Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta untuk menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi membahas kenaikan tarif maksimal Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek Rp 20.000 yang resmi berlaku pada 1 Oktober 2023.
"Namanya Pj Gubernur itu dia kan ASN, pak Heru kan ASN ditunjuk oleh Kemendagri atas seizin Presiden Republik Indonesia. Artinya dia sebagai penyambung lidah dari pemerintah pusat, jadi kita ngomong agar (tarif) transportasi publik tidak dinaikkan," kata Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Jupiter kepada wartawan, dikutip Jumat (13/10/2023).
Advertisement
Jupiter meyakini, pengguna transportasi umum keberatan dengan tarif yang mengalami kenaikan. Terlebih, dia menilai keadaan ekonomi sedang tidak baik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Saat ini kondisi ekonomi kita tidak baik-baik saja, apalagi menghadapi Pemilu banyak investor menahan uang. Untuk perputaran (ekonomi) yang ada di Jakarta itu sedikit sekali," ujar Jupiter.
Menurut Jupiter tarif maksimal LRT Jabodebek tak seharusnya dinaikkan. Dia menyebut, Pj Gubernur Heru Budi Hartono mempunyai kewenangan untuk mendiskusikan hal ini dengan pemerintah pusat.
"Jadi Pj Gubernur ini kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, kita ngomong ke Pj Gubernur sama aja kita ngomong ke pemerintah pusat," ucap dia.
Sebelumnya, tarif LRT Jabodebek tak lagi flat Rp 5.000. Mulai 1 Oktober 2023, LRT Jabodebek mulai menerapkan tarif normal dengan tarif maksimal sebesar Rp 20.000 dan tarif minimal LRT Jabodebek Rp 3.000
"Tercatat selama masa promo tarif flat Rp 5000 rupiah untuk semua relasi LRT Jabodebek mengangkut sebanyak 1,5 juta masyarakat pengguna jasa," tutur Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardoyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 1 Oktober 2023.
Tarif yang Berlaku Bagi Pengguna LRT Jabodebek
Kuswardoyo menjelaskan, keberadaan LRT Jabodebek selama sekitar satu bulan sejak diresmikan Presiden Jokowi mendapat sambutan dan antusiasme yang besar dari masyarakat di kawasan Jabodebek.
Saat ini LRT Jabodebek baru mengoperasikan 16 trainset dengan 234 perjalanan setiap harinya.
"Kehadiran LRT Jabodebek mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bertransportasi di kawasan padat di sekitar Jabodebek," jelas dia.
Stasiun Dukuh Atas menjadi stasiun terpadat yang melayani pengguna jasa LRT Jabodebek, dengan didominasi oleh para pekerja sebagai pengguna jasanya.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Sholikhah menolak kenaikan tarif transportasi publik untuk warga luar Jakarta karena malah dikhawatirkan membuat mereka kembali beralih ke kendaraan pribadi.
"Dengan memberikan tarif terintegrasi transportasi yang lebih tinggi untuk penduduk luar Jakarta akan membuat mereka kembali menggunakan kendaraan pribadi untuk bekerja dan beraktivitas," kata Sholikhah saat dihubungi di Jakarta, Rabu (11/10/2023) seperti dilansir Antara.
Sholikhah menuturkan dikhawatirkan dengan naiknya tarif bagi luar Jakarta ini membuat upaya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan menjadi tidak efektif.
Dia menilai warga luar Jakarta yang bekerja dan beraktivitas juga berkontribusi bagi perekonomian Ibu Kota.
Dengan demikian, dia menyarankan agar penerapan tiket terintegrasi untuk penggunaan transportasi publik di Jakarta tidak dibedakan antara warga Jakarta dan warga luar Jakarta.
Advertisement
Tidak Bisa Selalu Andalkan Subsidi
Dia lebih menyarankan agar pemerintah membangun dan pelayanan transportasi publik yang lebih baik agar masyarakat mau memanfaatkan dan beralih dari kendaraan pribadi.
"Pembangunan dan pelayanan transportasi publik yang semakin baik akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi termasuk penduduk luar Jakarta sehingga kemacetan bisa dikurangi," katanya.
Sementara, anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B Taufik Azhar menyetujui wacana perubahan tarif TransJakarta sesuai status ekonomi dan domisili penumpang melalui tiket berbasis akun (account based ticketing/ABT).
"Kalau saya dalam hal ini setuju-setuju saja. Karena kita tidak bisa terus mengandalkan penambahan dana subsidi kewajiban layanan publik (public service obligation/PSO)," kata Taufik.
Menurut Taufik, PSO sudah seharusnya tepat sasaran sehingga perlu dibedakan tarifnya bagi setiap pelanggan.
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan uji coba pembelian tiket berbasis akun (account based ticketing/ABT) pada MRT, LRT Jakarta, dan Transjakarta melalui aplikasi Jaklingko.
"Pada minggu lalu kami sudah melakukan uji coba. Prinsipnya untuk fitur ABT di aplikasi Jaklingko ini sudah cukup baik," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo usai rapat Komisi B DPRD di Bogor, Jumat.
Rencana pembelian tiket berbasis akun ini nantinya akan terintegrasi dengan data KTP dan status ekonomi penumpang.
Salah satu moda transportasi yang akan diterapkan sistem ini yakni TransJakarta.
