Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan meninjau langsung para pedagang Pasar Johar, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, (7/10/2023).
Kehadiran Mendag di pasar tersebut langsung disambut antusias oleh para pedagang yang memintanya untuk datang ke lapak jualan dan melihat langusung barang dagangannya.
Advertisement
"Assalamualaikum," kata Zulhas ketika sampai di Pasar Johar, Semarang, Sabtu (7/10/2023).
"Gimana dagangannya? Laku nggak?" tanya Zulhas ke salah satu penjual baju.
Penjual itu pun mengaku dagangannya masih sepi karena maraknya penjualan online.
"Masih sepi? Ini online kita atur. Berapa ini (harga bajunya)? Yaudah kita borong," ujar Mendag.
Setelah itu, Mendag pun lanjut berkeliling Pasar Johar dan memborong dagangan para penjual. Mulai dari kaca mata, daster, baju, mukena, hingga sarung.
Ketua Partai Amanat Nasional (PAN), juga membeli telur asin dari seorang pedagang. Kemudian, barang yang dibeli dari pedagang di sana ia bagikan kepada masyarakat dan pedagang di Pasar Johar.
Curhatan Pedagang
Para pedagang yang tokonya dikunjungi mengaku kepada Mendag bahwa, dagangannya selalu sepi pembeli. Menanggapi hal tersebut, Zulhas mengaku sedang mengurus dan menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Tidak di Jakarta, tidak di Semarang, di mana pun rupanya pusat-pusat grosir jualannya masih agak sepi, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya," terang Zulhas.
Untuk itu, pemerintah melakukan beberapa langkah pengendalian perdagangan, salah satunya dengan melakukan pengetatan impor melalui Peraturan Kementerian Perdagangan 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
Siap-Siap, Mendag Mulai Perketat Barang Impor Masuk Indonesia
Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian untuk Tindak Lanjut Rapat Internal Presiden mengenai Pengetatan Arus Barang Impor, pada Kamis, (5/10/2023).
Kemudian, ia menjelaskan dalam rapat ini terdapat tiga pembahasan penting sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Pembahasan ini soal melonjaknya barang-barang impor yang masuk. Yakni, adanya perbaikan soal Cross Border diketahui kurang adanya pengawasan.
“Kita rapat menindaklanjuti arahan Bapak Presiden mengenai banjirnya barang-barang impor dari luar dan barang-barang yang masuk secara ilegal. Oleh karena itu, saat rapat tadi kita bicarakan yang harus kita perbaiki, yaitu Cross border ternyata pengawasannya kurang,” kata Mendag saat ditemui, Kamis (5/10/2023).
“Oleh karena itu akan diusulkan, utamanya barang-barang konsumsi, diberikan kepada border. Contohnya produk kecantikan, pakaian, obat-obatan, barang-barang konsumen, elektronik. Ada beberapa yang konsumsi seperti, makanan dan lain-lain,” sambungnya.
Penindakan Barang Ilegal
Kemudian, kata Mendag, adanya pembahasan soal aturan hukum terhadap barang-barang yang masuk secara ilegal. Sebab, menurutnya hal ini wajib untuk ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.
“Kedua, penegakkan hukum kepada produk-produk yang dilarang dan masuk secara ilegal harus kita larang. Harus ada penindakan secara hukum,” ungkapnya.
Advertisement
Bangun Ekosistem Dalam Negeri
Selanjutnya, pemerintah akan terus menggalakkan ekosistem industrial dalam negeri, seperti UMKM dan lainnya. Dan, kata Zulhas, Ekosistem pengembangan usahanya, produktivitasnya, permodalannya, akses pasarnya, SDM-nya harus ditingkatkan sehingga, Indonesia dapat bersaing dengan negara lainnya.
Soal positive list, nantinya akan segera didiskusikan dengan pihak yang berkaitan. Perlu diketahui, positive list nantinya akan diatur dalam Permendag No 31 Tahun 2023.
Daftar ini mencakup barang-barang dari luar negeri yang diperbolehkan melintasi perbatasan langsung ke Indonesia melalui platform e-commerce.
“Positive list akan segera kita rapatkan, tadi juga dibahas untuk segera disebarluaskan mengenai positive list barangnya apa saja (yang diperbolehkan masuk),” pungkasnya.
Sebagai informasi, turut hadir menteri lainnya, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia Budi Arie Setiadi, hingga Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
