Kerusakan Mangrove Pesisir Sumut Ancam Kehidupan Nelayan

Di Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, nelayan tradisional juga mengalami kesulitan dengan hilangnya mangrove yang diduga akibat pengerukan pasir untuk bandara pada 2008. Puluhan hektare mangrove lenyap setelah abrasi tak terelakkan.

"Dulu pantai ini masih jauh ke tengah sana sekitar 200 meter. Dulunya mangrove di sini sangat bagus. Hitungan 10 tahun, sudah tergerus 200 meter. Hutan mangrove yang kami tanam, 20 tahun lalu lenyap," sebut Ketua Serikat Nelayan Deli Serdang, Abdul Ajid.

Tantangan lainnya adalah trawl di wilayah tangkapan nelayan tradisional sejauh 12 mil. Namun faktanya, di jarak 200 hingga 300 meter dari bibir pantai. Nelayan tradisional harus berhadapan dengan kapal-kapal dari daerah lain yang menggunakan alat tangkap tak ramah lingkungan.

"Nelayan tradisional ini ada yang ke laut hitungan seminggu baru pulang, tapi ada juga ibu-ibu atau yang sudah tua cari ikan, kerang, kepiting, dan udang di dekat-dekat sini. Sedikit kali tangkapan. Semakin berlumpur. Sebelum ada pengerukan pasir tak pernah seperti ini," ungkapnya.

Berkurangnya tangkapan nelayan tradisional akibat hilangnya mangrove yang selama ini menjadi tempat berkembangbiaknya ikan, kepiting, udang, kerang, dan lainnya. Menurut Abdul, lebih dari 10 hektare mangrove yang ditanam dulu sudah hilang.

"Kalau laut semakin masuk ke daratan, siap-siap yang terburuk. Sudah ada buktinya, ratusan meter sudah ditelan laut," sebutnya

Tokoh Masyarakat Desa Paluh Sibaji, Abdul Hamid menjelaskan, nasib nelayan tradisional saat ini sudah sangat drastis berubah. Tahun 1980-an, nelayan mencari ikan satu hari untuk hidup satu minggu. Sekarang untuk mencari ikan, harus ke laut selama seminggu.

"Modalnya utang dan baru dibayar setelah pulang dari laut. Bayangkan, kek gitu itu sama dengan ke laut seminggu untuk hidup satu hari. Begitu lah sulitnya sekarang ini," bebernya.

Dia berharap masalah yang dialami nelayan tradisional menjadi perhatian oleh banyak pihak. Jika tidak ada penanggulangan, kampung tempat tinggalnya bakal tenggelam.

"Harus ada pemasangan tanggul, pemulihan mangrove. Ini untuk memecah ombak dan mencegah abrasi. Masyarakat akan semakin miskin dan meninggalkan desa karena laut tak lagi menghidupi," katanya.

Pakar Tropical Ecology and Biodiversity Conservation, Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara (USU) Onrizal mengatakan, jika berbicara deforestasi mangrove bisa dimulai dari massifnya usaha pertambakan udang dan ikan pada tahun 1970-an.

Usaha pertambakan udang dan ikan itu meredup seiring munculnya penyakit atau hama dan sulit dikendalikan hingga kini. Usaha pertambakan di wilayah pesisir menuntut alih fungsi hutan mangrove yang menjadi pelindung pantai dari abrasi.

"Setelah tambak, yang menjadi penyebab deforestasi di hutan mangrove ini adalah perkebunan kelapa sawit. Di Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, sampai Labuhan Batu, dulunya tambak berubah jadi sawit. Tekanan lainnya arang bakau," terangnya.

Di banyak hasil penelitian yang ditulisnya, Onrizal mengatakan, fungsi hutan mangrove sangat banyak dan manfaatnya dirasakan tak hanya manusia tetapi juga bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut. Banyak biota yang hidupnya tergantung pada kualitas mangrove.

Secara ekologis, mangrove ini menjadi pelindung pantai dari abrasi, kemudian menjadi habitat berbagai jenis hewan, serta tempat hidup atau habitat bagi banyak tumbuhan atau flora. Kalau rusak, maka kerugian yang dialami tidak bisa dihitung. Kerusakan itu sudah terjadi di mana-mana.

"Tak hanya nelayan tradisional dan masyarakat sekitar yang merasakan kerugian. Kita semua pun rugi besar karena 2/3 biota perairan itu hidupnya tergantung pada kualitass mangrove," katanya.

Beberapa hal penting yang harus segera dilakukan yakni mempertahankan hutan mangrove yang tersisa dan menghentikan laju deforestasi. Seiring dengan itu, harus dilakukan pemulihan secara terintegrasi. Berbagai kajian juga masih harus dilakukan begitu juga dengan kampanye pengelolaan mangrove secara berkelanjutan.

"Kalau tidak dilakukan, tidak lama lagi kita akan semakin banyak kehilangan. Yang tersisa tinggal sedikit dan kritis," katanya.

Direktur Green Justice Indonesia, Dana Prima Tarigan mengatakan, kondisi di pesisir sudah kritis dan darurat. Penanganannya harus segera. Menurutnya, tidak perlu penelitian mendalam untuk melihat dampak kerusakan di pesisir timur karena sudah terlihat nyata di depan mata.

