Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappeti) meluncurkan bursa berjangka Crude Palm Oil (CPO) pada hari ini. Bursa CPO ini sangat penting karena Indonesia merupakan negara penghasil CPO terbesar di dunia.
"Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim dengan memohon ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa, Bursa CPO saya resmikan," kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam peluncuran bursa CPO di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2023).
Advertisement
Dengan Indonesia memiliki Bursa CPO maka harga kelapa sawit tidak lagi mengacu pada bursa yang ada di Rotterdam belanda dan Malaysia. Ia berharap ke depannya Indonesia akan menjadi barometer harga CPO dunia.
"Kita berharap dengan adanya bursa ini nanti maka barometer harga CPO dunia ada di kita, wong kita nomor 1, masa kita gak tersinggung, masa kita nggak malu, masa kita diam saja," imbuhnya.
Indonesia merupakan negara penghasil CPO nomor satu dan terbesar di dunia. Tetapi selama ini harga CPO masih bergantung pada negara lain. Tujuan adanya bursa CPO ini agar membentuk harga CPO yang transparan, adil, dan akuntabel.
"Kita bisa mesti benahi tata kelola perdagangan CPO kita yang produksinya kan nomor 1 di dunia hampir 47 juta ton ekspor CPO. Tapi, bertahun-tahun acuannya Malaysia, tapi kita diamin aja," pungkasnya.
Kontribusi Indonesia
Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Didid Noordiatmoko mengatakan Indonesia berkontribusi lebih dari 50 persen kebutuhan CPO dunia. Namun hingga saat ini belum memiliki harga acuan sendiri.
Oleh karena itu, dengan adanya bursa ini diharapkan mimpi Indonesia punya harga acuan CPO yang adil, transparan dan real time akan segera terwujud.
"Pembentukan harga acuan CPO tidak mungkin kami lakukan sendiri kami butuh dukungan seluruh pihak terkait CPO," jelasnya.
Mau Luncurkan Bursa CPO, Pemerintah Diminta Perhatikan Hal Ini
Sebelumnya, rencana pemerintah meluncurkan bursa fisik CPO dalam waktu dekat menuai perhatian publik. Direktur Segara Research Institut Piter Abdullah Redjalam menyarankan pemerintah agar lebih berhati-hati sebelum melangkah terlalu jauh. Ia beralasan, setiap regulasi baru akan berdampak luas ke ekosistem industri sawit, terutama bagi para petani sawit dan perusahaan.
“Intinya, jangan sampai peraturan baru malah membebani kalangan pelaku usaha, baik untuk korporasi besar maupun para petani. Kelapa sawit adalah komoditas unggulan nasional dan karena itu perlu didukung oleh kebijakan yang kondusif bagi iklim usaha,” kata Piter dikutip Selasa (3/10/2023).
Piter berharap hasil kajian Segara Institut ini bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah dalam meluncurkan kebijakan baru terkait industri sawit.
“Pemerintah pernah bikin blunder sewaktu menyetop ekspor CPO untuk meredam gejolak harga minyak goreng dalam negeri pada Januari 2022 silam. Kebijakan ini terbukti bikin kisruh, merugikan petani dan akhirnya direvisi. Kami berharap kejadian ini tidak terulang,” kata Piter.
Advertisement
Penentu Harga CPO
Maka itu, Piter melanjutkan, ketika pemerintah merancang konsep pembentukan bursa CPO agar Indonesia menjadi penentu harga CPO dunia, Segara mengambil inisiatif untuk mengingatkan pemerintah agar lebih berhati hati dalam melangkah meski punya itikad baik.
“Para perancang kebijakan juga pasti mengerti bahwa pembentukan bursa CPO tidak serta merta menempatkan kita sebagai penentu harga, menggantikan bursa Rotterdam atau Malaysia. Butuh waktu yang sangat panjang dan paling penting mendapatkan pengakuan dari pelaku pasar. Kredibilitas di market akan terbangun jika bursa CPO ini tidak mendistorsi praktik bisnis yang wajar atau melakukan intervensi pasar secara berlebihan,” kata Piter.
Industri Sawit telah berkembang dan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Hilirisasi yang saat ini dicanangkan sebagai salah satu motor pendorong pencapaian Indonesia emas tahun 2045 sesungguhnya telah berjalan cukup lama. Kontribusi Industri Sawit terhadap perekonomian Nasional tidak hanya dalam bentuk nilai tambah tetapi juga dalam bentuk ekspor dan penyerapan tenaga kerja.
