Liputan6.com, Bandung - Pemerintah Jawa Barat mengaku siap mengembangkan infrastruktur penunjang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh yang telah resmi beroperasi.
Menurut Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, infrastruktur yang hendak dikembangkan itu yakni feeder di dua stasiun dan paket wisata di Kawasan Bandung Raya.
Advertisement
"Saya sudah minta kepada jajaran pemprov untuk menyambut dengan pertama adalah membuat feeder. Jadi untuk transportasi publik di Padalarang maupun Tegalluar dan juga paket - paket semacam city tour di Bandung ini. Jadi masyarakat dalam satu hari dapat melakukan keliling di Kota Bandung untuk membeli kuliner atau juga menikmati suasana Kota Bandung," ujar Bey dalam keterangannya, Bandung, Senin, 2 Oktober 2023.
Bey mengatakan adanya rencananya ini, otoritasnya mengaku harus mendapatkan sokongan bantuan dari pelaku pariwisata.
Tak hanya itu, pelaku usaha kuliner terutama untuk memasarkan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan ikut membantu rencana tersebut.
"Tentunya kami sangat mengharapkan partisipasi dari UMKM dan juga asosiasi - asosiasi pariwisata," kata Bey.
Sebelumnya pada pertengahan pekan lalu (Rabu, 27/9/2023), Bey menyebutkan telah mencatat beberapa instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk integrasi transportasi publik.
Kala itu, Bey menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) bersama Jokowi dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju membahas integrasi transportasi publik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Menurut Bey, Jokowi ingin Jawa Barat segera mengintegrasikan Kereta Cepat Whoosh, terhubung dengan kereta feeder dari satu stasiun ke stasiun lainnya untuk mempermudah akses masyarakat.
"Kita tahu (Kereta Cepat Whoosh) sudah terintegrasi dari (Stasiun) Padalarang menuju Stasiun Kota Bandung menggunakan kereta feeder. Titik lainnya seperti (Stasiun) Tegalluar juga segera ada kereta feeder ke Kota Bandung atau tujuan sekitarnya," ucap Bey dalam keterangan persnya.
Bey menambahkan, Jokowi juga meminta Jawa Barat segera mengkaji rencana LRT yang akan mengintegrasikan wilayah Bandung selatan dengan utara sekaligus mengurai kemacetan.
"Harus segera dilakukan transportasi publik yang berbeda (LRT), jadi benar-benar baru tidak hanya mengandalkan yang sudah ada," ungkap Bey.
Untuk itu, Bey segera bertemu dengan Kementerian Perhubungan untuk menggali lebih detail LRT agar kajiannya tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Transportasi Publik yang Terintegrasi
Dalam ratas tersebut kata Bey, Jokowi juga meminta agar transformasi dari kendaraan pribadi ke transportasi publik terus disosialisasikan kepada masyarakat.
"Arahan Presiden semua (moda) transportasi sebaiknya terintegrasi untuk memudahkan dan memindahkan masyarakat dari transportasi pribadi ke transportasi publik," sebut Bey.
Jika transportasi sudah terintegrasi, diharapkan kemacetan di kota metropolitan seperti Jakarta, Kawasan Jabodetabek, Kawasan Bandung Raya bisa dikurangi.
Pasalnya kerugian yang dihasilkan oleh kemacetan sangat tinggi. Bey menjelaskan misalkan untuk Jakarta sekitarnya Rp65 triliun, Jabodetabek sekitar Rp100 triliun dan berbagai daerah lainnya sekitar Rp12 triliun.
"Jadi Presiden mengingatkan harus ada inovasi khusus dalam pembangunan atau terintegrasinya transportasi publik," tukas Bey.
Ratas yang berlangsung satu jam lebih tersebut dipimpin langsung Presiden Joko Widodo, dihadiri pula Wapres Kyai Maruf Amin dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri BUMN, Wakil Menteri Keuangan, juga Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta serta Penjabat Gubernur Provinsi Banten.
Advertisement
