Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meluncurkan Bursa Crude Palm Oil (CPO) di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat, (13/10/2023). Mendag ingin dengan adanya Bursa CPO ini membawa Indonesia lebih maju dan lebih dikenal dunia.
Zulkifli Hasan bercerita, Indonesia adalah produsen CPO nomor satu di dunia. Tetapi selama ini yang lebih dikenal adalah Malaysia dan Rotterdam Belanda yang memiliki bursa CPO lebih dahulu.
Advertisement
Untuk itu, pemerintah saat ini membenahi tata kelola kelapa sawit di Indonesia dengan meluncurkan Bursa CPO ini sehingga lebih dikenal di dunia dan diharapkan akan menjadi acuan dunia.
"Kita ingin Indonesia maju 100 tahun pasca merdeka tahun 1945. Salah satunya kita mesti benahi tata kelola perdagangan CPO kita yang produksinya nomor satu di dunia, hampir 47 juta ton. Ekspor hampir USD 30 miliar tapi bertahun-tahun acuannya Malaysia dan Rotterdam," kata mendag.
“Nah, kita berharap dengan adanya bursa ini nanti. Maka, barometer harga CPO, (patokan) harga (CPO) dunia itu ada di kita,” jelas Zulkifli Hasan.
Sebelumnya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) secara resmi telah menunjuk Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) sebagai penyelenggara pasar fisik untuk produk CPO atau crude palm oil. Keputusan penunjukkan bursa CPO ini diumumkan melalui Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 1/Bappebti/SC-SCPO/10/2023 pada tanggal 9 Oktober 2023.
Keputusan ini tertulis dalam Keputusan Kepala Bappebti No 1/Bappebti/SC-SCPO/10/2023, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober 2023.
"ICDX akan memberikan informasi teknis terkait mekanisme perdagangan saat peluncuran bursa CPO Indonesia, yang akan dilakukan bersama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bappebti," kata Head of Corporate Communication Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Group, P Giri Hatmoko dalam keterangan, Rabu 11 Oktober 2023.
Mau Luncurkan Bursa CPO, Pemerintah Diminta Perhatikan Hal Ini
Sebelumnya, rencana pemerintah meluncurkan bursa fisik CPO dalam waktu dekat menuai perhatian publik. Direktur Segara Research Institut Piter Abdullah Redjalam menyarankan pemerintah agar lebih berhati-hati sebelum melangkah terlalu jauh. Ia beralasan, setiap regulasi baru akan berdampak luas ke ekosistem industri sawit, terutama bagi para petani sawit dan perusahaan.
“Intinya, jangan sampai peraturan baru malah membebani kalangan pelaku usaha, baik untuk korporasi besar maupun para petani. Kelapa sawit adalah komoditas unggulan nasional dan karena itu perlu didukung oleh kebijakan yang kondusif bagi iklim usaha,” kata Piter dikutip Selasa (3/10/2023).
Piter berharap hasil kajian Segara Institut ini bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah dalam meluncurkan kebijakan baru terkait industri sawit.
“Pemerintah pernah bikin blunder sewaktu menyetop ekspor CPO untuk meredam gejolak harga minyak goreng dalam negeri pada Januari 2022 silam. Kebijakan ini terbukti bikin kisruh, merugikan petani dan akhirnya direvisi. Kami berharap kejadian ini tidak terulang,” kata Piter.
Advertisement
Penentu Harga CPO
Maka itu, Piter melanjutkan, ketika pemerintah merancang konsep pembentukan bursa CPO agar Indonesia menjadi penentu harga CPO dunia, Segara mengambil inisiatif untuk mengingatkan pemerintah agar lebih berhati hati dalam melangkah meski punya itikad baik.
“Para perancang kebijakan juga pasti mengerti bahwa pembentukan bursa CPO tidak serta merta menempatkan kita sebagai penentu harga, menggantikan bursa Rotterdam atau Malaysia. Butuh waktu yang sangat panjang dan paling penting mendapatkan pengakuan dari pelaku pasar. Kredibilitas di market akan terbangun jika bursa CPO ini tidak mendistorsi praktik bisnis yang wajar atau melakukan intervensi pasar secara berlebihan,” kata Piter.
Industri Sawit telah berkembang dan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Hilirisasi yang saat ini dicanangkan sebagai salah satu motor pendorong pencapaian Indonesia emas tahun 2045 sesungguhnya telah berjalan cukup lama. Kontribusi Industri Sawit terhadap perekonomian Nasional tidak hanya dalam bentuk nilai tambah tetapi juga dalam bentuk ekspor dan penyerapan tenaga kerja.