"Ini kondisinya sudah darurat, jangan menunggu waktu untuk menanganinya. Sudah di depan mata dampaknya. Tak perlu riset mendalam untuk mengetahui kerusakannya. Kalau tidak, sudah pasti akan semakin jauh abrasi mengancam warga di pesisir," katanya.

Sampai saat ini tidak ada pembahasan apalagi langkah konkret dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun nasional untuk menangani kerusakan itu. Menurutnya, sudah banyak masyarakat pesisir yang kehilangan mata pencahariannya mencari kepiting, udang, ikan, kepah dan lain sebagainya yang selama ini bisa dengan mudah mereka dapatkan di dekat bibir pantai.

Itu karena mangrovenya masih lestari. "Kita tidak menemukan ada rencana konkrit dan terukur bagaimana menangani ini. Tidak ada mitigasi. Kalau dibiarkan semuanya akan terkikis. Akan semakin banyak yang menjadi korban," katanya.

Di Pantai Labu, Deli Serdang, pengerukan pasir di tahun 2008 sangat berdampak bagi masyarakat. Ratusan meter daratan dan hutan mangrove yang dulunya lestari kini sudah lenyap. Banyak hidupan air yang menggantungkan hidup dari lestarinya mangrove kini hilang. Penghidupan nelayan pun sirna.

"Kerusakan itu bermula dari pengerukan pasir, akibatnya abrasi hebat tak terelakkan. Ini ancaman berbahaya bagi masyarakat karena sewaktu-waktu tanpa mereka sadar mereka sudah tergusur," katanya.

Menurutnya, masyarakat pesisir yang menjadi korban kerusakan mangrove ditinggalkan begitu saja oleh pemerintah. Negara tidak hadir dalam persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang menunggu waktu air laut semakin masuk ke rumahnya merenggut daratan yang mereka miliki.

"Dampak yang parah ini sesuatu yang tidak disangka-sangka mereka. Jangan juga menyalahkan alam karena ini terjadi akibat tindakan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan di pesisir," katanya.

Tidak sedikit yang dulunya nelayan beralih profesi menjadi buruh kapal milik cukong atau bahkan menjadi buruh bangunan dan pekerjaan lain yang di luar aktivitas di laut.

"Nelayan semakin terhimpit. Tidak heran jika kemudian pesisir itu menjadi salah satu kantong kemiskinan. Mereka dibiarkan dan ditinggalkan sendiri dengan abrasi akibat aktivitas merusak orang lain," katanya.

Dana mencurigai sudah ada pembiaran terhadap nelayan agar semakin lemah sehingga sektor kelautan dikuasai dan dimonopoli oleh pemodal-pemodal besar.

"Kita mencurigai ini memang pembiaran nelayan ini terus berkurang dan bisa dikuasai oleh pemodal-pemodal besar untuk memonopoli rantai ikan di Indonesia atau di Sumatera Utara. Membiarkan masyarakat tergusur, dimiskinkan dengan kerusakan ekologi," katanya.

Kerusakan mangrove menjadi salah satu faktor yang memperburuk perubahan iklim. Dikatakannya, mangrove menyerap karbon dioksida (CO2) dari atmosfer dan menyimpannya di dalam tanah dan vegetasinya. Karena itu rusaknya mangrove berakibat pada lepasnya karbon yang disimpan sehingga CO2 di atmosfer meningkat.

"Akibat lain hilangnya mangrove, pantai lebih rentan terhadap kerusakan akibat badai dan naiknya permukaan laut, dampak dari perubahan iklim," katanya.

Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sumut, Yuliani Siregar menjelaskan, berdasarkan data dari Peta Mangrove Nasional KLHK RI pada Tahun 2021 luas eksisting mangrove di Sumatera Utara seluas 57.490 Ha dengan luas hutan mangrove yang mengalami degradasi seluas 29.418 Ha.

"Penyebabnya terabrasi oleh air laut, lahan terbuka akibat perambahan, alih fungsi lahan menjadi tambak, pemukiman dan kebun sawit," ujarnya.

Upaya penanganan yang sudah dilakukan di antaranya kegiatan rehabilitasi mangrove berupa kegiatan penanaman, penyuluhan dan patroli yang dilaksanakan oleh UPT KPH setempat yang memiliki kawasan mangrove. Penanaman mangrove yang telah dilaksanakan di Sumatera Utara baik oleh UPT KPLHK, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Instansi terkait.

"Hingga tahun 2022 mencapai 8.272 Ha yang tersebar di Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kota Tanjung Balai," katanya.

Kepala Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove (Pokja RM) Wilayah Sumatera, Giri Suryanta mengatakan, selama ini yang menyebabkan kerusakan hutan mangrove di antaranya peralihan fungsi menjadi tambak, perkebunan, dan perambahan.

Dilihat dari target indikatif percepatan rehabilitasi mangrove (PRM), hutan mangrove Sumatera Utara selaus 57.490 ha sedangkan luas hutan mangrove potensial atau yang rusak seluas 29.417 ha.

