Liputan6.com, Jakarta - Kantor HAM di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa pengepungan total yang dilakukan Israel di Jalur Gaza dilarang berdasarkan hukum internasional.
Pada Selasa (10/10), PBB menyebut pengepungan total oleh Israel itu menutup aliran pasokan bahan-bahan pokok kebutuhan dasar bagi warga sipil, dikutip dari VOA Indonesia, Selasa (10/10/2023).
Advertisement
Volker Türk, Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, mengatakan bahwa martabat dan nyawa manusia harus dihormati, sambil menyerukan kepada semua pihak untuk meredakan situasi yang "penuh dengan potensi ledakan."
Kelompok militan Palestina Hamas, yang menculik sekitar 150 orang dalam serangan mendadak akhir pekan lalu terhadap Israel, mengancam akan mengeksekusi para sandera jika serangan udara Israel terus “menargetkan” warga Gaza tanpa peringatan.
Ancaman tersebut muncul setelah Israel pada Senin (9/10) memberlakukan pengepungan total di Jalur Gaza, memutus pasokan makanan, air dan listrik, serta memicu kekhawatiran akan situasi kemanusiaan yang makin menyedihkan.
“Hukum Perikemanusiaan Internasional sudah jelas: kewajiban untuk selalu berhati-hati untuk menyelamatkan penduduk sipil dan benda-benda sipil tetap berlaku selama serangan terjadi,” kata Turk dalam sebuah pernyataan.
Pengepungan oleh Israel tersebut berisiko memperburuk situasi HAM dan kemanusiaan yang sudah terpuruk di Gaza, termasuk kapasitas fasilitas medis untuk beroperasi, terutama mengingat meningkatnya jumlah korban luka, kata pernyataan itu.
“Pengenaan pengepungan yang membahayakan nyawa warga sipil dengan merampas barang-barang penting bagi kelangsungan hidup mereka dilarang berdasarkan hukum kemanusiaan internasional,” kata Turk.
Pembatasan apa pun terhadap pergerakan orang dan barang untuk melakukan pengepungan harus dijustifikasi karena kebutuhan militer atau dapat dikenai hukuman kolektif, tambah pernyataan itu.
Jokowi: Indonesia Desak Kekerasan di Daerah Konflik Palestina-Israel Segera Dihentikan
Presiden RI Joko Widodo mendesak agar perang dan tindakkan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda.
Perang yang dimaksud oleh Jokowi adalah konflik yang terjadi antara Hamas Vs Israel yang terjadi sejak Sabtu (7/10) dan sejauh ini telah menelan korban jiwa hingga lebih 1.600 orang.
"Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari makin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar,” kata Presiden Jokowi pada Selasa (10/10/2023) di Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam pernyataannya, Jokowi mendesak agar perang dan tindak kekerasan yang terjadi di daerah konflik segera dihentikan guna menghindari jatuhnya korban lebih banyak lagi.
Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong agar akar permasalahan yang menimbulkan konflik Palestina dan Israel segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
“Akar konflik tersebut yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB,” kata Jokowi.
Di kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan upaya pemerintah Indonesia dalam memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di Palestina.
Baginya, instruksi terkait pelindungan para WNI di daerah konflik telah disampaikan kepada jajaran kementerian terkait.
“Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik,” lanjutnya.
Advertisement
Sekjen PDIP Temui Dubes Palestina: Tegaskan Dukungan dari Indonesia
Hari ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menegaskan dukungan Indonesia untuk Palestina. Hal ini ia ungkapkan ketika menemui Duta Besar Palestina Zuhair Alshun di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).
“Hubungan Bung Karno, Ibu Megawati dengan bangsa Palestina sangat kuat. Kita ingat di Konferensi Asia Afrika dimana saat itu kita memperjuangkan kepentingan nasional kita dan mendapat dukungan dari negara-negara Timur Tengah, lalu perjuangan kemerdekan Palestina yang seluas luasnya,” kata Hasto kepada awak media.
Hasto juga menyebut bahwa kedatangannya merupakan tugas dari Megawati terkait dengan situasi di Timur Tengah.
“Kami datang ditugaskan Ibu dengan situasi terakhir terkait dengan situasi terakhir yang terjadi di Timur Tengah, khususnya akibat persoalan terkait dengan Israel-Palestina,” kata Hasto.
“Presiden sudah sampaikan sikap tegasnya dan menyerukan agar konflik yang terjadi, eskalasinya tidak semakin luas dan tidak menyebabkan korban. Terutama rakyat yang tidak berdosa.”
Sikap Indonesia dan PDIP
Hasto menyebut bahwa ini adalah sikap pemerintah Indonesia dan mendapat dukukungan sepenuhnya dari PDIP.
“Ibu Mega pernah tegaskan di PBB bahwa seluruh Resolusi PBB soal konflik Israel-Palestina harus dijalankan dengan sebaik baiknya agar tidak ada lagi pelanggaran kemanusiaan.”
“Kami datang untuk mendengarkan dari bapak Dubes Zuhair Alshun soal berbagai update situasi saat ini. Menegaskan sikap kami tidak berubah, karena ini muncul dari suatu kesadaran sesuai prinsip-prinsip yang terkandung dari konstitusi kita.”
Advertisement
