialisasi seperti yang selama ini dilakukan Dinas Kesehatan, Benni menegaskan, yang perlu dilakukan justru harus lebih ke upaya yang konkret. Misalnya, dengan memberikan asupan gizi kepada penderita.
Secara pribadi, pihaknya telah menyiapkan konsep khusus untuk penanganan stunting di Kabupaten Purwakarta yang memang angkanya masih cukup tinggi. Hanya saja, pihaknya harus terlebih dahulu mengetahu kondisi di lapangan saat ini seperti apa.
"Ada berapa pendekatan yang bisa kita lakukan. Tapi, saya tidak yakin bisa dilakukan di semua kecamatan karena belum tahu petanya seperti apa. Jadi, data yang sebenarnya yang saya perlukan saat ini. Sehingga, nanti bisa terkonsep penangannya nanti seperti apa," tambah dia.
Dinkes Tertutup Soal Data Stunting
Sementara itu, beberapa kalangan di Kabupaten Purwakarta turut menyoroti penanganan stunting yang dilakukan Dinas Kesehatan Purwakarta. Karena, sejak beberapa tahun ini penanganan yang dilakukan dinas terkait terkesan jalan di tempat dan kurang maksimal. Bahkan, anggaran untuk penanganan tersebut disinyalir lebih banyak untuk kegiatan sosialisasi di hotel ketimbang pelaksanaan ke masyarakat.
Hal itu juga turut diperkuat oleh pernyataan salah satu keluarga penerima bantuan stunting. Hal mana, mereka mengaku bantuan yang disalurkan terkesan tidak maksimal.
Salah seorang warga asal Kelurahan Purwamekar, Kecamatan Purwakarta, yang menolak identitasnya dipublikasikan ini menuturkan, anak keduanya tercatat sebagai anak stunting. Pencatatan itu, berdasarkan pengamatan dari para kader Posyandu dan diaminkan oleh petugas dari puskesmas sekitar. "Anak saya saat dibawa ke Posyandu, katanya stunting. Makanya, anak saya terdata menjadi penerima bantuan stunting," ujar ibu tiga anak ini.
Awalnya, dia tak terima anaknya disebut menderita stunting. Meskipun anak keduanya ini kurus, tetapi dia sangat aktif. Termasuk soal makannya, itu normal seperti anak lainnya.
Singkat cerita, bantuan pun saat itu ia terima dari Puskesmas setempat. Isi bantuannya adalah 30 butir telur dan susu kotak kemasan 250 ml sebanyak 8 buah.
"Tiga kali saya mendapat bantuan. Terakhir itu saat puasa kemarin. Bantuannya berupa telur 30 butir," kata dia.
Yang membuat heran dirinya, hingga September 2023 ini tidak lagi ada bantuan stunting untuk anak keduanya ini. Pihaknya pernah bertanya kepada istri pejabat RW setempat, bahwa bantuannya sudah distop.
"Alasannya sih karena gantian sama anak lainnya. Saya juga heran," ujar ibu muda ini.
Liputan6.com selama beberapa hari terakhir mencoba mencari tahu mengenai data riil penderita stunting termasuk langkah penanganan seperti apa ke Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Namun, seperti ada yang ditutupi seluruh pejabat berwenang di dinas itu enggan memberikan informasi apapun mengenai data tersebut.
Bahkan, beberapa pejabat yang dihubungi, malah saling lempar terkait permintaan konfirmasi dari sejumlah awal media. Kepala Dinas Kesehatan Purwakarta, Deni Darmawan saat dihubungi, meminta awak media untuk langsung menanyakan perihal stunting ini ke Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas).
Sama halnya dengan Deni, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Purwakarta Ine Hermina juga enggan berkomentar saat dimintai data dan penanganan stunting. Yang bersangkutan, justru malah meminta awak media untuk menanyakan hal tersebut ke Sekretaris Dinas Kesehatan, Erlitasari Kusuma Wardani.
Hingga berita ini ditulis, ketiga pejabat dari Dinas Kesehatan ini belum bisa dimintai tanggapan apapun. Termasuk saat diminta data pasti penderita stunting yang ada di wilayah ini.
Advertisement
