Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen dan Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Rangka Penghitungan dan Verifikasi Besaran Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan.
Dalam regulasi tersebut, jumlah Lembaga Verifikasi Independen diperbanyak agar pengusaha industri bisa lebih cepat dan mudah dalam membuat sertifikat TKDN dan BMP.
Advertisement
“Kami mengumumkan bahwa saat ini telah ada lima Lembaga Verifikasi Independen yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN dan BMP,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/9/2023).
Dari hasil seleksi, Kemenperin menunjuk lima Lembaga Verifikasi Independen TKDN yang memenuhi persyaratan, yaitu:
- BSKJI Kemenperin
- PT Anindya Wiraputra Konsult
- PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
- PT Superintending Company of Indonesia
- PT Surveyor Indonesia.
“Kami ucapkan selamat, kepada lima LVI yang telah kami tunjuk. Diharapkan dapat menjaga baik amanah ini, karena kami tidak akan segan untuk menindak LVI yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugasnya. Jika ada pelanggaran, langsung laporkan kepada kami. Oleh karena itu, mari bersama kita mendukung percepatan penggunaan produk dalam negeri ini secara lebih optimal,” tegasnya.
Cara Dapat Sertifikat TKDN
Untuk mendapatkan sertifikat TKDN, pengusaha industri dapat memulai dengan cara mendaftarkan perusahaannya ke website Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Setelah mendapatkan akun SIINas, barulah proses pendaftaran sertifikasi TKDN dapat dimulai. Perusahaan dapat mulai mengunggah dokumen persyaratan serta memilih lembaga verifikasi independen yang diinginkan untuk melakukan penghitungan besaran nilai TKDN.
Setelah berkas lengkap dalam SIINas, perusahaan kemudian bisa melakukan penghitungan mandiri/self assesment besaran nilai TKDN dengan pendampingan dari LVI. Hasil dari penghitungan mandiri tersebut kemudian diverifikasi besarannya oleh tim dari LVI melalui kunjungan langsung ke lapangan.
Jika sudah, hasil dari verifikasi lapangan tersebut kemudian direviu dan dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian dokumennya oleh Pusat P3DN Kementerian Perindustrian. Bila sudah sesuai, maka sertifikat TKDN dapat diterbitkan dan ditandasahkan oleh Kepala Pusat P3DN.
Advertisement