Tahun 2022, provinsi ini punya target rehabilitasi seluas 13.357 Ha namun baru terealisasi 373 Ha. Dikatakannya, dalam pemetaan istilah eksisting untuk menunjukkan kawasan mangrove yang masih ada vegetasinya baik rapat, sedang maupun jarang.

"Sementara tipologi potensial, itu kawasan yang sudah tidak ada mangrovenya dan wujud penggunaannya sudah beralih fungsi misalnya tambak, tanah terbuka, pemukiman, dan lain sebagainya. Jadi mangrove mengalami kerusakan, terabrasi. Itu kita kategorikan potensial mangrove," katanya.

Target rehabilitasi seluas 13.357 Ha itu dengan asumsi jika pendanaan cukup. Selama ini, memang program itu dianggarkan dari APBN meskipun pihaknya yakin bahwa itu tidak akan cukup.

"Kita tidak tidak menutup diri dengan sumber pendanaan lain non APBN. Ini sedang di-arrange untuk dana asing, dari Bank Dunia, yang akan masuk sedang proses," katanya.

Sumut termasuk dalam 9 provinsi yang menjadi prioritas rehabilitasi mangrove bersama dengan Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat yang difasilitasi Badan Rehabilitasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Pokja RM bertanggung jawab untuk mengelola dan merehabilitasi ekosistem mangrove di Indonesia. Pokja rehabilitasi mangrove terdiri dari berbagai instansi pemerintah, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat pesisir yang berkepentingan dengan konservasi dan restorasi mangrove di bawah koordinasi BRGM.

Di luar potret kerusakan mangrove itu, di ujung Jalan Young Panah Hijau, Gang Tower, Labuhan Deli, Medan Marelan memberi contoh yang baik bagaimana mangrove yang lestari memberi manfaat bagi banyak orang.

Seorang pria bernama Selamat mengajak naik ke perahu sembari bercerita kondisi tempatnya menggantungkan hidup dari tangkapan di pesisir. Dia menegaskan, meskipun tinggal di dekat laut, orang tuanya bukanlah pelaut, melainkan petani. Sekitar tiga ratus meter dari pondoknya, dia menghentikan perahunya di bawah tower listrik.

"Di titik ini, dulunya adalah sawah. Orang tua saya adalah petani padi, di sini ini lah sawahnya, pas dekat dengan tower ini," katanya.

Wilayah yang kini berair itu dulunya areal persawahan dan daratan yang ditanami kelapa. Tahun 1978, ada pembangunan tower listrik dan pembuatan parit. Pada saat itu lah air asin masuk ke areal persawahan dan daratan. Petani saat itu tak bisa berbuat banyak meski tak lagi bisa menanam padi.

"Masuknya air asin secara perlahan sehingga tidak bisa bercocok tanam padi dan kelapa jadi sekarang ini inilah yang bisa tumbuh di wilayah ini hutan-hutan di sini," katanya.

Dengan kondisi yang terjadi, masyarakat pun mulai meninggalkan wilayah itu. Kemudian masuk tambak udang dan ikan di tahun 1980 hingga 1990-an. Tak berlangsung lama dan ditinggalkan begitu saja sehingga tandus.

Sejak 7 atau 8 tahun yang lalu, beberapa orang yang sadar dengan kondisi lingkungannya mulai berbenah dengan menanami mangrove. Masyarakat itu membentuk kelompok tani. Setelah mangrove berhasil tumbuh dengan baik, nelayan tradisional mulai bisa mengambil manfaatnya.

"Adanya hutan mangrove ini sekarang gampang dapatnya. Penghasilan lainnya ya dari budidaya kerang. Kalau kerang ini tidak merusak mangrove, tidak seperti tambak. Jadi kami rasakan betul manfaat mangrove ini," katanya.

Adalah Wibi Nugraha, penerima penghargaan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada Maret 2023 dan Juara terbaik 1 Nasional Wana Lestari 2019 Kader Konservasi Alam Nasional itu mengatakan upaya restorasi mangrove ini hanya bisa dilakukan bersama-sama.

Tahun 2020 dia bersama anggota Polri yang bertugas di Polairud Polda Sumut, Abdul Kadir Nasution dan juga anggota kelompok tani melakukan penanaman secara swadaya. Penanaman mangrove dilakukan setiap hari. Bibitnya pun dicari menggunakan perahu.

"Perjuangan kawan-kawan dari kelompok tani, kelompok mangrove di sini, hasilnya menurut saya sangat memuaskan tinggal bagaimana pihak-pihak di luar memberikan kesempatan ataupun kepercayaan kepada Kelompok Tamba Deli untuk membantu mereka merealisasi merestorasi hutan mangrove. Ikan, kepiting dan udang udah mudah didapat, beda dengan beberapa tahun lalu. Manfaat mangrove sangat dirasakan," katanya.

Hingga kini sekitar 40 hektare lahan yang dulunya tambak terbengkelai berubah menjadi hutan mangrove yang kondisinya terjaga. Masyarakat yang dulunya enggan menanam mangrove kini merasakan manfatnya dan mulai menanam sendiri.