Liputan6.com, Jakarta - Masalah kartu tani menjadi perhatian petani dalam forum Musyawarah Reboan warga di Grobogan Jawa Tengah. Kabupaten Grobogan yang sebagian besar profesi masyarakatnya adalah petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Warga heran mengapa justru dengan adanya program kartu tani membuat akses mereka terhadap pupuk subsidi menjadi sulit. Nampaknya masalah program kartu tani ini menjadi masalah umum bagi petani di Jawa Tengah,” ujar wasekjen Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) Azmi Majid, Selasa (31/10/2023)
Advertisement
Hal serupa juga dialami petani di Tasikmalaya Jawa Barat. Kartu Tani yang dimiliki petani ternyata tidak otomatis membuat pupuk bersubsidi mudah didapatkan. Kesulitan mendapatkan pupuk, mahalnya harga pupuk dan masalah status sawah menjadi kendala utama.
Pegiat DPP SKI Solihin Nurodin mengatakan, warga yang mengikuti Musyawarah Reboan rata-rata mengeluhkan hal tersebut.
“Misalnya begini. Untuk memanfaatkan pupuk bersubsidi, maka petani wajib menggunakan kartu tani. Namun meski memilikinya, jika ia tidak mempunyai sawah maka petani tersebut tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi,” ujarnya.
Sementara itu, di wilayah tersebut jumlah petani penggarap yang tidak memiliki sawah cukup banyak. “Jadi saat di cek oleh petugas dan petani itu bukan pemilik sawah, maka ia tidak bisa mendapatkan benefit (pupuk bersubsidi), meski memiliki kartu tani,” jelasnya.
Ia melanjutkan, pupuk bersubsidi hanya dapat disalurkan untuk area persawahan, sedangkan wilayah kebun tidak mendapatkannya.”Jika di kebun petani menanam bukan padi, tapi palawija, maka tidak akan mendapatkan pupuk bersubsidi.”
Solihin mengatakan, di wilayah Jawa Barat bagian Selatan banyak masyarakat yang mencari nafkahnya melalui berkebun, bukan menanam padi.
“Diwilayah itu masyarakat banyak menanam singkong, cabai dan palawija lainnya. Dan ini membutuhkan pupuk, namun petani tidak dapat mengaksesnya,” tutupnya.
