Untung Rugi Demokrat jika Gabung ke Pemerintah Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memaparkan keuntungan dan kerugian bagi Partai Demokrat bila bergabung ke pemerintahan Jokowi.

Dari sisi keuntungan, Partai Demokrat bisa berkuasa di instansi kementerian karena sudah lama menjadi oposisi.

"Untungnya AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dapat kursi menteri, Demokrat dapat kursi menteri. Ya happy lah dapat jabatan, bisa dapat panggung dapat pendanaan dan lain sebagainya. Karena sudah puasa (oposisi) 9 tahun, ya butuh juga instansi di pemerintahan. Untungnya seperti itu," kata Ujang saat dihubungi, Jumat (6/10/2023).

Ruginya, Partai Demokrat akan mendapat banyak kekecewaan dari masyarakat, simpatisan, maupun pendukungnya. Sebab, selama ini partai berlambang mercy itu memposisikan diri sebagai oposisi yang selalu mengkritisi pemerintah dan konsisten bersama rakyat di luar pemerintahan.

"Tapi tahu-tahu di ujung pemerintahan Jokowi kok masuk, kan dianggap tidak konsisten, berubah-ubah, dianggap tidak lagi mendukung masyarakat di luar pemerintahan," ujar Ujang.

"Sehingga masyarakat merasa ditinggalkan, siapa lagi yang memperjuangkan masyarakat kalau ada di pemerintahan semua, termasuk Demokrat," tambah Ujang.

Sementara itu, pemerintah Jokowi justru diuntungkan bila Partai Demokrat bergabung. Alasannya, pihak oposisi yang mengkritisi penguasa semakin kecil.

"Kalau dari versi pemerintah ya untung karena ada oposisi yang gabung ke pemerintahan, tapi ruginya masyarakat tadi oposisi semakin kecil enggak ada lagi setahun terakhir," kata Ujang.

Ujang menilai, bila hal itu terjadi maka oposisi yang tersisa hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, PKS saat ini pasti lebih mementingkan kampanye untuk pemilu 2024.

"Mungkin hanya PKS. PKS pun sudah lupa karena sudah menjelang pemilu, jadi sibuk dengan pemilu, sudah kampanye, sudah mengamankan diri yang jadi caleg ingin menang," kata Ujang.