Liputan6.com, Purwakarta - Pemkab Purwakarta, Jawa Barat, di akhir tahun ini akan mulai saklek menerapkan tarif masuk kepada masyarakat yang hendak menonton pertunjukan air mancur menari di kawasan wisata Taman Sri Baduga (Situ Buleud). Hal itu dilakukan, guna memaksimalkan penarikan pendapatan daerah dari sektor rekreasi.
Penerapan tiket masuk Taman Sri Baduga tersebut, merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) nomor 11 tahun 2020 tentang retribusi rekreasi dan olahraga. Dalam perda tersebut menegaskan, untuk masuk ke kawasan Taman Sribaduga akan dikenakan tarif Rp 15.000 untuk pengunjung kelas satu dan Rp 10.000 untuk pengunjung kelas dua.
Sudut pandang berbeda, muncul dari Dedi Mulyadi. Sebagai mantan Bupati Purwakarta sekaligus penggagas kawasan wisata dengan suguhan air mancur menari itu, ia jelas sangat tidak sepakat dengan langkah yang dilakukan jajaran Pemkab Purwakarta saat ini.
Baca Juga
Advertisement
Saat dimintai tanggapan, Dedi Mulyadi menjelaskan, sebenarnya dirinya sudah sejak lama telah memberikan saran bagaimana supaya operasional air mancur menari di taman wisata ini bisa terus berkelanjutan. Salah satunya, pemerintah harus mengupayakan ketersediaan air untuk kebutuhan situ dengan cara membangun jaringan pipanisasi.
"Kompensasinya adalah Perusahaan air minum membuat jaringan air dari PDAM ke Sri Baduga, clear itu semua. Kalau itu dilakukan semua biayanya waktu itu hanya Rp 14 miliar, pasti clear itu," ujar Dedi , Rabu (4/10/2023) sore.
Adapun yang dimaksud pipanisasi di sini, kata dia, pemerintah lebih baik memberikan penyertaan modal berupa pembangunan infrastruktur ke PDAM, dari pada pemerintah membangun pipa sendiri untuk mengatasi permasalahan debit air.
Terkait beban biaya operasional yang menjadi salah satu alasan pemerintah untuk membuat pengunjung bayar, KDM pun keheranan. Sebab, menurut dia, masih banyak operasional pemerintah yang justru tak bermanfaat.
"Kalau jadi pemerintah jangan bilang operasional mahal, kalau begitu ngapain gaji pegawai yang pada nganggur? Kan banyak pegawai pemda yang hanya udud (merokok) digaji oleh negara, itu mahal juga. Kalau ngomongin efisiensi pegawai pemda hanya butuh 200 orang dan itu sudah bisa jalan, turunin lagi cukup 50 orang," seloroh dia.
Jangan Pungut Receh
Dalam hal ini, menurut pendapatnya, yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah keberadaan Taman Air Mancur Sri Baduga membawa multiplier effect mendatangkan 10 ribu orang dalam setiap kali pertunjukkan. Dari sini pun sudah terlihat perputaran uangnya seperti apa.
"Dari 10 ribu orang itu jajan misal Rp 100 ribu berarti sudah Rp 1 miliar dalam setiap pekan. Pemda nge-modal dalam setiap pekannya sekitar Rp 50 juta untuk operasional listrik dan segala macam pemeliharaan. Dari modal 50 juta mendatangkan uang Rp 1 miliar, rugi atau untung pemda? Negara untung karena mendapat benefit sebesar Rp 950 juta dari yang berkunjung," jelas dia.
Kalau dari aspek pendapatan menurutnya, uang yang masuk Rp 1 miliar itu bisa dalam bentuk pengunjung makan di kafe atau restoran di Purwakarta yang menghasilkan pajak sekitar Rp 150 juta.
"Jadi pemda nge-modal Rp 50 juta dapat Rp 100 juta. Karena Purwakarta sekarang sudah ramai, maka kita harapkan orang luar Purwakarta makannya di kafe atau restoran yang sudah tersedia yang mereka bayar pajak," tambah dia.
Kembali disinggung soal rencana penerapan tarif masuk, Kang Dedi Mulyadi mengatakan hal tersebut perlu dievaluasi. Menurutnya, penerapan tarif tak perlu dilakukan mengingat saat ia menjabat semua orang bisa menonton gratis dan pembangunan di Purwakarta tetap jalan.
"Itu kan katanya Perda, Perda-nya saja dievaluasi. Logikanya begini, zaman saya memimpin air mancur jalan setiap minggu, jalan tetap dibangun, bangunan bagus-bagus, rumah sakit gratis, sekolah gratis, event-event festival mulai dari lokal, nasional sampai skala internasional, ya sudah itu jawabannya, sederhana, karena pemerintah itu jangan suka mungut yang receh-receh. Jadi air mancur gratiskan saja, Pemda tetap untung kok," pungkasnya.
Advertisement
