Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengaku tak tahu isi pembicaraan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin, (2/10/2023) sore di Istana Bogor, Jawa Barat.
"Belum ketemu, belum ketemu, dan lagian kalau pun ketemu saya enggak akan bahas, karena di tempat kami kalau ketemu enggak bahas politik," kata Kaesang kepada wartawan di Jakarta, Rabu, (4/10/2023).
Advertisement
Saat ini, kata dia, dirinya dan Jokowi sudah tidak tinggal satu rumah usai menikah dengan Erina Gudono.
"Rumahnya kan beda. Saya kan rumahnya beda, saya sudah punya istri. Rumah saya beda," ujarnya.
Sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto merespon positif, pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor kemarin sore, Senin (2/10).
Menurut Hasto, pertemuan keduanya dimaknai sebagai silaturahmi antara sesama presiden.
"Pertemuan antara pemimpin suatu hal yang baik apalagi Pak SBY beliau juga sosok presiden ke 6 dan Pak Jokowi presiden ke 7, sehingga pertemuan itu dinilai oleh PDI Perjuangan merupakan bagian dari tradisi silaturahim yang baik dilakukan diantara para pemimpin,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).
Terkait pertemuan keduanya membahas soal konsolidasi politik, Hasto melihat kubu SBY dan Jokowi telah memiliki jalannya masing-masing dan bila dimaknai sebagai ajakan bergabung ke dalam gerbong pemerintah di Kabinet Jokowi, maka Hasto berpendapat hal itu bukan hal yang perlu sebab partai pendukung Jokowi di 2019 sudah sangat baik.
"Dalam situasi seperti ini PDIP berpendapat kerja sama yang sudah dilakukan dengan partai-partai yang selama ini mengusung pemerintahan presiden Jokowi itu sudah sangat bagus dan semua berkomitmen untuk tetap memberikan dukungan bagi legacy Presiden Jokowi dan KH Maruf Amin,” jelas dia.
Membaca Arah Pertemuan SBY-Jokowi di Istana Bogor
Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC) Khoirul Umam angkat bicara, terkait pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Senin 2 Oktober 2023 kemarin.
Menurut dia, pertemuan SBY-Jokowi ini menepis anggapan bahwa keduanya sulit membangun ruang komunikasi politik yang produktif jelang Pemilu 2024.
“Kedua pemimpin yang selama ini berada di dua poros politik yang berbeda, tetap mampu mendiskusikan isu politik kebangsaan, tidak menutup kemungkinan Jokowi-SBY mendiskusikan sejumlah isu politik praktis, termasuk terkait Koalisi Indonesia Maju (KIM),” tulis Umam dalam keterangan pers diterima, Selasa (3/10/2023).
Umam mengamini, dugaan sosok Presiden Jokowi yang ada di balik orkestrasi kekuatan politik yang kini juga menjadi tempat bernaung bagi Partai Demokrat. Jika benar, lanjut Umam, maka hal tersebut akan menambah moril perjuangan kubu pencalonan presiden dari Prabowo Subianto.
“Pencapresan Prabowo seolah kini telah didukung oleh dua tokoh presiden, yakni Presiden RI ke-6 SBY dan Presiden RI ke-7 Jokowi,” jelas dia.
Dosen Ilmu Politik & International Studies, Universitas Paramadina ini menambahkan, merapatnya Demokrat ke kubu koalisi pemerintahan menjadi wajar jika memunculkan spekulasi tentang kemungkinan Demokrat mendapatkan jatah kursi menteri dalam Reshuffle tahap akhir pemerintahan Jokowi.
Sebab, positioning Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik, kini tampak bergeser ke tengah, meskipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya.
“Di sisi lain, Nasdem dan PKB yang kini berada di Koalisi Perubahan tampak semakin kencang dan berani menunjukkan garis perbedaan arah kebijakan dengan pemerintahan Jokowi saat ini. Hal ini akan menjadi ujian bagi Jokowi, apakah ia benar-benar akan membuktikan bahwa dirinya betul-betul memegang kekuatan presidential dengan hak veto politik yang besar, atau tetap akan tunduk di bawah bayang-bayang instruksi pimpinan partai,” singgung Umam.
Advertisement
Momentum Besar Rekonsiliasi Jokowi-SBY
Umam melanjutkan, jika Jokowi akhirnya memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat, maka hal ini akan menjadi momentum besar bagi terjadinya rekonsoliasi kekuatan politik Jokowi dan SBY. Artinya, Jokowi bisa ditafsirkan terbebas dari bayang-bayang tekanan Megawati.
“Pasalnya (partai tempat Jokowi beraada) yang konon pernah menyatakan keberatan atas masuknya Demokrat ke koalisi pemerintahan pada 2019 lalu,” Umam menandasi.
Reporter: Nur Habibie/Merdeka
SBY dan Jokowi Bertemu, Demokrat Sebut Tak Ada Tawaran Menteri
Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor, 2 Oktober 2023. Kabar reshuffle muncul setelah pertemuan tersebut.
Anggota Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Santoso mengatakan, belum ada tawaran kepada Demokrat untuk masuk kabinet. Ia pun tidak ingin berandai-andai.
"Belum ya," kata dia ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Sebagai anggota dewan pertimbangan, Santoso tidak mengetahui teknis soal pertemuan Jokowi dan SBY. Santoso tidak ingin menanggapi apabila Demokrat mendapatkan tawaran menteri dari Jokowi.
"Jadi secara teknis untuk mengetahui kegiatan eksekutif partai itu lebih kepada ketum dan jajarannya," katanya.
Menurut Santoso, pertemuan SBY dan Jokowi untuk menciptakan situasi yang kondusif menjelang Pemilu 2024. Untuk memperlihatkan ke publik bahwa kontestasi Pemilu 2024 bukan hal yang menakutkan.
"Nah ini lah yang mungkin saya kira merupakan bagian dari niatan Pak SBY dan Jokowi bertemu dalam rangka menciptakan itu, supaya rakyat jangan terbelah meskipun punya pilihan tapi bahwa pesta demokrasi ini harus dilakukan harus dilewati tapi juga harus dilaksanakan dengan happy," kata dia.
Advertisement
