Proyek NCICD Fase A Tanggul Pantai Jakarta Terkendala Banyaknya Permukiman Liar

Wali Kota Jakarta Utara memastikan, pemda tidak akan melakukan pembebasan lahan pada permukiman liar yang mengganggu proyek NCICD fase A tersebut. Namun mereka akan direlokasi.

oleh Winda Nelfira diperbarui 05 Okt 2023, 05:15 WIB
Aktivitas warga lokal di dekat tanggul laut di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta, Selasa (12/2). Pembangunan tanggul laut tersebut merupakan bagian dari program Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara atau NCICD. (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kebagian mengerjakan sisa 11 kilometer (km) proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) fase A tanggul pantai. Pengerjaan proyek NCICD ini dilakukan bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Namun diakui Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, keberlanjutan proyek NCICD fase A ini terkendala banyaknya permukiman liar warga yang memerlukan waktu untuk ditata.

"Benar yang 11 (kilometer) itu. Sisanya itu sedikit masih ada yang dari SDA (Dinas Sumber Daya Air), terutama yang masuk ke dalam muara-muara itu SDA, contoh yang di Kali adem," kata Ali kepada wartawan, Rabu (4/10/2023).

Kawasan itu, kata Ali masih memerlukan sejumlah penataan. Sebab, dia menyebut jumlah penduduk yang tinggal dan mendirikan bangunan liar di lokasi pengerjaan tanggul pantai rupanya tak sedikit.

"Memang harus ada sedikit penataan kawasan banyak penduduk liar di situ. Itu kita kendala di situ," ucap Ali.

Meski begitu, Ali menjelaskan penataan kawasan yang dimaksud bukan berarti melakukan pembebasan lahan. Namun, warga yang masih bertahan di sekitar lokasi proyek tanggul pantai bakal direlokasi.

"Pembebasannya sih sudah nggak. Bukan pembebasan, mungkin nanti relokasi warga yang di pinggiran," katanya.

"Kalau pembebasan kan itu asetnya aset orang, dibebaskan lalu dibayar. Ini memang aset Pemda," sembung dia.

Diketahui, panjang total tanggul pantai yang dibangun di Jakarta ada 46 km. Dari 46 km itu, 13 km tanggul pantai sudah rampung dikerjakan. Sehingga, tersisa 33 km, yang 11 km di antaranya bakal dikerjakan Kementerian PUPR.

 


Dikerjakan Pelindo dan Pemprov Jakarta

Kondisi tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan permukaan tanah yang jebol di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Rabu (4/12/2019). Menurut saksi mata, tanggul laut tersebut jebol secara perlahan sejak Selasa (3/12/2019) sore. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Sementara itu, 22 km sisanya dibagi pengerjaannya antara Pelindo dan Pemprov DKI Jakarta. Ini disampaikan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Yusmada Faizal ditemui usai Rapat Pimpinan (Rapim) membahas pengembangan tanggul NCICD di DKI Jakarta.

"Nah 22 km oleh DKI ini ada revisi yang kita mengeluarkan ada area Pelindo sama Tanjung Priok itu tersisa tinggal 11 km. Nah, 11 km ini lah yang kita akan bangun tiga tahun ke depan. Clear ya," kata Yusmada di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/1/2023).

 


Pemprov Jakarta Kerjakan 4 Klaster

Kondisi tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan permukaan tanah yang jebol di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Rabu (4/12/2019). Lokasi jebolnya tanggul sepanjang 100 meter itu berada dekat dengan proyek tanggul garapan Kementerian PUPR. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Yusmada menyampaikan, 11 km yang ditangani Pemprov DKI Jakarta berada di empat klaster, yakni di Muara Angke, Pantai Mutiara, Ancol Barat, dan, klaster Kali Blencong. Pengerjaannya, kata Yusmada dilaksanakan multiyears atau tiga tahun dari 2023 hingga 2025.

Lebih lanjut, Yusmada menyebut untuk tiga tahun pembangunan sepanjang 11 km tanggul pantai itu sudah ada total sekitar Rp595 milyar anggaran.

"Untuk sementara ini yang sudah teranggarkan tiga tahun itu Rp595 miliar untuk yang klaster Ancol Barat, Muara Angke, sebagian sama Blencong," ungkapnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya