Liputan6.com, Banyuwangi - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banyuwangi melayangkan surat imbauan kepada partai politik peserta Pemilu 2024 untuk bisa menahan diri, tidak memasang baliho bernada kampanye.
Sebab berdasarkan hasil pantauan di lapangan, ditemukan hampir di 25 kecamatan di Banyuwangi terpasang baliho alat peraga sosialisasi (APS) berisi ajakan kampanye.
Advertisement
Ketua Bawaslu Banyuwangi Andreanus Yansen Pale mengatakan, meski belum memasuki masa kampanye, namun sejumlah baliho maupun poster bergambar para bakal calon legislatif dan bendera partai politik sudah mulai bertebaran di Banyuwangi.
Bahkan baliho maupun poster itu juga berisi nomor urut bacaleg yang bersangkutan.
"Kami menyarankan dan mengimbau kepada peserta pemilu untuk pertama menahan diri yang ke dua berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemangku wilayah pemerintah, terutama menyesuaikan dengan perda - perda itu kira kira wilayah mana saja yang boleh dipasang alat peraga sehingga tidak menimbulkan gejolak," ujar Andreanus Yansen, Selasa (10/10/2023)
Andreanus Yansen Pale menambahkan, tidak hanya kepada partai politik, pihaknya juga berkoordinasi dengan Satpol PP Banyuwangi selaku penegak perda.
Dia, berharap Satpol PP dalam melakukan penertiban APS Pemilu 2024 tidak disertai dengan perusakan , agar tidak menimbulkan kegaduhan.
"Sebab sebelumnya ada laporan perusakan APS yang dilakukan Satopol PP . Saya harap itu tidak terulang lagi," tambahnya.
Kata Andreanus, meski saat ini memasuki tahapan sosialisasi, namun pihaknya menekankan agar sosialisasi yang dilakukan partai politik peserta pemilu tetap sesuai dengan aturan yang berlaku
"Saya harap partai politik dan bacaleg tetap mengikuti aturan mainnya, jangan sampai menimbulkan gejolak lagi seperti kemarin,"pungkasnya.
KPU Jatim Bagikan Logistik Pemilu
Sebelumnya, Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq mengaku optimis penyaluran logistik pemilu 2024.
“Pengadaan logistik tahap pertama yang tidak berkaitan dengan penetapan DCT dan Daftar Pasangan Calon (DPC). Seperti kotak suara, bilik suara, tinta, dan segel, sudah kami dilakukan. Insya Allah pekan depan sudah bisa dimulai distribusi dari penyedia logistik ke KPU kabupaten/ kota di Jatim,” ujarnya di Surabaya, Rabu (4/10/2024).
Rozaq mengungkapkan, proses pengadaan sampul, gembok/ kabel ties, pengaman kotak suara, alat kelengkapan TPS, PPS dan PPK, serta tanda pengenal akan dilakukan selanjutnya.
Sedangkan untuk pengadaan logistik tahap kedua berkaitan dengan penetapan DCT dan DPC seperti surat suara, alat bantu tunanetra Pilpres dan DPRD, formulir, serta DCT dan DPC.
"Anggaran pengadaan logistik tahap pertama itu dialokasikan sebesar Rp 72 miliar dari KPU RI. Namun Alhamdulillah bisa dilakukan efisiensi sehingga yang sudah terealisasi di tahap pertama ini hanya Rp 35 miliar atau ada efisiensi 48 persen,” ucap Rozaq.
Mantan komisioner KPU Sampang tersebut menjelaskan, daerah yang siap menerima logistik pemilu 2024 adalah KPU Kabupaten Sumenep, Sampang, Situbondo, Kota Madiun maupun Kediri.
“Daerah-daerah itu sudah siap menerima logistik pemilu karena mendapat dukungan dari pemerintah daerah setempat khususnya menyangkut keberadaan gudang penyimpanan,” ujarnya.
Rozaq menyebut, sedangkan KPU kabupaten/ kota yang belum menyediakan gudang penyimpanan, masih melakukan negosiasi dan segera siap ditempati untuk logistik pemilu 2024.
Advertisement
