Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani merespons santai kabar yang menyebut Presiden Joko Widodo atau (Jokowi) memberikan jatah kursi menteri kepada Partai Demokrat.
Menurut Puan, jatah kursi menteri di kabinet seorang Kepala Negara murni menjadi hak prerogatif dari seorang Presiden. Dengan kata lain, haknya Presiden Joko Widodo.
Advertisement
"Itukan prerogatif Presiden, jadi tanya ke Pak Jokowi, apakah direshuffle menjelang pemilu ini? Ya, tanya Pak Jokowi," kata Puan usai bertemu Ketum DPP PSI Kaesang Pangarep di Ombe Kofie, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).
Lebih lanjut, Puan menyatakan juga tidak akan memberitahu publik bila memang nantinya ada kader Partai Demokrat yang terpilih menjadi menteri.
"Kalaupun saya tahu bocorannya, ya enggak akan saya kasih tahu," ujar dia.
Jokowi Bertemu SBY
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi dan SBY melakukan pertemuan secara tertutup dan rahasia di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10/2023).
Pembahasan seputar pemilu 2024 sampai dinamika koalisi. Satu topik mengejutkan yang turut dibahas adalah tawaran Jokowi agar Demokrat masuk kabinet.
Sumber merdeka.com di Koalisi Indonesia Maju membenarkan datang tawaran jabatan menteri dari Jokowi untuk Demokrat. Jokowi meminta SBY mendiskusikan tawaran tersebut di internal Partai Demokrat.
"Ada tawaran menteri untuk Demokrat," kata sumber tersebut dikutip Rabu (4/10/2023).
Advertisement
SBY Kumpulkan Elite
Sehari setelahnya, SBY mengumpulkan elite-elite Partai Demokrat di Bandung, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, SBY menyampaikan ada tawaran jatah menteri dari Jokowi.
Demokrat diminta berembuk segera mengambil sikap. Termasuk soal siapa kader yang bakal diplot sebagai menteri.
"Pak SBY menyampaikan hasil pertemuan di Istana Bogor," ungkap sumber itu.
