Liputan6.com, Jakarta - Inggris dan Indonesia menandatangani Kesepakatan Program Pembangunan Rendah Karbon (Low Carbon Development Initiative/LCDI) tahap 2. Penandatanganan dilakukan di Gedung Bappenas, Jakarta pada Senin, 2 Oktober 2023.
Acara ini menandai komitmen Inggris-Indonesia dalam mengembangkan inisiatif pembangunan berkelanjutan yang rendah karbon. Anne-Marie Trevelyan, Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik, menjadi perwakilan dari Pemerintah Inggris dalam acara penandatanganan tahap 2 ini.
Advertisement
Menteri Trevelyan menyebut cikal bakal dari kesepakatan ini, salah satunya adalah perubahan iklim yang telah menjadi isu penting bagi seluruh dunia.
"Kekhawatiran meningkat akibat suhu ekstrem, dan orang-orang sedang berusaha mencari solusinya. Waktu hampir habis untuk mengambil tindakan pencegahan dan menyelamatkan masa depan anak-anak," ujar Menteri Trevelyan.
Menurut Menteri Trevelyan, adanya LCDI merupakan solusi yang baik bagi Indonesia dalam menuju transisi energi berkelanjutan.
"Kami melihat LCDI sebagai pondasi utama untuk membuat Indonesia menjadi lebih berkelanjutan," ujar Menteri Trevelyan.
Menteri Treveltan mengungkapkan bahwa prinsip berkelanjutan penting untuk mencapai salah satu target Indonesia Emas 2045, “Diperlukan pendekatan praktis untuk menggabungkan kesejahteraan ekonomi dengan prinsip keberlanjutan guna mencapai stabilitas ekonomi pada tahun 2045.”
Pemerintah Inggris menghibahkan dana sebesar £27,2 juta atau sekitar Rp512 miliar dalam kesepakatan ini.
Pendanaan dari Inggris ini diharapkan akan membantu Indonesia dalam mengurangi emisi dan mencapai target Net-Zero Emission pada tahun 2060, atau bahkan lebih cepat.
Dana tersebut ditujukan untuk mendukung proyek-proyek yang bertujuan mengembangkan teknologi ramah lingkungan, sumber energi terbarukan, dan upaya-upaya lain yang akan membantu mengurangi emisi karbon di Indonesia.
Melalui kesepakatan ini, Inggris berkomitmen untuk membantu mengurangi dampak perubahan iklim, "Kami bertekad untuk menjaga orang-orang yang paling rentan agar bisa menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan iklim," ujar Menteri Trevelyan.
Langkah Strategis Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Penurunan Gas Rumah Kaca
Menteri PPN, Suharso Monoarfa, menekankan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah penting dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
“Dalam rencana kerja pemerintah dan di dalam RPJMN, salah satu target sasaran pembangunan adalah penurunan gas emisi rumah kaca. Pencapaian ini merupakan salah satu yang terbaik dari seluruh sasaran pembangunan dari periode 2019-2024," ujar Menteri Suharso.
Menteri Suharso Monoarfa turut mengungkapkan apresiasinya terhadap komitmen Inggris dalam mendukung Indonesia dalam menghadapi krisis iklim.
"Kita juga mengapresiasi pemerintah inggris yang telah menempatkan target pencapaian Net-Zero Emission 2050 di Inggris dalam sebuah Undang-Undang. Hal ini adalah sebuah kolaborasi dalam menghadapi Triple Planetary Crisis, yaitu polusi, biodiversity loss, dan perubahan iklim,” ujar Menteri Suharso.
LCDI tahap 2 ini akan melibatkan beberapa provinsi di Indonesia, "Ada 11 provinsi yang dilibatkan, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Maluku, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Bali. Terbuka juga untuk provinsi lain yang ingin bergabung,"" ujar Medrilzam, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas.
Penandatanganan LCDI membawa harapan baru dalam upaya bersama untuk mengatasi perubahan iklim. Kesepakatan ini akan memacu inovasi, mengembangkan teknologi baru, dan memperkuat infrastruktur hijau yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Indonesia.
Advertisement
LCDI Tahap Pertama Pada 2017
Low Carbon Development Initiative (LCDI) merupakan kebijakan utama pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi emisi dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan berkelanjutan.
Tahap pertama dukungan Inggris, yang diluncurkan pada tahun 2017, menandai pertama kalinya target-target iklim dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan Indonesia.
·Perpanjangan dukungan Inggris terhadap Low Carbon Development Initiative terjadi setelah peluncuran Kemitraan Transisi Energi yang Berkeadilan Indonesia (JETP), yang disetujui oleh Perdana Menteri Rishi Sunak pada KTT para pemimpin G20 tahun 2022 di Bali.
JETP mendapatkan pendanaan infrastruktur dari sektor publik dan swasta untuk mempercepat transisi Indonesia menuju energi bersih.
