Liputan6.com, Jakarta Menko Polhukam Mahfud Md kembali mengingatkan aparat TNI-Polri untuk menjaga netralitas pada penyelenggaraan Pemilu 2024.
Terkait imbauan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memiliki pandangan yang serupa. Politikus NasDem tersebut memperingatkan para aparat aktif, khususnya bagi jajaran Polri, agar tidak bersinggungan dengan aktivitas politik secara personal.
Advertisement
“Tak bisa dipungkiri, menjelang Pemilu 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi ini, dinamika sosio-politik pasti akan meningkat. Untuk itu, Komisi III memperingatkan jajaran aktif Polri, agar tidak coba-coba melibatkan dirinya ke dalam aktivitas politik. Termasuk keluarga inti anggota, walaupun tidak dikekang aturan yang sama, tapi tetap harus tahu batasan, jangan sampai kebablasan,” ujar dia dalam keterangannya, Selasa (3/10/2023).
Sahroni menjelaskan bahwa pada prakteknya di lapangan, kerap kali terjadi pelanggaran aturan justru dilakukan oleh anggota keluarga yang kemudian memberi imbas pada karir sang anggota.
“Jadi bagi para anggota yang sudah berkeluarga, harus mulai dipantau dan diingatkan keluarganya untuk menjaga marwah suami/istri yang merupakan anggota. Jangan sampai berbuat hal-hal yang berlebihan, bahkan melanggar. Karena apa? Sekarang ini kalau ada apa-apa, pasti yang ditelusuri pertama itu identitas anggota keluarga,” kata Politikus NasDem ini.
Sehingga menurut Sahroni, langkah aparat untuk mewujudkan pemilu damai, dapat dimulai dengan mengajak anggota keluarganya sendiri terlebih dahulu. Sebab bagaimanapun, keluarga juga merupakan bagian dari masyarakat.
“Karena mewujudkan pemilu damai itu tidak dilakukan dalam penugasan sehari-hari saja. Tapi justru bisa dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Harus saling mengedukasi, saling mengingatkan, dan saling menjaga,” pungkasnya.
Pernyataan Mahfud Md
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md kembali mengingatkan aparat TNI-Polri untuk menjaga netralitas pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Isu netralitas kembali disinggung mengingat banyaknya purnawirawan TNI dan Polri yang terjun ke politik praktis.
"Ini juga ada isu purnawirawan pejabat TNI maupun Polri saat ini banyak yang tergabung dalam partai politik mendukung si A, si B, dan seterusnya. Ini supaya diantisipasi karena rentan menimbulkan isu netralitas TNI-Polri," ujar Mahfud Md saat menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2024 di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023) lalu.
Mahfud menegaskan, netralitas TNI-Polri sangat penting dalam pelaksanaan Pemilu. Aparat harus menanamkan sikap tersebut sejak masih pendidikan dan harus berkelanjutan hingga pelaksanaan tugas.
"Karena posisi TNI-Polri adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan Parpol, bukan untuk kepentingan pokok. Selain itu, keterlibatan TNI-Polri di dalam Pemilu akan membuat kualitas demokrasi menjadi terganggu, kalau ada keterlibatan dan tidak netral dapat menimbulkan masalah yang ujungnya dapat mempengruhi legitimasi masyarakat terhadap hasil Pemilu," ujarnya.
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, seluruh bangsa Indonesia tentu menginginkan Pemilu berjalan dengan bermartabat dan damai. Untuk itu, dia menekankan khususnya kepada seluruh anggota Polri baik di tingkat pusat maupun daerah agar terus menjaga netralitas dan meningkatkan sinergisitas antara penyelenggara pemilu, aparatur sipil negara (ASN), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian atau korsidal penanganan, terutama sekarang ini banyak disinformasi, misinformas, malinformasi atau hoaks terutama di media sosial,” kata Mahfud Md.
Advertisement
