85 Persen Hunian IKN Nusantara Berbentuk Vertikal, 15 Persen Tapak

Hunian vertikal di IKN Nusantara terbangun pada area-area yang berdekatan dengan pusat kegiatan.

oleh Nurmayanti diperbarui 12 Okt 2023, 15:27 WIB
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan komposisi hunian di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan terbagi menjadi 85 persen berbentuk vertikal dan 15 persen tapak.

Liputan6.com, Jakarta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan komposisi hunian di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan terbagi menjadi 85 persen berbentuk vertikal dan 15 persen tapak.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim mengatakan hunian vertikal di IKN Nusantara terbangun pada area-area yang berdekatan dengan pusat kegiatan.

"Artinya, semakin dekat suatu area dengan pusat kegiatan, maka hunian yang dibangun semakin padat (hunian vertikal)," kata dia melansir Antara, Rabu (12/10/2023).

Dengan demikian, jarak tempuh masyarakat ke pusat kegiatan dapat diakomodasi dengan transportasi publik, berjalan kaki, atau bersepeda. Hal ini selaras dengan konsep Kota 10 Menit atau 10 Minutes City.

Silvia menambahkan IKN menerapkan konsep transformasi bermukim, di antaranya dengan perubahan paradigma dalam berhuni di lahan yang lebih efektif dan efisien, dengan beberapa cara yakni tinggal di hunian vertikal, sehingga akan tercipta hunian dan kepadatan yang ideal.

Kemudian, tinggal di kawasan kompak (compact), sehingga semua kebutuhan dapat terlayani dan dapat diakses dengan cepat dan mudah dijangkau.

Serta, menerapkan bangunan hijau (green building) dan teknologi cerdas dalam kehidupan (smart living) untuk meningkatkan kenyamanan penghuni sekaligus menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, konsep hunian eksisting yang umumnya berupa bangunan tunggal tidak sejalan dengan arah pengembangan wilayah IKN untuk menjadi "Kota 10 Menit".

Oleh karena itu, kebutuhan hunian dan fasilitasnya dimodifikasi melalui penggabungan berbagai layanan dalam satu bangunan dengan memperhatikan standar kenyamanan yang berlaku serta menyediakan hunian dalam bentuk rumah susun atau apartemen, dengan tetap memperhatikan standar minimal bagi tiap kebutuhan, seperti jabatan dan jumlah anggota rumah tangga.

Saat ini, telah dibangun rumah jabatan menteri di IKN sebanyak 36 unit rumah berbentuk tapak, yang 32 unit di antaranya telah selesai.

Juga dibangun hunian ASN dan aparatur pertahanan dan keamanan dengan konsep hunian vertikal yang keseluruhannya ditargetkan selesai pada 2024, seiring dengan pemindahan ASN ke IKN yang direncanakan sebanyak 16.990 ASN.


PT PP Bangun Kawasan Perkantoran BUMN di IKN Nusantara

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menyelesaikan 22 tower Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) senilai Rp 567 miliar di Ibu Kota Negara, atau IKN Nusantara.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melalui PT Bina Karya (Persero) selaku Badan Usaha Otorita (BUO) menandatangani kesepakatan kerjazama dengam PT PP (Persero) Tbk, tentang Perencanaan Pengembangan Kawasan Perkantoran BUMN di Wilayah Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

"Kita memulai sesuatu yang bisa menjadi langkah besar di IKN dengan membangun kawasan perkantoran BUMN," ujar Direktur Strategi Korporasi dan HCM PT PP (Persero) Tbk, Sinur Linda Gustina dalam keterangan tertulis, Jumat (6/10/2023).

Lebih lanjut, Sinur berharap dalam perjalanan berikutnya dengan arahan dari Kementerian BUMN, proses pembangunan perkantoran BUMN di IKN bisa dipercepat dengan tetap memenuhi standar.

Direktur Utama PT Bina Karya (Persero) Boyke P Soebroto juga menyampaikan harapannya agar setelah kesepakatan kerja sama ini ditanda tangani, proses pembangunan dapat dilakukan secepatnya.

"Harapan saya jika memungkinkan bisa mulai groundbreaking tanggal 1 November nanti karena posisi perkantoran BUMN nanti akan terletak di prime area yang banyak diincar orang, yaitu Sumbu Kebangsaan," imbuh Boyke.

"Semoga setelah ini, pembahasan bisa terus dilanjutkan dan kerja sama antara PT Bina Karya (Persero) dengan PT PP (Persero) Tbk dapat terus berlanjut dan berkembang ke berbagai bidang," harapnya.

Sebelum meraih kontrak membangun kawasan perkantoran, PT PP (Persero) Tbk telah menggenggam 10 proyek di IKN Nusantara. Kesepuluh proyek itu antara lain, Jalan Tol IKN, Jalan Sisi Kebangsaan Sumbu Barat, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan 1 dan 2, Istana Presiden dan lapangan upacara, kantor presiden; gedung Kementerian Sekretariat Negara, akses Masjid IKN, dermaga logistik, serta rusun ASN.

Untuk rusun ASN, PT PP membangun 9 tower dari 47 tower Ibu Kota Nusantara. Dari 9 tower, PT PP membidik pembangunan dua tower rusun ASN selesai sebelum 17 Agustus 2023.

Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk Novel Arsyad menargetkan, sebanyak 2-3 tower rusun selesai sebelum 17 Agustus 2023.

Dari 9 tower Rusun ASN di IKN yang dibangun, selain 2-3 tower ditargetkan selesai sebelum 17 Agustus 2024, sisa tower Rusun ASN lainnya dapat dirampungkan setelah 17 Agustus 2024.

"PT PP bertugas membangun 9 tower Rusun ASN di IKN secara Kerja Sama Operasional atau KSO," ujar Novel Arsyad.

Pekerjaan pembangunan Rusun ASN di IKN tersebut mencakup pengerjaan struktur dan perapihan (finishing). Pembangunan 47 tower Rusun ASN di IKN Nusantara menggunakan skema dana APBN.

 


Target Pembangunan

Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan rumah susun (Rusun) untuk hunian pekerja konstruksi (HPK) di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (Dok. Kementerian PUPR)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 47 tower ASN-Hankam dilaksanakan selama 19 bulan sehingga selesai seluruhnya pada Desember 2024.

Rusun ASN berlokasi secara tersebar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A dengan total lahan seluas 45,91 hektare.

Masing-masing tower dibangun setinggi 12 lantai terdiri dari lantai 1 dan 2 dimanfaatkan untuk podium fasilitas sosial/fasilitas umum seperti tempat fitness, ruang publik, dan sebagainya.

Sementara itu, 10 lantai sisanya untuk hunian. Dalam proses pembangunan Rusun ASN di IKN Nusantara, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).

Secara keseluruhan dari 47 tower rusun ASN-Hankam memiliki total 2.820 unit dengan tipe 98 m2 untuk tiap unitnya. Pembangunan rusun terdiri dari 31 rusun untuk ASN dengan jumlah 1.860 unit untuk menampung 5.580 orang. Kemudian Rusun Hankam terdiri dari 7 rusun untuk personel POLRI dan Badan Intelijen Negara (BIN) serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit menampung 2.880 personel.

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya