PDIP Usulkan Mentan Baru Pengganti Syahrul Yasin Limpo dari Kalangan Profesional

Hasto meyakini dan berharap, Presiden Jokowi akan memilih Mentan, pengganti Syahrul Yasin Limpo dari kalangan profesional dan memahami benar bidang tani atau pangan.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 12 Okt 2023, 09:37 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan dukungan Indonesia untuk Palestina. Hal ini ia ungkapkan ketika menemui Duta Besar Palestina Zuhair Alshun di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/10) (Liputan6.com/Teddy Tri Setio Berty).

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto berharap posisi Menteri Pertanian pengganti Syahrul Yasin Limpo diisi oleh seorang ahli atau kalangan profesional. Sebab, kata dia, pertanian berkaitan langsung dengan hidup rakyat.

Diketahui, isu reshuffle kabinet mencuat pasca Syahrul Yasin Limpo yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak, masalah pangan. Menteri pertanian itu kan diperlukan sosok yang betul-betul ahli, sosok yang betul-betul sudah berpengalaman, karena ini berkaitan dengan mati hidupnya negeri," ujar Hasto dikutip Kamis (12/10/2023).

Hasto meyakini dan berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memilih Mentan Baru dari kalangan profesional dan memahami benar bidang tani atau pangan.

"Kami percaya Pak Presiden Jokowi ketika memutuskan untuk reshuffle Menteri Pertanian, betul-betul akan dicari ahlinya yang profesional yang juga memahami seluruh harapan dari para petani Indonesia. Itu jauh lebih penting daripada partai politiknya apa," kata dia.

Diketahui, KPK menetaplan tiga tersangka di Kementerian Pertanian (Kementan). Salah satunya adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL).

Dua tersangka lainnya, yakni Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Mohammad Hatta.

"Menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut SYL (Syahrul Yasin Limpo) Menteri Pertanian RI periode 2019-2024,” kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, Rabu (11/10/2023).

Tanak menjelaskan, awal mula kasus ini saat SYL menduduki jabatan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengangkat kedua anak buahnya itu menjadi bawahannya di Kementan. Kemudian Syahrul Yasin Limpo membuat kebijakan yang berujung pemerasan dalam jabatan.

 

 


Berdayakan Orang Dekat Tarik Upeti

"Hari ini saya memenuhi penggilan secara baik, alhamdulillah panggilan sudah jalan, saya sudah diperiksa secara profesional, saya terimakasih dan saya tetap akan koperatif, kapan pun dibutuhkan saya siap hadir," ujar Syahrul. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

"SYL kemudian membuat kebijakan personal kaitan adanya pungutan maupun setorandi antaranya dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya," ujar Johanis dalam jumpa pers di gedung KPK, Rabu (11/10/2023).

Johanis menyebut, Syahrul Yasin Limpo menugaskan Kasdi dan Hatta melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan eselon II dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Sumber uang yang digunakan di antaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di mark up, termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian.

 

 

 


Angkat Orang Kepercayaan

Salah satunya adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

"Atas arahan SYL, KS dan MH memerintahkan bawahannya mengumpulkan sejumlah uang dilingkup eselon I, para Direktur Jenderal, Kepala Badan hingga Sekretaris dimasing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai USD4 ribu hingga USD10 ribu," kata Johanis.

Penerimaan uang melalui Kasdi dan Harta sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan Syahrul Yasin Limpo dilakukan secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

"Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahuai KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL," kata Johanis.

"Sejauh ini uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah sekitar Rp13,9 miliar dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan tim penyidik," Johanis menandaskan.


Syahrul Yasin Siap Datangi KPK

Syahrul enggan berkomentar soal dugaan korupsi tindak pidana pencucian uang (TPPU) hingga isu dirinya akan mundur dari kursi Menteri Pertanian (Mentan). Syahrul justru hanya menjelaskan terkait pemeriksaan dirinya di Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sementara itu, Syahrul Yasin Limpo menyatakan segera kembali ke Jakarta untuk menghadapi proses hukum setelah resmi diumumkan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Syahrul Yasin Limpo diketahui tengah berada di Makassar, Sulawesi Selatan karena menjenguk ibunya yang sedang sakit.

"Saya segera kembali ke Jakarta dan akan menjalani kewajiban hukum datang ke KPK," ujar Syahrul Yasin Limpo melalui keterangan tertulis yang disampaikan pengacaranya, Febri Diansyah, Rabu (11/10/2023) malam.

Syahrul Yasin Limpo mengatakan dirinya menghargai kewenangan KPK yang telah mengumumkan secara resmi status hukum dirinya. Politikus Nasdem ini komitmen kooperatif menghadapi proses hukum.

"Setelah tadi saya bertemu dan mencium tangan Ibunda, saya sungguh merasa menjadi lebih yakin akan bisa melewati semua ini dengan sebaik-baiknya," kata dia.

Infografis Drama Syahrul Yasin Limpo dan Dugaan Pemerasan. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya