Strategi Kominfo Cegah Hoaks Jelang Pemilu 2024

Kemenkominfo terus berupaya mengamankan Pemilu 2024 dari informasi palsu atau hoaks. Simak strateginya.

oleh Julia Rizky Khoirunisa diperbarui 14 Okt 2023, 08:00 WIB
Penyandang disabilitas memasukkan surat suara saat simulasi Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Simulasi digelar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak tahun 2024. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pesta demokrasi akan berlangsung beberapa bulan lagi, tepatnya pada 14 Februari 2024. Kendala selalu menyertai setiap keberlangsung pesta pemilu, tak terkecuali isu hoaks dan misinformasi.

Tentu hal ini merupakan ancaman nyata yang dapat menganggu kenyamanan dan kedamaian masyarakat dalam memberikan suaranya pada Pemilu 2024.

Dilansir dari menpan.go.id, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaplikasikan strategi diseminasi informasi dalam tiga periode, yaitu pra-pemilu, saat pemilu, dan pascapemilu. Hal ini merupakan tidakan nyata dari pemerintah untuk menciptakan situasi Pemilu 2024 yang penuh dengan kedamaian.

"Secara umum pesan yang disampaikan (dalam diseminasi) untuk menjawab berbagai isu pemilu antara lain peningkatan partisipasi, pemenuhan hak memilih dan dipilih. Selain itu juga untuk mengantisipasi SARA, anti perpecahan atau polarisasi. Dan terpenting menangani hoaks untuk menjaga ruang digital tetap damai," ujar Menkominfo, Budi Arie Setiadi selaku dikutip dari situs menpan.go.id, Jumat (13/10/2023).

Straregi diseminasi informasi dari Kominfo dikalsifikasikan menjadi tiga periode dengan penjabaran sebagai berikut:

Pra-pemilu

Diseminasi informasi periode pra-pemilu menitikberatkan pada komunikasi persuasif kepada masyarakat Indonesia agar berpartisipasi aktif (anti-golput) dalam keberlangsungan pesta demokrasi mendatang.

Pemilu

Diseminasi informasi periode pemilu juga berfokus pada komunikasi persuasif kepada masyarakat Indonesia agar mempertahankan proses pemilu yang kondusif sampai proses pemungutan dan kalkulasi suara selesai.

Pasca-pemilu

Diseminasi informasi periode pasca-pemilu juga berfokus pada komunikasi persuasif kepada masyarakat Indonesia untuk menjaga persatuan dengan menerima dengan lapang siapapun yang menang dalam proses pemungutan suara.


Strategi Lain Kominfo Amankan Pemilu 2024

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Budi Arie Setiadi. (Liputan6/com/Winda Nelfira)

 

Secara khusus, Kementerian Kominfo akan bekerja sama dengan platform digital, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, serta pemangku kepentingan strategis lain.

"Untuk mengamplifikasi narasi Pemilu Damai 2024 dan mendukung penyelenggaraan pemilu 2024 yang aman serta kondusif. Koordinasi secara internal, lintas satuan kerja Kementerian Kominfo juga akan dilakukan," terang Budi Arie.

Selain dengan penyelenggara platform digital, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan operator telekomunikasi dan lembaga penyiaran untuk menyebarluaskan informasi penting terkait Pemilu Damai.

"Juga pencegahan hoaks melalui SMS Blast dan status bar (tanda sinyal di gawai) kepada pengguna layanan seluler, serta pembentukan kanal Whatsapp," ungkap Budi Arie.

Melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo juga melakukan sosialisasi dan diskusi terkait Pemilu di berbagai daerah.

Bahkan Kementerian Kominfo memproduksi berbagai konten, infografis, dan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di platform digital dalam bentuk video maupun audio, juga media cetak, mengenai Pemilu Damai 2024. 

"Kominfo juga menayangkan video kampanye Pemilu Damai, di setiap pelatihan literasi dan talenta digital," tandas Menkominfo.

Secara khusus, guna mengantisipasi penyeberan informasi hoaks, Kementerian Kominfo melakukan monitoring isu pemilu dan penerbitan klarifikasi hoaks (hoaks debunking).

"Kami juga melakukan take-down (penghapusan) konten hoaks isu pemilu dan pemutusan akses situs yang mengandung hoaks pemilu," tegas Menteri Budi Arie.

Selama pelaksanan Pemilu serentak nantinya, Kementerian Kominfo juga melakukan pengukuran kualitas layanan telekomunikasi atau Quality of Service (QoS).

"Untuk menjaga supaya pelaksanaan pemilu terutama pada saat penghitungan suara tidak mengalami kendala gangguan sinyal," jelas Menkominfo Budi Arie.


Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya